Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
KABAR SENTANI

Terlalu Banyak PLT, Sistem Pemerintahan Kabupaten Jayapura Tidak Sehat

60
×

Terlalu Banyak PLT, Sistem Pemerintahan Kabupaten Jayapura Tidak Sehat

Sebarkan artikel ini
Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Periode 2014-2019, Edison Awoitauw.
Example 468x60

Paraparatv.id |Sentani| Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Periode 2014-2019, Edison Awoitauw menilai bahwa Penjabat Bupati Jayapura, Triwarno Purnomo tidak memahami mekanisme pergantian pejabat eselon 2 dan 3 di lingkup pemerintahan.

Dirinya melihat sejak Triwarno Purnomo menjabat sebagai Penjabat Bupati Jayapura banyak sekali kebijakan yang ngawur atau asal-asalan yang telah dibuatnya 

Salah satunya adalah banyaknya pejabat eselon 2 dan 3 yang double job

Kata Edison, selaku alumni STPDN/IPDN harusnya, Triwarno Purnomo paham soal mekanisme pergantian pejabat, bukan asal tunjuk sesuka hatinya sehingga hampir seluruh dinas saat ini dipimpin oleh Plt. 

“Karena hari ini, di Kabupaten Jayapura dia perlakukan semua itu menjadi Plt. Mungkin besok dia lantik Kepala Dinas Kesehatan jadi Plt. Dirut Rumah Sakit Yowari atau Dirut Yowari jadi kepala dinas, karena semua diutak-atik untuk jadi plt”

“Sebagai penjabat Bupati beliau harusnya menentukan tanggal pelantikannya kapan. Tidak  boleh memberikan ruang dan memberikan waktu hingga masa jabatannya habis. Inikan semua dibiarkan masa jabatannya habis dengan  pengangkatan Plt semua” katanya dalam sambungan telepon, Jumat (13/03)

“Jangan sampai nanti dibuat kepala kampung Yokiwa jadi Plt di Kampung Puay lagi, jadi saya sampaikan Pj Bupati Jayapura harus tegas dalam mengambil suatu kebijakan untuk pembangunan di Kabupaten Jayapura” ujarnya.

Diungkapkannya, kewenangan seorang Plt sangatlah terbatas dalam memimpin suatu instansi sehingga pastinya kebijakan yang berdampak kepada masyarakat juga pasti akan sangat terbatas.

“Saya tau prosedur pergantian yang dilakukan seorang Penjabat kepala daerah harus berdasarkan persetujuan Mendagri. Lebih baik meminta ijin langsung kepada mendagri untuk menunjuk kepala Dinas Definitif daripada menunjuk Plt kepala dinas” ujarnya.

Kritikan ini dia sampaikan program-program yang telah dicanangkan oleh Pemerintah dapat berdampak dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Kalau Plt yang pimpin dinas pasti mereka ragu untuk buat program dan kebijakan karena kewenangannya terbatas. Oleh sebab itu saya minta Pj Bupati dapat segera memperbaiki hal ini agar sistem pemerintahan di Kabupaten Jayapura berjalan sehat” pungkasnya. (Arie)

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *