Paraparatv.id | Sentani | Ketua Pemuda Panca Marga (PPM) Kabupaten Jayapura Nelson Yohosua Ondi meminta kepada Penjabat (Pj) Bupati Jayapura Triwarno Purnomo untuk dapat menerjemahkan pesan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam hal ini menekan angka korupsi atau penyimpangan-penyimpangan lain yang mungkin berpotensi terjadi di Pemkab Jayapura dan menggunakan APBD Kabupaten Jayapura untuk kepentingan masyarakat.
Nelson Ondi ketika didampingi Ketua FPK Kabupaten Jayapura Menasse Bernard Taime, Ketua LBH-CL & PK Papua Edison Awoitauw dan salah satu tokoh pemuda Kabupaten Jayapura Yered Sokoy ketika memberikan keterangan pers terkait menterjemahkan pesan Mendagri tersebut mengharapkan Pj Bupati Jayapura agar mendukung keterbukaan informasi publik dengan tujuan agar pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan tidak terjadi lagi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan seperti pemerintahan sebelumnya.
“Saya disini ingin menekankan untuk meminta kepada KPK, BPK dan pihak Kejaksaan guna menindaklanjuti dugaan korupsi, yang kami ketahui sudah dua tahun dan pernah melalui Kejaksaan itu adanya dugaan kasus korupsi. Khususnya dugaan kasus korupsi dana bantuan banjir bandang dan juga adanya potensi-potensi dugaan korupsi lainnya. Karena saya pernah menyurati KPK hingga ada balasan resmi yakni, kurangnya alat bukti yang kami sampaikan ke KPK,” katanya kepada wartawan di Kota Sentani, Kabupaten Jayapura, kemarin.
Kurangnya alat bukti saat melapor ke lembaga anti rasuah tersebut, Nelson Ondi yang juga Ketua BPD HIPMI Kabupaten Jayapura tersebut juga berharap dengan kehadirannya Pj Bupati Jayapura Triwarno Purnomo ini bisa bekerjasama dengan pihaknya dalam mengakses dokumen-dokumen keterbukaan informasi publik.
“Dengan kurangnya alat bukti ini, karena kami susah mengakses dokumen keterbukaan informasi publik dari Pemerintah Kabupaten Jayapura. Jadi, dengan hadirnya pak Pj Bupati Jayapura yang baru, mungkin kita bisa kerjasama untuk keterbukaan informasi publik agar dokumen-dokumen itu bisa kita akses dan juga bisa kita tindaklanjuti, serta kita bisa memberikan informasi kepada KPK terkait penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di Pemkab Jayapura,” ungkapnya.
Sebab, lanjut Nelson Ondi, pihaknya sangat tekankan soal keterbukaan informasi publik, karena ada pesan penting yang harus diterjemahkan oleh Triwarno Purnomo ketika dirinya dilantik sebagai Pj Bupati Jayapura oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian.
Di sisi lain, kata pria yang juga akrab disapa NYO ini, pesan khusus dari Mendagri, NYO juga menyebutkan, Pj Bupati Jayapura harus menggunakan APBD Kabupaten Jayapura untuk kepentingan masyarakat dan juga menekan angka korupsi atau penyimpangan-penyimpangan lain yang mungkin berpotensi terjadinya dugaan korupsi di Papua, khususnya di Pemkab Jayapura.
“Upaya ini penting dilakukan, karena pesan ini yang harus diterjemahkan secara spesifik oleh pak Pj Bupati Jayapura. Oleh karena itu, kami minta kepada Pj Bupati agar dalam waktu dekat harus melakukan koordinasi dengan pihak Kejaksaan untuk menindaklanjuti hal-hal tersebut, juga ada yang lagi viral di medsos yakni ada salah satu bangunan sekolah yang saat ini sudah dibangun menggunakan dana DAK, tetapi belum difungsikan sama sekali,” ujarnya.
“Hal ini juga perlu untuk kejaksaan menindaklanjutinya lebih dalam. Kenapa bangunan tersebut tidak digunakan terus ada rencana untuk memindahkan sekolah itu ke lokasi lain. Bahkan sudah dianggarkan di APBD akan dibangun dengan senilai 15 miliar rupiah. Sedangkan ada bangunan gedung yang sudah dibangun menggunakan dana DAK itu malah tidak difungsikan. Karena di ketahui bersama, bahwa ketika kita membangun sebuah bangunan yang menggunakan dana DAK itu administrasinya pasti sudah beres dan lain sebagainya,” tambah NYO.
Untuk itu, NYO meminta tolong kepada pihak Kejaksaan agar dapat menyelidiki lebih detail lagi dan secara spesifik siapa saja kepala-kepala dinas yang (terlibat) mengusulkan untuk membangun gedung bangunan tersebut, juga bisa meminta keterangan dari mantan kepala daerah terkait pembangunan gedung sekolah itu.
“Yang pasti ada kebijakan-kebijakan dari pimpinan terdahulu. Jadi, kita bisa lihat dan juga memeriksa. Kalau memang itu tidak ada masalah secara aturan, ya saya pikir kita tidak perlu kembangkan isu-isu yang miring terkait bangunan sekolah tersebut,” ucapnya.
Terakhir NYO mengingatkan dan meminta dengan tegas agar Pj Bupati Jayapura terlebih dahulu menyelidiki secara detail dan mendalam sebelum bangunan itu dialihfungsikan sebagai Balai Diklat ASN.
Khususnya administrasi pengusulan, baik itu pengusulan anggaran atau dana DAK yang diturunkan untuk membangun gedung sekolah tersebut. Sebab sepengetahuannya, ketika mengusulkan maka hal-hal itu sudah beres. Baik itu, sertifikat dan pelepasan adatnya sudah beres sebagai syarat administrasi untuk anggaran dari pusat diturunkan.
“Selamat bertugas di Bumi Khenambay Umbay, pada hari pertama kerja di Senin, 9 Januari pekan depan. Tentunya dengan adanya penekanan ini, kerja-kerja Pj Bupati Jayapura akan jauh lebih progresif, namun dengan tetap menjunjung tinggi kearifan lokal yang ada,” pungkas NYO. (Irf)
