Paraparatv.id | Sentani | Ketua Aliansi Sentani Bersatu Sejahtera (ASBS), John Maurits Suebu memberi ultimatum kepada Penjabat Bupati Jayapura, Triwarno Purnomo untuk segera menganti Kepala Dinas Perikanan. Ultimatum ini diberikannya kepada Pj. Bupati Jayapura lantaran adanya, dugaan temuan penyelewengan dana yang terjadi di dinas tersebut.
Kata John Maurits, yang menemukan adanya dugaan penyelewengan dana di Dinas Perikanan Kabupaten Jayapura itu adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua.
Oleh sebab itu dirinya mewakili seluruh masyarakat di Kabupaten Jayapura meminta Pj. Bupati untuk segera mengganti Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Jayapura yang saat ini dijabat oleh Rudi Saragih.
“Kalau tidak diganti dalam waktu dekat ini, saya dan seluruh aktivis di Kabupaten Jayapura akan melakukan aksi demonstrasi dan melumpuhkan pemerintahan di Gunung Merah” katanya kepada paraparatv.id, belum lama ini.
Diungkapkannya, temuan BPK atas adanya dugaan penyelewengan dana di Dinas Perikanan pada tahun 2023 lalu adalah sebesar Rp 1.9 miliar.
“Itu untuk tahun 2023 ya saja, coba kita tarik ke tahun-tahun anggaran sebelumnya mulai dari tahun 2022 mundur ke tahun 2019. Pasti akan banyak sekali temuan di dinas ini” katanya.
“Sebagai salah satu contoh pada tahun 2019-2020 saat masa rekonstruksi bencana pemerintah daerah terpaksa meminjam uang ke bank swasta untuk menjalankan roda pemerintahan dan dinas perikanan ini termasuk menggunakan dana yang di pinjam ini tapi sampai sekarang ini entah laporannya kemana” ucapnya.
“Dinas Perikanan adalah dinas yang mengelola ikan. Dan Ikan-ikan itu tidak bisa bicara kalau bisa bicara pasti ikan-ikan ini akan beberkan kemana saja dana itu dialirkan” tegas JMS.
Ditambahkannya, jabatan kepala Dinas adalah jabatan karir bukanlah jabatan kepala suku ataupun ondofollo yang bisa menjabat di suatu jabatan tertentu seumur hidup.
“Yang perlu saya peringatkan kepada Pj. Bupati. Jabatan kepala dinas itu bukan jabatan kepala suku atau ondofollo yang bisa terus menjabat tanpa tergantikan. Kalau kinerjanya bagus silahkan dipertahankan, tetapi kalau ada temuan penyelewengan dana seperti ini kenapa kepala dinas ini terus dipertahankan, apakah Pj. Bupati dapat setoran dari kepala dinas perikanan sehingga tidak berani mengganti inikan jadi pertanyaan juga” pungkasnya. (Arie)
