Paraparatv.id | Jayapura | Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) menggelar kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota, kegiatan berlangsung di MAXONE Hotel Jayapura, Selasa (15/9/2026).
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Kota Jayapura, dr. Ni Nyoman Sri Antari, mewakili Wali Kota Jayapura, Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua Komisi D DPR Kota Jayapura, Armaya Latuperisa Siregar.
Kegiatan mengusung tema Sinergi dan Penguatan Kapasitas Kelembagaan dalam Mewujudkan Perempuan Berdaya, Mandiri, dan Sejahtera di Kota Jayapura.
Dalam sambutan Wali Kota Jayapura yang dibacakan dr. Ni Nyoman Sri Antari, disampaikan bahwa perempuan memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah, baik di sektor ekonomi, sosial maupun budaya.
Namun, kesenjangan gender dan keterbatasan akses perempuan terhadap sumber daya masih
menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian bersama.
“Keberadaan lembaga-lembaga sebagai penyedia layanan pemberdayaan perempuan menjadi sangat penting sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menjangkau masyarakat hingga ke tingkat akar rumput,” ucap Ni Nyoman
Menurutnya, kegiatan tersebut bukan sekadar pertemuan, tetapi menjadi langkah konkret untuk memperkuat kelembagaan, menyelaraskan program serta memastikan setiap lembaga penyedia layanan memiliki standar pelayanan yang baik, manajemen yang kuat dan mampu menghadirkan program yang responsif gender.
Kegiatan ini diikuti 42 peserta yang berasal dari pengurus Ikatan Perempuan Adat di 14 kampung serta organisasi penerima hibah Pemerintah Kota Jayapura.
Pemerintah berharap kegiatan tersebut dapat memperkuat pemahaman pengurus lembaga mengenai kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan hak-hak perempuan, sekaligus meningkatkan kapasitas manajerial serta standar operasional pelayanan pada masing-masing lembaga.
Selain itu, peserta diharapkan mampu menyusun program pemberdayaan yang tepat sasaran dan berbasis potensi lokal, terutama dalam bidang ekonomi, sosial dan pendidikan perempuan.
“Perempuan yang berdaya adalah kunci keluarga yang kuat, dan keluarga yang kuat adalah fondasi kota yang maju,” demikian pesan Wali Kota Jayapura.
Kepala DP3AKB Kota Jayapura, Betty Anthoneta Puy, SE, MPA, mengatakan kegiatan pengarusutamaan gender merupakan strategi yang harus terus dilakukan dan ditindaklanjuti oleh lembaga hingga ke tingkat masyarakat.
Ia menekankan, setelah mendapatkan sosialisasi dan pemahaman, lembaga tidak boleh berhenti pada kegiatan pertemuan, tetapi harus dilanjutkan dengan aksi nyata.
“Setelah mendapat sosialisasi, jangan kemudian duduk diam. Mereka harus lanjutkan lagi,” kata Betty.
Betty menjelaskan, pengarusutamaan gender merupakan pekerjaan rutin yang wajib dilakukan pemerintah, mulai dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak hingga pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
Menurutnya, pemahaman keliru maupun konstruksi budaya yang masih menempatkan perempuan sebagai pihak kedua perlu diubah secara bertahap.
“Ini bukan langsung spontan atau secara instan terjadi. Ini butuh waktu. Makanya tiap tahun kita hadirkan untuk dengar, lakukan,” jelasnya.
Ia juga mengapresiasi kehadiran tiga unsur organisasi perempuan di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura, yakni Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW), dan Ketua Dharma Wanita.
Betty berharap perhatian tersebut dapat diteruskan melalui program kegiatan yang menyentuh kebutuhan perempuan, khususnya dalam bidang ekonomi, perlindungan dari kekerasan, pendidikan politik serta peningkatan kualitas perempuan.
Sementara itu, Kepala Seksi Perlindungan Perempuan DP3AKB Kota Jayapura sekaligus Ketua Panitia Penyelenggara, Koce Koto, mengatakan kegiatan tersebut memiliki sejumlah tujuan utama.
Di antaranya meningkatkan pemahaman pengurus lembaga terkait kebijakan Pengarusutamaan Gender dan hak-hak perempuan, memperkuat kapasitas manajerial serta standar operasional pelayanan, dan membangun jejaring kerja serta sinergi antara lembaga penyedia layanan dengan Pemerintah Kota Jayapura.
“Kegiatan ini juga menjadi bagian dari pertanggungjawaban penggunaan dana hibah bagi organisasi yang menerima hibah,” katanya.
Koce menambahkan, hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut yakni tersedianya 14 lembaga penyedia layanan yang memiliki kapasitas kelembagaan dan standar pelayanan yang responsif gender.
Selain itu, diharapkan terjadi peningkatan program pemberdayaan di bidang ekonomi, sosial dan pendidikan yang tepat sasaran bagi perempuan di Kota Jayapura.
“Terbentuknya wadah komunikasi dan koordinasi yang solid antara lembaga layanan perempuan dan DP3AKB,” pungkasnya.(VN).
