Paraparatv.id | Sentani | Pemerintah Kabupaten Jayapura meminta bantuan satuan Polres Jayapura untuk membekap proses verifikasi yang di lakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura bagi korban penerima Rumah bantuan banjir Bandang dari Bhuda Tzu Chi.
Dua regu yang di siapkan oleh Polres Jayapura langsung di tempatkan di komplek perumahan warga yang menjadi korban bencana banjir bandang Sentani Maret 2019 lalu.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jayapura, Hanna Hikoyabi mengatakan, polisi disiagakan untuk membantu pemerintah dalam memverifikaai data warga yang menempati rumah itu sesuai demgan data dari pihak BPBD.
“Nanti akan memasukan orang sesuai dengan peruntukanya (sesuai data korban bencana),” kata Hanna Hikoyabi via telepon, Kamis, 21 Januari 2021.
Mantan Anggota MRP itu mengatakan Bupati jayapura Mathius Awoitauw telah memerintahkan pihak Polres Jayapura menjaga di lokasi perumahan sambil pemkab melakukan verifikasi kembali data masyarakat atau warga yang betul-betul terkena dampak dari bencana banjir bandang tersebut. Di mana kata dia data tersebut disesuaikan dengan data yang sudah di ambil oleh pihak BPBD kabupaten Jayapura pasca terjadinya bencana banjir bandang itu.
“Bupati sudah perintahkan polisi dua regu ada tinggal di lokasi. Polres itu yang nanti verifikasi semua orang yang terdata di database BPBD untuk masyarakat yang mengalami korban banjir bandang,” katanya.
Pemkab Jayapura bersama kepolisian akan melaksanakan verifikasi data tersebut selama satu sampai dua pekan ke depan. Dengan tujuan masyarakat yang menjadi korban langsung dari bencana alam itu harus mendapatkan rumah bantuan tersebut Bukan sebaliknya.
Sebagaimana diketahui berdasarkan data yang ada warga yang menjadi korban banjir bandang Sentani yang ada di Kampung Kemiri distrik Sentani awalnya berjumlah 300 keluarga.
Pemerintah bersama Budha Suci juga menyiapkan bantuan rumah layak huni sebanyak 300 unit. Namun belakangan warga yang menjadi korban banjir bandang Sentani khususnya yang berasal dari Kampung Kemiri itu ada beberapa yang belum menempati rumah itu.
Sementara di satu sisi ada indikasi beberapa unit dari rumah bantuan tersebut ditempati oleh orang yang semestinya tidak berhak untuk mendapatkan bantuan tersebut.(Nesta ).
