Paraparatv.id | Jayapura | Tokoh adat Port Numbay sekaligus Anggota DPR Papua dari Fraksi NasDem, Dr. Ir. Alberth Merauje, A.Md.Tek., S.T., M.T., IPM, menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat adat dalam setiap rencana pembangunan pariwisata di Kota Jayapura.
Hal itu disampaikan Alberth saat menjadi salah satu narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kota Jayapura 2026–2041 yang digelar Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Pariwisata di Jayapura, Selasa (1/9/2026).
Dalam FGD tersebut, Alberth membawakan materi tentang Sosial Budaya di Port Numbay (Enggros dan Tobati) dalam Mendukung Pengembangan Pariwisata di Kota Jayapura.
Alberth mengatakan, program pembangunan pariwisata yang dirancang pemerintah untuk jangka panjang harus memperhatikan keberadaan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat.
Menurutnya, berbagai potensi alam yang dimiliki Kota Jayapura, mulai dari laut, pantai, sungai hingga gunung, sebagian besar berada di atas wilayah yang berkaitan dengan hak ulayat masyarakat adat.
“Yang paling penting itu, pemerintah bahkan investor siapa pun yang mau membangun khususnya pariwisata, harus duduk-duduk dengan masyarakat adat,” kata Alberth kepada media usai kegiatan.
Ia menjelaskan, masyarakat adat memiliki struktur dan mekanisme adat yang harus dihormati. Karena itu, setiap rencana pembangunan di wilayah adat perlu dibicarakan bersama Ondo, kepala suku, kerek-kerek maupun masyarakat melalui para-para adat dan kampung.
Menurut Alberth, keterlibatan masyarakat adat bukan hanya terkait kompensasi atas penggunaan tanah. Masyarakat harus mendapatkan ruang untuk terlibat langsung dalam pembangunan, pengelolaan hingga aktivitas ekonomi pariwisata.
“Bagaimana proteksinya, bagaimana kompensasinya terhadap dia, terus apa yang nanti dia rasakan. Masyarakat harus dilibatkan. Mereka ikut terlibat di dalam pembangunan, dalam penataan, dalam pekerjaan sehingga mereka merasakan,” ujarnya.
Ia menilai masyarakat adat memiliki kekayaan budaya yang dapat menjadi daya tarik wisata. Di antaranya seni tari, seni ukir, kerajinan tangan, makanan lokal, cara menangkap ikan, mencari bia, membuat tifa, membuat perahu hingga aktivitas di dusun sagu. Seluruh potensi tersebut, kata Alberth, dapat dikemas menjadi satu paket wisata berbasis masyarakat adat.
“Jadi satu set budaya yang ada dalam kampung itu, masyarakat dilibatkan. Hampir 70–80 persen masyarakat yang terlibat di situ,” katanya.
Alberth juga menyoroti potensi kawasan Teluk Youtefa yang dinilainya memiliki berbagai unsur untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata terpadu di Kota Jayapura.
Ia menyebut kawasan tersebut memiliki kampung adat Tobati dan Enggros, Hutan Perempuan, kawasan Gunung Srobu, sejarah masuknya Injil, serta jejak pemerintahan awal masyarakat Tobati.
Selain kekayaan budaya dan sejarah, kawasan Teluk Youtefa juga memiliki peninggalan Perang Dunia Kedua yang menurutnya dapat menjadi bagian dari narasi wisata sejarah.
“Kalau di kawasan Teluk Youtefa ini adalah satu kawasan wisata yang terpadu. Religinya ada, budayanya ada, pemerintahannya ada. Satu paket wisata Kota Jayapura,” katanya.
Menurutnya, wisatawan dapat ditawarkan paket perjalanan yang melibatkan masyarakat sejak dari transportasi, wisata laut, pertunjukan tari, makanan lokal hingga berbagai aktivitas budaya masyarakat.
Dengan pola tersebut, manfaat ekonomi dari sektor pariwisata dapat dirasakan langsung oleh masyarakat adat.
Alberth juga menyoroti keterlibatan masyarakat adat di kawasan sekitar Jembatan Youtefa.
Ia menilai masyarakat adat seharusnya tidak hanya mendapatkan peran sebagai juru parkir dan petugas kebersihan, tetapi juga diberikan kesempatan mengembangkan usaha di kawasan wisata.
“Masyarakat itu juga punya pondok, punya kafe. Makanan-makanan lokal bisa ada di situ, tarian bisa ditampilkan, kerajinan tangan bisa ditampilkan,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah memberikan ruang bagi masyarakat untuk menjadi pelaku usaha sekaligus bagian dari pengelolaan destinasi wisata.
Menurutnya, ketika masyarakat dilibatkan dan merasakan manfaat ekonomi, akan tumbuh rasa memiliki terhadap kawasan wisata. Kondisi tersebut juga dapat mencegah munculnya kecemburuan sosial.
“Kalau mereka tidak dilibatkan, bisa terjadi kecemburuan sosial. Tapi kalau mereka dilibatkan, mereka rasa memiliki,” kata Alberth.
Selain persoalan keterlibatan masyarakat, Alberth menekankan pentingnya keamanan dan kebersihan dalam pengembangan pariwisata.
Ia menyoroti persoalan sampah yang masuk ke Teluk Youtefa melalui saluran air dan sungai, terutama saat hujan.
Menurutnya, sampah yang terbawa dari permukiman tidak hanya mengganggu keindahan kawasan, tetapi juga dapat mengancam lingkungan dan aktivitas pariwisata.
Karena itu, Alberth mendorong Pemerintah Kota Jayapura mengambil langkah konkret dengan membangun sistem penyaringan atau filter sampah di sepanjang sungai agar sampah tidak langsung masuk ke kawasan teluk.
“Langkah konkretnya Pemerintah Kota harus segera membangun filter-filter di sepanjang sungai. Dari yang halus sampai yang besar,” katanya.
Ia juga menyoroti sedimentasi akibat lumpur yang terbawa aliran air hujan. Menurutnya, endapan tersebut secara perlahan membuat kawasan pinggir Teluk Youtefa menjadi dangkal.
Alberth menegaskan, keberhasilan pengembangan pariwisata tidak hanya bergantung pada pembangunan fasilitas, tetapi juga pada perubahan perilaku masyarakat dalam menjaga lingkungan.
“Kalau kita mau orang datang, pertama harus aman. Kedua harus bersih,” tegasnya.
Ia berharap melalui RIPPDA Kota Jayapura, pengembangan pariwisata ke depan benar-benar memberikan ruang yang besar bagi masyarakat lokal dan pemilik hak ulayat.
Dengan demikian, masyarakat tidak merasa menjadi orang asing di wilayahnya sendiri, tetapi menjadi bagian utama yang menjaga, mengelola sekaligus menikmati manfaat ekonomi dari potensi pariwisata yang dimiliki Kota Jayapura.(VN)
