Paraparatv.id | Sentani | Mantan Ketua Harian KONI Kabupaten Jayapura , Korneles Yanuaring buka suara terkait dengan permohonan dana hibah bagi induk olahraga di Kabupaten Jayapura itu.
Kepada wartawan di Sentani, Yanuaring mengatakan bahwa dirinya perlu menanggapi yang disampaikan oleh Ketua KONI Kabupaten Jayapura Mathius Awoitauw dan juga Sekretaris KONI Kabupaten Jayapura Izak Hikoyabi.
Ada beberapa hal yang ia sampaikan yang pertama adalah soal Ketua Umum KONI Kabupaten Jayapura Mathius Awoitauw, yang mempertanyakan alasan kenapa sampai saat ini Pemda tidak mencairkan sisa anggaran hibah Rp. 2 miliar rupiah.
“Jadi pernyataan pak (Pj) Bupati ini sangat jelas, bahwa sejumlah Cabor ini ajukan proposal saja ke pak Pj. Dengan alasan, Cabor ajukan ke KONI lalu sampaikan tidak ada uang. Sehingga pak Pj Bupati pertanyakan 2 miliar yang sudah dicairkan awal itu dikemanakan oleh KONI. Memang KONI sudah akui hanya pakai Rp. 300 juta lebih untuk membiayai sejumlah Cabor dan lainnya dipakai untuk bayar honor, habis kan dana hibah itu,” ungkapnya.
Korneles Yanuaring juga mengungkapkan, jika dihitung dengan seksama, dari 89 orang pengurus KONI Kabupaten Jayapura jika dikalikan Rp.2,5 juta perbulan terus dikalikan 12 bulan. Maka setahun bisa menghabiskan dana sebesar Rp. 2.670.000.000 hanya untuk membayar honor pengurus KONI.
“Jadi, itu berarti melampaui dana hibah awal yang 2 miliar. Terus sekarang KONI bantu 350 juta lebih ke cabor-cabor, sehingga masih ada Rp. 1,6 miliar lebih dan itu semua dipakai untuk bayar gaji atau honor” kata Yanuaring.
Oleh sebab itu dia menyarankan agar Kepengurusan KONI Kabupaten Jayapura perlu dirampingkan.
Dia juga mempertanyakan ada kepentingan apa sehingga jumlah pengurus KONI Kabupaten Jayapura harus berjumlah 89 orang.
“Struktur pengurus KONI terbesar di Indonesia itu hanya ada di Kabupaten Jayapura. Tim sukses mungkin, karena dari sisi logika atau AD/ART kan tidak mungkin pengurus KONI besar begitu. Saya yakin ini pasti tim sukses semuanya. Apalagi ada mayoritas partai yang mendominasi pengurus KONI periode sekarang,” sambungnya.
Untuk pernyataan dari Sekretaris KONI Kabupaten Jayapura Izak Hikoyabi, lanjut Korneles, ada semua pengurus cabor komplain terhadap statement tersebut. Ada ketua, ada sekretaris juga ada bendahara, tetapi orang datang ingin ajukan proposal (bantuan) dengan seenaknya langsung dilayani oleh KONI. Ini bagaimana caranya, prosedur administrasinya seperti apa dilakukan KONI.
Makanya, ketua-ketua cabor ada komplain statement Sekretaris KONI. Contohnya, cabor Pertina tidak pernah terima uang, lalu siapa yang datang minta atau terima. Terus Cabor Perserosi cuma 20 juta, yang 30 juta itu siapa yang terima.
Pihaknya, juga sudah lakukan koordinasi dengan teman-teman Cabor lain itu banyak yang belum terima dari KONI, termasuk Paralayang juga tidak pernah terima alias nol persen.
“Untuk itu, saya ingin beritahukan kepada pengurus KONI Kabupaten Jayapura, jangan kasi uang ke cabor sama seperti kasi uang kepada anak-anak yang mau beli permen atau cemilan di toko. Karena kasi uang ke cabor itu ada standarnya, untuk kesetaraan dan keadilan. Kalau mau kasi 30 juta, ya semuanya harus dapat 30 juta yang sesuai dengan kemampuan anggaran tersedia. Kalau mau kasi 50 juta, ya kasi semuanya 50 juta. Jangan ada yang dianaktirikan,” bebernya.
“Saya pikir pernyataan dari Sekretaris KONI itu membuka kedoknya sendiri. Jadi, mereka ini buka kedoknya sendiri dan umumkan ke publik seberapa bobroknya mereka. Yakni, apa yang terjadi dalam internal KONI. Kasi uang macam kayak orang kasi beli cemilan sama anak-anak atau cabor. Saya juga heran bagaimana mau membangun prestasi olahraga di daerah ini kalau semuanya kacau begini,” sambung salah seorang Tokoh Masyarakat di Kabupaten Jayapura ini.
Pihaknya sudah dari awal menawarkan solusinya, dan dirinya juga sudah mengusulkan kepada Ketua KONI Kabupaten Jayapura agar dapat merampingkan struktur pengurus saat ini. Supaya pemerintah bisa membiayai KONI lagi.
“Apalagi sudah ada keluhan dari pak Pj Bupati kalau strukturnya terlalu gemuk, ya dirampingkan saja. Cara merampingkannya di bahas saja dalam raker. Harus berani bikin raker dan rampingkan pengurus itu. Kalau tidak berani rampingkan struktur pengurus KONI, saya yakin dan percaya itu semuanya adalah tim sukses. Kalau merasa bertanggung jawab untuk membangun olahraga, maka segera rampingkan struktur pengurus agar Cabor bisa mendapat dukungan anggaran yang lebih besar dari KONI dengan formasi 70 persen itu dari cabor atau pembinaan prestasi dan 30 persen itu dari KONI,” ujarnya.
“Tetapi, kalau masih pertahankan struktur pasti seperti ini. Bahkan terbalik, 70 persen dari KONI dan 30 persen dari cabor, ini kacau sekali. Jika tidak bisa merampingkan struktur pengurus, solusi satu-satunya adalah Musorkablub dengan keluarkan mosi tidak percaya, seperti dilakukan oleh cabor-cabor yang telah mengeluarkan mosi tidak percaya kemarin,” pungkas Anggota DPRD Kabupaten Jayapura periode 2014-2019. (Arie)
