Paraparatv.id |Sentani| – John Maurits Suebu Ketua Aliansi Sentani Bersatu Sejahtera (ASBS) dan juga Sekretaris Forum Peduli Kemanusiaan (FPK) kembali menyoroti kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Jayapura.
Kali ini, kebijakan yang soroti oleh pria yang akrab disapa JMS adalah soal penggelontoran anggaran sebesar Rp. 27 Miliar yang akan digunakan untuk membayar tunggakan Beasiswa Siswa Unggulan Papua (SUP) tahun 2023 bagi mahasiswa asli Kabupaten Jayapura yang saat ini tengah mengenyam studi di sejumlah kota yang ada di luar Papua baik di dalam maupun luar negeri.
Diungkapkannya, anggaran sebesar Rp. 27 miliar yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura untuk membayar tunggakan SUP itu adalah kebijakan yang salah, karena tidak ada persetujuan dari masyarakat melalui DPRD setempat.
“Kenapa saya kritisi atau soroti ini, karena yang sebesar Rp. 27 Miliar itu tidak pernah dibahas di DPR. Oleh sebab itu, masyarakat Kabupaten Jayapura melalui Forum ini meminta agar BPK segera melakukan audit keuangan di Pemda Kabupaten Jayapura yang mengalokasikan dana untuk kepentingan mahasiswa yang kuliah di luar negeri” ungkapnya dalam sambungan telepon, Rabu (03/04).
Dalam kesempatan itu dia juga mempertanyakan jumlah anak-anak asli Kabupaten Jayapura yang mendapatkan Beasiswa SUP. Data dari mana yang digunakan sehingga Pemkab Jayapura dapat dengan mudah mengalokasikan dana sebesar itu dalam waktu yang sangat singkat.
Bahkan menurutnya kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura ini terkesan asal-asalan dan tidak memiliki kekuatan hukum.
“Data itu belum ada di Kabupaten Jayapura, itu ada di Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua. Masyarakat di Kabupaten Jayapura juga mempertanyakan bantuan seperti apa yang sudah diberikan oleh pemerintah. Jangankan yang di luar negeri yang kuliah di Uncen saja dari tahun 2016 tidak pernah mendapatkan bantuan beasiswa. Lalu bagaimana mungkin bisa mengalokasikan dana yang begitu besar untuk beasiswa itu. Kalaupun ada yang kuliah di luar kota dan luar negeri itu bukan anak-anak asli Kabupaten Jayapura itu kebanyakan anak-anak dari luar bahkan ada yang non OAP. BPK harus segera melakukan audit” tegasnya.
Kata dia, jika hal ini tidak direspon cepat oleh BPK dan lembaga terkait lainnya maka FPK dan seluruh masyarakat di Kabupaten Jayapura baik Sentani Raya, Grime Nawa, Tanah Merah dan sekitarnya akan menduduki dan melumpuhkan aktivitas di Pusat Pemerintahan di daerah tersebut.
Lebih lanjut dikatakannya, hal yang tidak masuk akal baginya adalah bagaimana mungkin Pemkab Jayapura bisa mengalokasikan dana untuk mahasiswa yang ada diluar negeri tetapi masih banyak guru honorer yang belum menerima upah, honor ataupun gajinya dalam beberapa bulan terakhir ini.
“Inikan aneh, kok bisa guru-guru khususnya yang honorer di korbankan untuk kepentingan seperti ini. Padahal sebelumnya belum pernah atau bahkan tidak pernah dibahas di rapat Paripurna DPRD” pungkasnya.
JMS juga menambahkan bahwa diduga kuat ada praktek dan tujuan tertentu dari pengalokasian dana sebesar itu untuk mahasiswa yang ada di luar Papua.
“Saya juga sudah beberapa kali mencoba menghubungi Kepala Bappeda namun tidak pernah direspon. Sehingga patut di curigai. Oleh sebab itu BPK dan pihak terkait harus segera turun dan mengaudit ini. Karena indikasi penyelewengan dana dari kebijakan ini sangatlah mungkin terjadi” tutupnya. (Arie)
