Paraparatv.id | Jayapura | Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) terus mendorong penguatan kapasitas pengurus Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat kampung.
Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengurus Badan Usaha Milik Kampung yang melibatkan 14 kampung se-Kota Jayapura.
Kegiatan berlangsung selama dua hari, 10–11 September 2026, di Gedung Serbaguna Kampung (GSG) Holtekamp dan diikuti 70 peserta yang terdiri dari pengurus BUMKam.
Mewakili Wali Kota Jayapura, Asisten I Setda Kota Jayapura Nicolas Evert Merauje mengatakan, BUMKam memiliki posisi strategis sebagai instrumen ekonomi kampung yang harus dikelola secara profesional dan bertanggung jawab.
“BUMKam bukan sekadar badan usaha, melainkan aset bersama masyarakat kampung yang harus dikelola dengan jujur, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama,” ujarnya.
Ia menyebutkan, 14 kampung di Kota Jayapura telah membentuk BUMKam dengan berbagai potensi yang dapat dikembangkan, mulai dari sektor kelautan, kehutanan, pertanian, budaya hingga usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Menurutnya, besarnya potensi yang dimiliki kampung tidak akan memberikan hasil optimal apabila tidak dibarengi dengan pengelolaan yang baik.
“Potensi sebesar apa pun tidak akan menjadi nilai ekonomi kalau tidak dikelola dengan baik,” katanya.
Nicolas menjelaskan, dalam perjalanan pengelolaan BUMKam masih ditemukan sejumlah kendala, baik dari aspek kelembagaan, tata kelola, administrasi maupun pengembangan usaha.
Karena itu, Pemerintah Kota Jayapura terus memberikan fasilitasi, pelatihan dan pendampingan untuk memperkuat kapasitas pengurus BUMKam agar mampu mengelola potensi ekonomi kampung secara mandiri dan profesional.
Ia menyampaikan, kegiatan tersebut memiliki sejumlah tujuan, di antaranya memperkuat tata kelola BUMKam yang akuntabel, tertib administrasi dan transparan.
Selain itu, meningkatkan kapasitas pengurus dalam manajemen usaha, keuangan, pemasaran serta pengembangan potensi ekonomi kampung, sekaligus mendorong munculnya usaha baru sesuai dengan keunggulan masing-masing kampung.
“Kita juga ingin menjalin kerja sama antar-BUMKam maupun dengan pihak ketiga sehingga tercipta sinergi yang saling menguntungkan dan memperluas jangkauan pasar,” jelasnya.
Nicolas berharap, pelatihan tersebut tidak berhenti pada pemahaman teori, tetapi dapat diterapkan secara langsung oleh para pengurus di kampung masing-masing.
Ia mendorong BUMKam dapat menjadi sarana untuk meningkatkan pendapatan asli kampung, membuka lapangan kerja serta mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan dari luar.
Kepada DPMK Kota Jayapura, ia meminta agar pendampingan terhadap BUMKam dilakukan secara berkelanjutan setelah kegiatan pelatihan selesai.
Sementara itu, Sekretaris DPMK Kota Jayapura Richard Albertus Waromi dalam laporan Kepala DPMK menyampaikan, Pemerintah Kota Jayapura terus mendorong peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat yang bertumpu pada sektor jasa, perdagangan, ekonomi kreatif, pariwisata serta pelestarian budaya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha ekonomi kampung dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing kampung.
Menurutnya, pengembangan usaha perlu didukung dengan fasilitasi modal usaha, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan peluang usaha serta penguatan tata kelola BUMKam.
Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala dalam pengelolaan administrasi, keuangan maupun operasional BUMKam yang belum sepenuhnya berjalan sesuai standar dan ketentuan.
“Kondisi tersebut antara lain disebabkan masih kurangnya komitmen dan konsistensi sebagian pengurus dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya,” jelasnya.
Ia mengatakan, kondisi tersebut dapat berdampak terhadap keberlangsungan operasional BUMKam, hasil usaha serta kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan kampung dan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, DPMK terus melakukan pendampingan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengurus BUMKam pada 14 kampung di Kota Jayapura.
Adapun kegiatan tersebut mencakup peningkatan kapasitas pengurus BUMKam, pendampingan penyusunan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban, serta pendampingan dalam mengidentifikasi potensi usaha baru yang dapat dikembangkan sesuai karakteristik masing-masing kampung.
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPMK Kota Jayapura Willhelmina Ik mengatakan, peningkatan kapasitas pengurus BUMKam merupakan program yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun.
Menurutnya, proses pembentukan hingga legalitas hukum BUMKam di 14 kampung telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Pengelolaan usaha juga telah berjalan, namun evaluasi dan peningkatan kapasitas tetap diperlukan, terutama dengan adanya pergantian atau perekrutan pengurus baru.
“Peserta yang mengikuti kegiatan ini sebagian merupakan pengurus baru dan sebagian pengurus lama. Kita melihat kinerja pengurus melalui musyawarah pertanggungjawaban yang dilaksanakan di setiap kampung,” katanya.
Dalam pelaksanaan pendampingan, DPMK juga berkolaborasi dengan Balai Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal yang ada di Papua. Kolaborasi tersebut mencakup pendampingan legalitas, identifikasi potensi kampung hingga penguatan pelaporan keuangan.
Willhelmina mengakui, pengelolaan BUMKam di sejumlah kampung masih menghadapi berbagai tantangan.
Ia menyebutkan, sejak adanya kebijakan penguatan BUMDes/BUMKam, pemerintah kampung telah memberikan penyertaan modal. Hingga 2026, total penganggaran yang telah dialokasikan untuk BUMKam di 14 kampung disebut mencapai kurang lebih Rp15 miliar dalam beberapa tahun.
“Ini menjadi perhatian besar bagi kami sebagai OPD teknis yang melakukan pendampingan. Ini menjadi tanggung jawab yang besar bagi kami untuk setiap tahun melakukan evaluasi,” ujarnya.
Meski demikian, ia menyebut sudah ada sejumlah BUMKam yang mulai menunjukkan perkembangan dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan kampung.
Salah satunya BUMKam Hen Ticahi Holtekamp yang disebut telah tiga tahun berturut-turut memberikan kontribusi pendapatan bagi kampung.
Kemudian BUMKam Elseng Koya Koso yang telah memberikan kontribusi usaha dan pendapatan kepada kampung selama dua tahun berturut-turut. Sementara BUMKam Waena juga mulai memberikan kontribusi pendapatan bagi kampung pada tahun ini.
“Kami berharap BUMKam yang lain juga bisa mengikuti,” katanya.
Menurut Willhelmina, salah satu kendala yang masih ditemukan adalah konsistensi dan komitmen pengurus dalam menjalankan BUMKam. Dukungan dari pemerintah kampung maupun masyarakat juga dinilai menjadi faktor penting dalam menentukan perkembangan usaha.
“Semua aspek ini mempengaruhi perkembangan pelaksanaan Badan Usaha Milik Kampung,” jelasnya.
Ia menambahkan, pendampingan pelaporan keuangan menjadi salah satu fokus yang terus dilakukan karena masih menjadi kelemahan bagi sebagian pengurus BUMKam.
Dalam kegiatan tersebut, DPMK juga menghadirkan narasumber yaitu Kaka Jose untuk memberikan motivasi kepada para pengurus BUMKam, khususnya dalam membangun semangat kewirausahaan dan pengembangan usaha kampung,”Ini bagaian untuk menambah vitamin bagi mereka memberikan motivasi yang baik,” Pungkasnya.(VN)
