Paraparatv.id |Sentani| Setelah viral nya berita oknum PPD Waibu berinisial DD menerima suap dari Caleg Partai Amanat Nasional (PAN) fakta baru kembali terkuak bahwa yang bersangkutan juga menerima suap dari Caleg Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berinisial LK.
Uang yang diberikan LK kepada DD untuk mendongkrak suara caleg PKS yang maju untuk DPRD Kabupaten Jayapura dari Dapil 3 itu jauh lebih besar dari yang diberikan oleh ENT caleg PAN.
Dari rekaman suara percakapan LK dengan salah satu warga yang terpaksa harus disembunyikan identitasnya ini, LK mengaku telah memberikan uang tunai sebesar Rp. 65.000.000,- kepada DD.
“Saya sudah kasih uang ke dia untuk bantu kaka punya suara di Waibu. waktu itu ade dia cuma bilang siap untuk bantu. Tapi sampai sekarang tidak ada kabar” kata LK dalam rekaman suara yang diterima paraparatv.id, Senin (11/03) sore.
Dalam rekaman percakapan itu LK memohon agar warga yang merekam percakapan ini dapat mempertemukan dirinya bersama DD. Karena menurut LK setelah menerima uang senilai Rp. 65.000.000,- DD sangat sulit untuk dihubungi ataupun ditemui.
LK juga mengaku bahwa dirinya juga pernah mempertemukan DD dengan salah satu petinggi petinggi partai di Provinsi Papua berinisial KK.
“Untuk bukti saya pernah ajak adik dia untuk ketemu KK dua kali di penjual buah di Kemiri, tapi setelah uang kita kasih tidak ada informasi kita punya suara sampai hari ini terang” LK.
Ketua Aliansi Sentani Bersatu Sejahtera (ASBS), John Maurits Suebu ketika dimintai tanggapannya terkait adanya fakta baru yang terkuak dia menyampaikan terima kasih telah memberikan informasi tersebut.
Melihat persoalan sogok-menyogok ataupun suap-menyuap yang santer diberitakan oleh paraparatv.id belakangan ini, JMS mengungkapkan bahwa jauh hari sebelum Pemilu dirinya sudah pernah memberi peringatan kepada KPU Kabupaten Jayapura untuk lebih hati-hati dalam merekrut anggota PPD.
Kata JMS, dari surat peringatan yang ia sampaikan ke KPU Kabupaten Jayapura pada bulan Juni tahun 2023 dirinya telah melampirkan 12 nama orang yang memiliki track record yang buruk.
“Dalam surat peringatan yang kita sampaikan itu, kami ASBS tidak mencari panggung, tapi untuk mengigatkan KPU untuk lebih berhati-hati karena dari 12 nama yang kita lampirkan itu ada yang memiliki jejak digital kurang baik. Walaupun jejak digital itu tidak ada hubungannya dengan Pemilu tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa sebagai manusia dia akan kembali melakukan perbuatan yang sama di hal yang berbeda” ungkap JMS dalam sambungan telepon, Senin (11/03).
JMS mengatakan jika ada fakta baru yang terungkap dari PPD Waibu berinisial DD ini dirinya meyakini bahwa DD bukan hanya menerima suap dari dua orang ini saja.
Bahkan dirinya juga percaya bahwa hal yang sama juga terjadi atau dilakukan oleh oknum PPD di distrik lain yang ada di Kabupaten Jayapura.
“Dengan terungkapnya sejumlah persoalan suap menyuap ini. Dapat dipastikan bahwa sistem Pemilu tahun 2024 ini adalah yang paling buruk yang terjadi di Kabupaten Jayapura. Dari hasil pemilu ini kita tidak dapat menemukan sosok 30 anggota DPRD Kabupaten dan juga sembilan utusan yang akan mewakili masyarakat adat di DPR Papua yang akan benar-benar bekerja untuk kepentingan masyarakat” ungkapnya.
“Karena saat ini kita belum mendapatkan nilai dan intisari dari pesta demokrasi di Kabupaten Jayapura karena kita sudah dihadapkan dengan berbagai dinamika persoalan yang terjadi. Jika hasil Pemilu ini terus dipaksakan untuk di Plenokan saya sangat yakin masyarakat di Kabupaten Jayapura akan lebih menderita jika para anggota legislatif hasil pemilu 2024 ini dilantik sebagai anggota DPR baik itu Kabupaten maupun provinsi. Karena kita tidak mendapatkan anggota DPR terbaik yang benar-benar lahir dari masyarakat” tambahnya.
Dia juga menuturkan, Pj Bupati Jayapura tidak boleh tinggal diam dalam menyikapi permasalahan yang terjadi di Kabupaten Jayapura, karena menurutnya meski Triwarno Purnomo adalah ASN yang ditugaskan untuk menjalankan pemerintahan namun hal yang perlu diingat, bupati adalah pembina politik di suatu Kabupaten.
Sehingga dirinya meminta agar Triwarno Purnomo dapat segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pemilu yang terjadi di Kabupaten Jayapura.
“Pj harus merespon ini dengan baik, harus undang semua muspida untuk duduk dan menuntaskan persoalan ini. Jika Pj. Bupati Jayapura tidak merespon persoalan ini maka patut dipertanyakan apakah beliau sedang mengamankan sesuatu” tutup JMS dengan nada bertanya. (Arie)
