Paraparatv.id |Sentani| Ketua Aliansi Sentani Bersatu Sejahtera (ASBS), John Maurits Suebu menuturkan bahwa jauh hari sebelum seluruh anggota Panitia Pemungutan Distrik (PPD) dilantik Oleh KPU Kabupaten Jayapura pihaknya telah memperingati lembaga tersebut untuk lebih selektif dalam memilih siapa saja yang akan ditugaskan untuk menjadi ketua maupun anggota PPD yang akan ditempatkan di 19 distrik yang ada di Kabupaten Jayapua.
Diungkapkannya, pada bulan Juni tahun 2023 lalu, ASBS sudah memperingatkan KPU Kabupaten Jayapura melalui surat terkait dengan seleksi ketua dan anggota PPD di seluruh distrik yang ada di daerah tersebut. Namun kata John, peringatan tertulis yang disampaikannya itu tidak pernah ditanggapi oleh KPU Kabupaten Jayapura.
“Hari itu pas mau pelantikan saya datang langsung kasih surat itu ke pak Ketua KPU untuk dipertimbangkan. Waktu itu sempat molor pelantikannya karena surat saya itu sampai ada oknum dari partai politik yang telepon minta untuk oknum-oknum yang saya sebutkan dalam surat itu tidak dipersoalak” kata JMS dalam sambungan telepon, Kamis (07/03) malam.
Lebih lanjut dijelaskan oleh JMS, dalam surat yang ia sampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten Jayapura itu dirinya telah menjelaskan dan menjabarkan beberapa nama calon anggota PPD dari beberapa distrik merupakan titipan dari beberapa Parpol untuk memuluskan rencana Parpol-Parpol tersebut dalam Pemilu 2024 ini.
Akibat dari KPU Kabupaten Jayapura tidak mengindahkan peringatan yang ia sampaikan maka terungkaplah masalah yang ditakutkan oleh ASBS. “Artinya bahwa KPU sebagai representasi dari Pemerintah seharusnya peka untuk menerima kritikan, masukan dan saran dari semua pihak yang ada di Kabupaten Jayapura” ucap JMS.
Dikatakannya, surat yang ia sampaikan kepada KPU Kabupaten Jayapura pada bulan Juni tahun 2023 lalu bukan bermaksud untuk mengintervensi ataupun membatasi apa yang dikerjakan oleh KPU. Namun kata dia, surat itu ditujukan kepada KPU agar lembaga tersebut dapat lebih selektif dalam mengangkat siapapun untuk menjadi Ketua ataupun anggota PPD.
“Sekarang kalau sudah terjadi seperti ini, jangan salahkan media ataupun pihak lain. Karena ini murni kelalaian dari KPU sebagai penyelenggara Pemilu. Bukan hanya KPU tapi Panwas juga lalai” tegas JMS.
Dia menambahkan, sebelum seluruh Ketua dan anggota PPD itu dilantik KPU dan Bawaslu seharusnya memberikan pembinaan mental kepada seluruh anggota PPD itu. Kata dia maksud dari pembinaan mental agar tidak melahirkan PPD yang Korup seperti yang terjadi di Distrik Waibu.
“Pembinaan mental dan rohani harus diberikan kepada seluruh calon anggota PPD supaya tidak melahirkan anggota PPD yang korup seperti ini” tutup JMS. (Arie)
