Paraparatv.id | Jayapura | Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) terus memperkuat pembinaan dan pendampingan terhadap Badan Usaha Milik Kampung (BUMKAM) sebagai instrumen penggerak perekonomian sekaligus sumber Pendapatan Asli Kampung. Penguatan ini diwujudkan melalui kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Kampung dengan Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2026.
Kepala DPMK Kota Jayapura, Makzi L. Atanay, menjelaskan bahwa BUMKAM merupakan badan usaha milik kampung yang diharapkan mampu menghasilkan keuntungan dan memberikan kontribusi nyata bagi pendapatan kampung.
“BUMKAM adalah usaha milik kampung yang memberikan keuntungan kepada pemerintah kampung dalam bentuk Pendapatan Asli Kampung,” ujar Makzi dalam wawancara terkait perkembangan dan pengawasan BUMKAM di Kota Jayapura.Rabu 12 Agustus 2026.
Pembinaan BUMKAM telah berlangsung selama beberapa tahun, mencakup proses pembentukan badan hukum, sertifikasi, penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, hingga penyusunan rencana usaha. Setelah kelembagaan terbentuk, DPMK juga memberikan bimbingan teknis serta pelatihan manajemen dan pengelolaan usaha.
Saat ini terdapat 14 BUMKAM di wilayah Kota Jayapura. Sebagian telah berkembang dan berjalan, sementara sebagian lainnya masih membutuhkan pendampingan agar berjalan optimal. Tiga BUMKAM yang telah menunjukkan kemajuan nyata adalah BUMKAM Kampung Holtekamp, Kampung Waena, dan Kampung Pyayakoso, dengan beragam usaha seperti peternakan ayam petelur, minimarket, depot air minum, dan usaha lainnya.
DPMK memfokuskan fasilitasi kerja sama dengan pihak ketiga guna mendorong pengelolaan BUMKAM menjadi semakin kuat dan profesional. Penguatan ini diarahkan tidak hanya untuk membangun aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga memperkuat kapasitas fiskal kampung melalui peningkatan Pendapatan Asli Kampung.
Untuk memastikan BUMKAM berjalan sesuai tujuan, DPMK melakukan pemantauan langsung ke lapangan. Monitoring ini bertujuan mengidentifikasi persoalan sekaligus menemukan solusi sesuai kondisi masing-masing kampung. DPMK juga mendorong setiap BUMKAM menyelenggarakan musyawarah tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana penyertaan modal serta pelaporan hasil usaha kepada warga dan Kepala Kampung selaku penasihat.
Hasil monitoring dan pendampingan menjadi dasar bagi DPMK untuk memetakan permasalahan dan memberikan rekomendasi perbaikan. “Jika persoalan berkaitan dengan keaktifan pengurus, kami rekomendasikan konsolidasi atau pergantian. Jika usaha belum berjalan, kita cari solusinya. Jika pelaporan keuangan belum tertib, kami dampingi agar tertata rapi dan transparan,” jelas Makzi.
DPMK juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas pengurus. Setiap BUMKAM yang menerima penyertaan modal wajib menyusun rencana bisnis yang jelas dan dibahas bersama Kepala Kampung, agar investasi kampung benar-benar membawa keuntungan dan manfaat ekonomi.
Keberhasilan ketiga kampung yang telah berjalan diharapkan menjadi teladan bagi kampung lainnya. DPMK mengakui masih terdapat BUMKAM yang belum menunjukkan hasil optimal maupun memberikan kontribusi pendapatan. Oleh sebab itu, pemantauan, evaluasi, dan pendampingan akan terus diperkuat agar setiap rupiah modal kampung dikelola secara produktif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan penguatan kelembagaan, perencanaan bisnis yang matang, pelaporan keuangan yang tertib, serta pendampingan berkelanjutan, DPMK Kota Jayapura menargetkan BUMKAM tumbuh menjadi kekuatan ekonomi kampung dan menjadi fondasi utama menuju kemandirian fiskal kampung di masa mendatang.(Redaksi)
