Paraparatv.id | Jayapura | Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura menggelar Monitoring Meja Program dan Kegiatan Pembangunan Kota Jayapura Triwulan II Tahun 2026 di Aula Sian Soor, Kantor Wali Kota Jayapura, Provinsi Papua, Selasa (4/8).
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Jayapura Dr. Abisai Rollo, SH., MH didampingi Plt Sekda Muchlis Karim, SE., MM, Wakil Ketua I DPRK Kota Jayapura Max Karubaba, SE, Kepala Bappeda Kota Jayapura Robby Awi dan Kepala BPKAD Kota Jayapura Dessy Wanggai, serta dihadiri seluruh pimpinan OPD, PPTK, sekretaris, dan bendahara di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura.
Dalam sambutannya, Wali Kota Abisai Rollo menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah atas kerja keras dan dedikasi dalam melaksanakan program pembangunan hingga Triwulan II Tahun 2026.
“Berdasarkan hasil rekapan capaian realisasi fisik yang telah disampaikan Kepala Bappeda, persentase pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada Triwulan II menunjukkan capaian yang cukup signifikan,” ujar Abisai.
Meski demikian, ia menegaskan masih terdapat sejumlah hal yang harus menjadi perhatian serius seluruh OPD agar target pembangunan dapat tercapai secara optimal hingga akhir tahun.
Salah satu perhatian utama adalah percepatan serapan anggaran. Hingga Triwulan II, realisasi keuangan baru mencapai 32,49 persen, masih di bawah target 50 persen, sehingga seluruh perangkat daerah diminta mempercepat pelaksanaan kegiatan agar tidak terjadi penumpukan pekerjaan di akhir tahun maupun munculnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
Selain itu, Wali Kota juga meminta percepatan penyelesaian dokumen perencanaan teknis sehingga pekerjaan fisik dapat segera dimulai dan tidak berhenti pada tahap administrasi.
Abisai juga menyoroti dampak mutasi pegawai terhadap pelaksanaan program. Menurutnya, perlu mekanisme transisi yang cepat serta pembekalan bagi PPTK dan bendahara baru agar pergantian personel tidak menghambat jalannya kegiatan.
Ia juga meminta peningkatan disiplin dan koordinasi diperlukan penegasan agar pejabat pelaksana, termasuk memastikan PPTK, PA maupun PPK hadir saat monitoring lapangan atau menunjuk wakil yang bertanggung jawab sehingga setiap kendala dapat segera diselesaikan.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota turut menyoroti rendahnya realisasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang baru mencapai 19,19 persen. Ia meminta percepatan pelaksanaan program agar manfaat Dana Otsus dapat segera dirasakan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).
“Program yang bersumber dari Dana Otsus harus benar-benar memberikan manfaat kepada Orang Asli Papua, serta progres pelaksanaan dan pemanfaatannya harus dilaporkan secara berkala kepada Bappeda, BPKAD, dan Inspektorat,” tegasnya.
Selain percepatan pelaksanaan program, Abisai juga meminta seluruh OPD mematuhi jadwal pelaksanaan kegiatan, menjaga kualitas enam paket strategis yang menjadi perhatian KPK, serta bekerja secara profesional dan teliti agar tidak menimbulkan temuan yang merugikan pemerintah maupun aparatur.
Ia mengingatkan seluruh aparatur untuk tetap berpegang pada komitmen kerja Pemerintah Kota Jayapura, yakni tertib administrasi, tertib aturan, tertib anggaran, serta tertib pengendalian dan pengawasan.
Di akhir arahannya, Wali Kota memberikan apresiasi kepada OPD yang telah menunjukkan kinerja baik dengan capaian realisasi fisik sebesar 60,19 persen pada Triwulan II. Sementara bagi OPD dan kelurahan yang realisasinya masih rendah, ia meminta segera menyusun strategi percepatan agar ketertinggalan dapat dikejar.
“Saya berharap melalui monitoring meja dan evaluasi Triwulan II ini kita dapat mengidentifikasi berbagai permasalahan, mencari solusi bersama, serta meningkatkan kinerja pembangunan Kota Jayapura agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.(VN)
