Paraparatv.id | Jayapura | Pembangunan infrastruktur perkeretaapian menjadi salah satu isu strategis dalam mendorong konektivitas dan pemerataan pembangunan di Tanah Papua.
Hal tersebut menjadi fokus pembahasan dalam Seminar Nasional Teknik Sipil 5.0 Tahun 2026 yang diselenggarakan Fakultas Teknik Universitas Yapis Papua (UNIYAP) Angkatan ke-5, dengan mengangkat tema “Rel Harapan Papua: Membangun Konektivitas Berkelanjutan Melalui Infrastruktur Perkeretaapian untuk Papua Bangkit, Mandiri, dan Sejahtera.”Kegiatan berlangsung di Salah satu hotel di Jayapura, Sabtu (8/8).
Seminar tersebut menghadirkan tiga narasumber yang memiliki latar belakang berbeda, yakni Tokoh adat Port Numbay sekaligus Anggota DPR Papua, dari Fraksi NasDem Dr. Ir. Alberth Merauje, A.Md.Tek., S.T., M.T., IPM, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Mathius Hartono Wally, S.IP., serta Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Wilayah Papua Dr. Thelly Sula Hendrina Sembor, ST., M.MT.
Ketiga narasumber membahas pentingnya pembangunan sistem transportasi yang mampu menjawab kebutuhan konektivitas Papua, sekaligus memperhatikan kondisi geografis, sosial, budaya dan potensi ekonomi daerah.
Alberth mengatakan, masyarakat adat pada prinsipnya mendukung pembangunan. Namun, setiap pembangunan yang masuk ke wilayah adat harus diawali dengan komunikasi dan musyawarah bersama Ondoafi, Ondo Follo, kepala suku dan pemilik hak ulayat.
“Siapa pun yang membangun, baik pemerintah maupun swasta, harus menghormati tatanan adat. Harus duduk bersama, bicara bersama dan menjelaskan maksud serta tujuan pembangunan,” ujar Alberth.
Menurutnya, apabila pembangunan menggunakan tanah ulayat, kebun atau ruang hidup masyarakat, harus ada kesepakatan mengenai hak dan ganti rugi. Kesepakatan tersebut juga harus dituangkan secara tertulis agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Selain itu, masyarakat adat harus dilibatkan dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengelolaan setelah pembangunan selesai.
“Jangan hanya tanahnya yang diambil. Masyarakat adat juga harus merasakan dampak dari pembangunan, baik melalui pekerjaan, usaha makanan lokal, hasil pertanian maupun pengembangan seni dan budaya,” katanya.
Terkait rencana pembangunan rel kereta api, Alberth mengingatkan jalur yang nantinya menghubungkan sejumlah wilayah seperti Jayapura, Sentani, Sarmi, Holtekamp dan Keerom akan bersinggungan dengan wilayah masyarakat adat.
“Tidak ada tanah kosong. Tanah itu ada masyarakat. Dihargailah masyarakat adat itu supaya pembangunan bisa berjalan dengan baik,” tegasnya.
Alberth juga meminta pembangunan rel memperhatikan kelestarian lingkungan. Menurutnya, kawasan yang dilalui jalur kereta api dapat menjadi potensi wisata sekaligus memberikan pengalaman bagi penumpang untuk menikmati panorama alam Papua.
“Pembangunan harus berwawasan lingkungan. Daerah yang dilewati kereta api lingkungannya harus terjaga. Selain mengangkut barang dan jasa, orang juga bisa menikmati pemandangan. Itu menjadi nilai tambah,” pungkasnya.
Kepala Dinas Perhubungan Papua Mathius Hartono Wally, S.IP., mengatakan perubahan permukiman, aktivitas masyarakat, serta perkembangan kawasan Koya dan Holtekamp menjadi pertimbangan dalam peninjauan trase.
“Rencana itu kami sedang review kembali bersama PT KAI. Kemudian akan dilakukan peninjauan lapangan,” ujar Mathius usai kegiatan.
Menurutnya, pembangunan kereta api diharapkan memperkuat konektivitas dan mendukung sektor pendidikan serta perekonomian Papua.
Sementara itu, Ketua MTI Wilayah Papua Dr. Thelly Sula Hendrina Sembor, ST., M.MT., meminta rel kereta api tidak hanya menjadi pembangunan fisik, tetapi mampu membuka akses wilayah terpencil dan menekan biaya logistik.
“Jangan sampai rel kereta api hanya menjadi besi tua, tetapi harus terintegrasi dengan moda transportasi lain,” tegas Thelly.
Ia berharap pembangunan perkeretaapian menjadi pondasi masa depan Papua untuk mendorong pemerataan pembangunan, kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat.
Rektor UNIYAP Dr. Ir. Didik Suryamiharja S. Mabui, S.T., M.T., IPM mengatakan akademisi siap berkolaborasi dengan pemerintah dan stakeholder melalui kajian serta penelitian.
Sementara itu, Wakil Rektor 1 Uniyap Bapak Dr.Ir.Irianto, ST.,M.T. mengatakan Seminar Nasional Teknik Sipil ke-5 menjadi ruang untuk mengkaji potensi pembangunan rel kereta api Papua.
Seminar menghadirkan akademisi, praktisi, asosiasi dan pemerintah. Sebanyak 56 paper dari berbagai daerah di Indonesia juga akan dipresentasikan.
“Harapannya ada rekomendasi bagi Pemerintah Provinsi Papua. Masyarakat mengharapkan rel ini bukan sekadar wacana, tetapi dapat diwujudkan,” tegasnya.(VN)
