Paraparatv.id |Sentani| Ketua Aliansi Sentani Bersatu Sejahtera (ASBS), John Maurits Suebu mengaku kecewa kepada Pemerintah Kabupaten Jayapura. Kekecewaan ini diungkapnya karena dia menilai Pemerintah Kabupaten Jayapura tidak berpihak kepada masyarakat atas semua kebijakan yang dibuat.
Hal ini disampaikannya, setelah mengetahui bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jayapura rela menggelontorkan dana milyaran rupiah untuk biaya makan minum (MAMIN) dalam seluruh rapat yang akan digelar oleh lembaga pemerintah itu.
Pria yang akrab disapa JMS ini mengaku terkejut dengan data yang diungkap oleh media.
Kata dia, dari data yang berhasil diungkap kepada publik oleh paraparatv.id, hal ini menunjukan bahwa Pemerintah Kabupaten Jayapura lebih mementingkan hal yang bersifat seremonial ketimbang melakukan sesuatu yang memiliki dampak baik kepada masyarakatnya.
JMS mengungkapkan, bulan Maret setiap tahunnya adalah suatu momok yang menakutkan bagi sebagian besar masyarakat Kabupaten Jayapura.
Dimana, setiap bulan Maret masyarakat di Kabupaten Jayapura selalu dihantui dengan tragedi Banjir Bandang Sentani tahun 2019. Dan tanggal 16 Maret 2024 lalu, genap 5 tahun tragedi itu berlalu.
Pria yang juga merupakan Sekretaris dari Forum Peduli Kemanusiaan (FPK)Kabupaten Jayapura ini mengaku telah berjuang agar seluruh korban Banjir Bandang Sentani dapat mendapatkan haknya.
Berbagai aksi telah dilakukannya baik dari aksi damai hingga memboikot Pusat Pemerintahan Kabupaten Jayapura di Gunung Merah, Sentani.
Namun sayang, semua yang diperjuangkan oleh dirinya dan beberapa rekannya itu kandas tanpa jawaban yang di pasti dari Pemerintah Daerah setempat.
Dia pun menganggap bahwa Pemerintah Kabupaten Jayapura lebih mementingkan menggelar rapat dengan anggaran miliaran rupiah dari pada mementingkan kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah tersebut, terlebih khusus bagi masyarakat yang terdampak dari Banjir Bandang Sentani tahun 2019.
“Saya merasa sangat kecewa dengan pemerintah. Dari data yang disampaikan media, terbukti bahwa pemerintah hadir bukan untuk masyarakat namun hadir untuk menghabiskan uang rakyat, untuk berfoya-foya, bersenang-senang menghabiskan uang dan akibatnya tidak ada perubahan dirasakan oleh masyarakat” katanya dalam sambungan telepon, belum lama ini.
Melihat data dan fakta yang ada, dia mempertanyakan apa tujuan dari kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat kalau tidak mampu menyelesaikan semua persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.
“Hanya rapat saja yang digelar. Dari rapat-rapat itu pastinya hanya data saja yang diberikan dan dijadikan laporan tetapi praktek di lapangan nol dan tidak terlihat hasil dari apa yang dikerjakan atau direncanakan dari rapat-rapat itu” tambahnya.
Selain itu, dia juga mempertanyakan fungsi pengawasan dari DPRD Kabupaten Jayapura.
Diungkapnya, seluruh anggota DPRD periode 2019-2024 di daerah itu merupakan hasil dari Pemilu yang pilu.
Dimana pada tahun itu, masyarakat Kabupaten Jayapura menggantungkan seluruh harapannya kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Jayapura untuk memperjuangkan hak mereka yang hilang tersapu banjir.
Dalam tragedi Banjir Bandang Sentani Tahun 2019 itu tercatat ratusan rumah dan fasilitas umum di distrik Sentani dan Waibu rusak berat dan ringan akibat terjangan banjir itu baik itu yang ada di Pusat Kota Sentani dan Waibu serta beberapa kampung yang ada di pesisir danau.
Akibatnya, tercatat 9.691 jiwa yang bermukim di dua distrik itu terpaksa harus mengungsi ke tempat pengungsian terdekat.
Dari data paraparatv.id tragedi itu menelan 112 korban jiwa yang kini telah dimakamkan dengan pusara tak bernama di pemakaman masal di Distrik Sentani Timur.
Selain 112 orang tewas ada juga 94 orang yang dinyatakan hilang dan tidak diketemukan hingga akhir Maret 2024 ini.
Setahun berselang, tepatnya pada tanggal 7 Juli 2020, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggelontorkan dana sebesar Rp. 275 Miliar untuk proses pemulihan pasca bencana di Kabupaten Jayapura.
Penyerahan dana hibah itu ditandai dengan prosesi adat yang dilaksanakan di Kampung Sereh Tua, Distrik Sentani pada tanggal yang sama. Namun hingga kini dana hibah itu tidak diketahui kemana ujung pangkalnya.
Melihat besarnya dana bantuan yang hilang dan dana APBD yang dianggarkan untuk biaya MAMIN dalam seluruh rapat yang digelar oleh Bappeda Kabupaten Jayapura, JMS menuturkan inilah jawaban Pemerintah Kabupaten Jayapura kepada seluruh korban Banjir Bandang Sentani 2019.
Sebelumnya, paraparatv.id merilis sebuah tulisan dengan Judul, ‘WOW! Bappeda Anggarkan Dana Sebesar Rp. 887.578.000 untuk Biaya MAMIN’.
Hal ini dirilis berdasarkan data yang tercatat dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SiRUP LKPP) yang dapat diakses bebas oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Jayapura dalam situs sirup.lkpp.go.id.
Pengadaan MAMIN sebesar Rp. 887.857.000,- ini sudah di mulai sejak bulan Januari dan pengadaan MAMIN dalam seluruh rapat yang akan digelar Bappeda sepanjang tahun 2024 akan berakhir pada bulan Desember mendatang.
Paket Pengadaan MAMIN ini tercatat dengan Kode RUP : 50018337 dengan nama paket Belanja Makan dan Minum Rapat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura tahun 2024.
Selain itu ada pula paket pengadaan MAMIN lainnya yang tercatat dalam Kode RUP yang berbeda dan dengan Pagu Anggaran yang berbeda pula.
Berikut paket pengadaan MAMIN yang dianggarkan oleh Bappeda Kabupaten Jayapura :
Kode RUP :
1. 50018338 – Rp. 887.578.000,-
2. 50007505 – Rp. 204.475.000,-
3. 50016223 – Rp. 2.809.000,-
4. 50017196 – Rp. 147.864.000,-
5. 50015242 – Rp. 5.022.000,-
6. 50019182 – Rp. 73.692.000,-
Untuk melihat paket lainnya dapat dilihat di tautan berikut ini : https://sirup.lkpp.go.id/sirup/rekap/penyedia/D337 (Arie)
