Paraparatv.id | Jayapura | Wakil Wali Kota Jayapura, Dr. Ir. H. Rustan Saru, MM., memberikan peringatan keras kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura terkait rendahnya realisasi serapan anggaran Tahun Anggaran 2026. Peringatan tersebut disampaikan saat memimpin Apel Gabungan Pemerintah Kota Jayapura, Senin (14/9/2026).
Berdasarkan laporan capaian realisasi hingga akhir Agustus 2026, rata-rata serapan anggaran seluruh OPD baru mencapai sekitar 45 persen. Capaian itu dinilai sangat memprihatinkan, mengingat waktu efektif pelaksanaan program dan kegiatan tahun ini hanya tersisa sekitar tiga bulan.
“Saya menyampaikan peringatan keras mengenai capaian realisasi serapan anggaran Pemerintah Kota Jayapura sampai dengan akhir Agustus 2026. Saya sudah menerima laporan hasil capaian penyerapan APBD kita tahun 2026. Ini sangat mengkhawatirkan. Seluruh OPD rata-rata baru mencapai realisasi 45 persen. Ini rapor merah untuk kita semua.” tegas Wakil Wali Kota.
Rendahnya serapan anggaran tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena dapat berdampak langsung terhadap pelaksanaan program pembangunan dan kualitas pelayanan publik yang telah direncanakan pemerintah daerah.
Secara khusus, Wakil Wali Kota menyoroti kinerja Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang hingga akhir Agustus 2026 baru mencatat realisasi keuangan sekitar 33 persen. Padahal, Dinas PU merupakan salah satu OPD strategis yang memiliki peran vital dalam pembangunan infrastruktur sekaligus memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
“Dinas Pekerjaan Umum capaian realisasi keuangannya hanya 33 persen. Padahal ini merupakan salah satu OPD yang sangat strategis dan vital untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat kita.”
Kepada seluruh pimpinan OPD, Wakil Wali Kota memerintahkan segera melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang belum berjalan optimal. Setiap perangkat daerah diminta mengambil langkah konkret untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan sekaligus memastikan proses administrasi dan pencairan anggaran berjalan sesuai ketentuan.
Ia pun menegaskan agar OPD tidak lagi menjadikan kendala teknis maupun administratif sebagai alasan keterlambatan.
“Tinggal tiga bulan lagi efektivitas kita bekerja. Saya tidak mau dengar alasan-alasan teknis maupun administrasi yang lambat. Saya tidak mau dengar itu. Percepat. Wajib jalankan semua itu dengan baik.”
Percepatan serapan anggaran tetap harus dilakukan secara tertib, sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap pimpinan OPD diminta memastikan anggaran yang telah direncanakan benar-benar dilaksanakan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Jangan sampai waktu yang tersisa ini kembali terbuang. Semua OPD harus bergerak cepat, bekerja efektif dan memastikan program yang sudah direncanakan dapat direalisasikan dengan baik.” pungkasnya. (Redaksi)
