Paraparatv.id |Jayapura| Nama tokoh perempuan Papua asal Kabupaten Jayapura, tidak masuk dalam daftar pelantikan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) periode 2023-2028.
Lidia Mokay salah satu tokoh perempuan Jayapura angkat suara terkait dengan hal tersebut. Kata dia ini adalah cara yang tidak etis yang digunakan oleh oknum pejabat tinggi di Papua untuk menjatuhkan Orpa Nari.
Menurutnya ada sejumlah opini yang digiring sehingga Orpa Nari tidak masuk dalam daftar anggota MRP yang akan dilantik besok.
Dan menurutnya opini yang digiring itu tidak memiliki dasar atau bukti yang kuat.
“Opini pertama yang digiring adalah soal referendum, inikan tidak masuk akal opini yang diangkat. Karena tidak ada bukti” kata Lidia Mokay kepada wartawan di salah satu restoran di Waena, Kota Jayapura, Senin (06/11).
Opini kedua yang dibangun untuk menjatuhkan Orpa Nari adalah soal video asusila.
“Soal itu juga tidak ada buktinya. Sampai hari ini itu cuma isu saja dan sangat menyesatkan” kata Lidia.
Dia juga mempertanyakan mengapa saat menjelang pelantikan baru dikabarkan jika nama Orpa Nari tidak dimasukan dalam daftar nama anggota MRP yang akan dilantik.
“Kenapa tidak dari awal sejak seleksi administrasi. Ini jelang pelantikan baru di sebar daftar nama yang akan dilantik. Apakah daftar nama ini dari Mendagri atau memang permainan dari sekretaris MRP, karena dalam surat itu yang tanda tangan adalah sekretaris MRP” tukasnya.
Ditempat yang sama Otti Suwae, tokoh pemuda Tanah Merah, Kabupaten Jayapura mengungkapkan, dengan tidak adanya nama Orpa Nari dalam daftar Anggota MRP yang akan dilantik besok menurutnya ini adalah suatu tindakan pelecehan terhadap orang asli Papua dari wilayah adat Tabi.
Kata dia, MRP adalah suatu lembaga resmi dan semua hal yang ada didalamnya selalu berjalan sesuai dengan mekanisme.
“Tapi ini kenapa orang tua kami, mama kami yang sejak awal seleksi sudah ikut sesuai dengan mekanisme dan terdaftar resmi sekarang diputuskan secara sepihak. Ini namanya adu domba” tegas Ottis.
Dia juga meminta penjelasan dari Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan penjelasan terkait tidak masuknya nama Orpa Nari dalam daftar anggota MRP yang akan dilantik.
“Harus ada penjelasan, tidak bisa dengan sewenang-wenang memutuskan segala sesuatu” ucapnya.
Sementara itu, Tien Jarangga, Anggota Jaringan HAM Perempuan Papua menuturkan bahwa apa yang dialami oleh Orpa Nari ini adalah suatu hal yang sangat tidak bisa di tolelir. Dan menurutnya ini adalah pembunuhan karakter.
Kata dia apa yang dituduhkan kepada Orpa Nark harus melewati proses hukum yang benar.
“Dan itu harus ditunjukan kepada konstituennya yang ada di wilayahnya. itu baru bisa disebut bahwa da bukti otentik, tapi sela ini kan hanya isu-isu saja” kata Tien.
Lidia Mokay menambahkan, jika pada pelantikan anggota MRP besok nama Orpa Nari tidak ikut dipanggil, dia mengatakan bahwa pihaknya akan memboikot pelantikan tersebut. (Arie)
