Paraparatv.id | Jayapura | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jayapura, Dessy Wanggai, mengungkapkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jayapura hingga 3 Agustus 2026 telah mencapai 59,50 persen berdasarkan data Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), sementara pendapatan transfer dari pemerintah pusat masih berada di angka 48,60 persen.
Hal tersebut disampaikan Dessy Wanggai kepada media usai mengikuti pembukaan kegiatan Monitoring Meja Program dan Kegiatan Pembangunan Kota Jayapura Triwulan II Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Sian Soor, Kantor Wali Kota Jayapura, Selasa (4/8).
“Untuk pemerintah kota dari sisi penerimaan daerah per 3 Agustus 2026, PAD sudah di angka 59,50 persen. Mungkin nanti ada koreksi sedikit. Bapenda tadi menyampaikan sudah di angka 60 persen, karena kami mengacu pada data di aplikasi SIPD,” ujar Dessy.
Sementara itu, realisasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat telah mencapai 48,60 persen, sedangkan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi Papua baru terealisasi sebesar 21,68 persen.
Terkait Dana Otonomi Khusus (Otsus), Dessy menjelaskan proses pencairan tahap berikutnya masih menunggu tahapan evaluasi. Bapperida Kota Jayapura dijadwalkan mengikuti Focus Group Discussion (FGD) secara daring untuk memfinalkan RAP Perubahan sebelum dilakukan evaluasi.
Dari sisi belanja daerah, realisasi APBD Kota Jayapura hingga awal Agustus telah mencapai 46,61 persen. Belanja operasional yang meliputi belanja pegawai, barang dan jasa, hibah, serta bantuan sosial terealisasi 48,03 persen, sedangkan belanja modal masih berada di angka 24,63 persen.
Dessy menjelaskan rendahnya realisasi belanja modal disebabkan sebagian besar proyek
masih berada pada tahap pembayaran uang muka dan penyelesaian administrasi.
“Ada beberapa OPD yang baru menyelesaikan proses pelelangan. Semua pengadaan dilakukan melalui sistem di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, sehingga belanja modal masih relatif rendah,” jelasnya.
Sementara itu, realisasi belanja tidak terduga telah mencapai 76,07 persen, sedangkan belanja bantuan keuangan kepada kampung berada di angka 43,63 persen.
Terkait masih adanya 13 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang realisasi keuangannya di bawah 50 persen, Dessy menyebut sebagian besar disebabkan keterlambatan penginputan data ke aplikasi SIREFKA (Sistem Informasi Rencana Fisik dan Keuangan) milik Bapperida.
“Setelah dikonfirmasi, ternyata beberapa OPD terlambat menginput data di aplikasi SIREFKA dari Bapperida,”ucapnya
Untuk mempercepat penyerapan APBD, Pemerintah Kota Jayapura secara rutin melaksanakan monitoring lapangan yang melibatkan Bapperida, BPKAD, dan Inspektorat guna mengidentifikasi kendala yang dihadapi setiap OPD.
Selain itu, Inspektorat juga menjalankan fungsi pengawasan agar pelaksanaan kegiatan fisik maupun keuangan dapat dipercepat sesuai target.
Dessy juga menyebut salah satu kendala lainnya adalah pergantian bendahara di tengah tahun anggaran yang berdampak pada keterlambatan administrasi.
“Seharusnya bendahara sudah ditetapkan sejak akhir tahun sehingga saat DPA diterima, SK bendahara sudah siap. Kenyataannya masih ada beberapa OPD yang mengganti bendahara di tengah jalan, sehingga proses administrasi ikut terlambat,” ujarnya.
Mengenai Dana Otsus, Dessy mengatakan Pemerintah Kota Jayapura baru menerima penyaluran tahap pertama sebesar 30 persen. Meski demikian, tingkat penyerapannya telah mencapai sekitar 98 persen, sehingga pemerintah optimistis proses pencairan tahap berikutnya dapat segera dilakukan setelah seluruh tahapan evaluasi rampung.(VN)
