Paraparatv.id | Jayapura | Direktur RSUD Jayapura, drg. Aloysius Giyai, M.Kes mengatakan bahwa RSUD Jayapura menerapkan sistem pembiayaan operasional pelayanan yaitu dengan sistem efisiensi, skala prioritas dan penanggulangan kegawatdaruratan, hal tersebut disampaikan kepada wartawan Rabu (15/05) diruang kerjanya.
“Kami menerapkan sistem ini karena ditengah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua induk dengan dana yang sangat terbatas dan dana sudah minus karena rumah sakit setiap harinya membutuhkan obat, bahan habis pakai, makan minum pasien, cleaning service, oksigen pemeliharaan alat alat dan lain lain pasti rumah sakit berpengaruh besar,” katanya.
Ia menjelaskan, pelayanan dengan sistem efisiensi seperti obat, alat kesehatan, bahan habis pakai yang dulunya bisa bekerjasama dengan pihak ketiga sekarang tidak bisa, harus melalui distributor langsung, untuk skala prioritas misalnya yang diusulkan 10 mungkin 2 saja yang direalisasikan, kami lebih mengutamakan kegawatdaruratan.
“Kami memegang prinsip, menerapkan sistem pembiayaan operasionalisasi pelayanan RSUD Jayapura dengan efisiensi, skala prioritas dan penanganan kegawatdaruratan, kalau tidak menerapkan ini rumah sakit collaps, karena anggaran yang terbatas prinsip ini yang kita pegang, baru rumah sakit bisa jalan,” ujarnya.
Ia berharap kepada masyarakat, untuk sama sama mengerti dan bisa bekerjasama.
“Saya berharap masyarakat tolong mengerti dan bisa kerjasama, saya punya petugas dokter, perawat mereka sudah melayani dengan keadaan yang serba terbatas. Ya karena keadaan keuangan Provinsi Papua Induk hari ini ya seperti ini setelah DOB, untuk kekurangan kekurangan supaya bisa berjalan sampai Desember kami pihak RS sudah sampaikan kepada pimpinan,”ungkapnya.
Direktur RSUD Jayapura, drg. Aloysius Giyai, M.Kes mengapreasiasi Pj. Walikota Jayapura, Frans Pekey yang berinisiasi menganggarkan dana untuk kartu sehat Port Numbay. “Pemkot Jayapura menganggarkan kurang lebih ada sekitar Rp.6 miliar untuk pelayanan kesehatan masyarakat di Kota Jayapura yang tidak mempunyai kartu BPJS, “ katanya,
Dalam program ini, lanjutnya, masyarakat yang tidak mempunyai BPJS, cukup membawa kartu keluarga dan KTP Kota Jayapura, serta melampirkan surat keterangan tidak mampu dari RT/RW atau Kepala Kampung,
“Kami juga mengapresiasi untuk Kabupaten Sarmi yang sudah kerjasama, kami berharap kepada daerah lainnya terutama Provinsi Papua Pegunungan mudah mudahan bisa bekerja sama dengan RSUD Jayapura,”harapnya
Giay juga mengapresiasi Pemerintah Provinsi Papua Tengah terutama Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah yang mengakomodir seluruh masyarakatnya dengan Program pelayanan kesehatan di Provinsi Papua Tengah, yang diberi nama Kartu Otonomi Khusus Sehat atau KO SEHAT.
Diakuinya, masih banyak masyarakat yang belum mempunyai kepesertaan BPJS bahkan ada masyarakat yang belum mempunyai E-KTP.
“Kami petugas pelayan rumah sakit serba susah hanya karena pasien ada yang tidak punya BPJS dan E-KTP, kalau tidak kita layani terus ke manusianya bagimana, mau tidak mau kami wajib melayani. RSUD Jayapura melayani pasien 200 sampai 300 orang perhari termasuk pasien poliklinik UGD. (VN).
