Paraparatv.id | Jayapura | Ketersediaan air bersih masih menjadi salah satu persoalan utama yang dihadapi masyarakat Kampung Tiba-Tiba, khususnya warga RT/RW 003/008, Kelurahan Yobe, Distrik Abepura. Persoalan tersebut mengemuka dalam reses anggota DPR Papua, Alberth Merauje, di Kampung Tiba-Tiba, Sabtu (29/8).
Dalam pertemuan tersebut, warga mengungkapkan bahwa jaringan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebenarnya telah masuk ke Kampung Tiba-Tiba sejak sekitar tahun 1990. Namun, hingga kini aliran air bersih belum menjangkau permukiman warga.
Salah seorang warga mengatakan, masyarakat selama ini mengandalkan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, kondisi air sumur yang memiliki kandungan kapur cukup tinggi dikhawatirkan berdampak terhadap kualitas air yang digunakan masyarakat.
“PDAM sebenarnya sudah masuk di Kampung Tiba-Tiba sejak tahun 1990, tetapi aliran airnya tidak sampai ke kampung kami. Kami berharap PDAM bisa memperhatikan kebutuhan air bersih bagi masyarakat di sini,” ujarnya.
Selain air bersih, warga juga menyampaikan sejumlah persoalan lain, mulai dari infrastruktur jalan, penerangan jalan, bantuan perumahan, keamanan, pendidikan, kesehatan, hingga penyaluran bantuan sosial.
Benyamin, salah seorang warga, mengatakan masih banyak lampu penerangan jalan di Kampung Tiba-Tiba yang tidak berfungsi. Kondisi tersebut membuat sejumlah wilayah menjadi gelap pada malam hari dan dinilai dapat memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Kalau kondisi gelap, menjadi ruang bagi orang-orang mabuk dan orang yang mengisap ganja. Jadi kami berharap pemerintah memperhatikan penerangan jalan di kampung ini,” katanya.
Warga juga mengusulkan agar pemerintah memberikan perhatian terhadap program rehabilitasi rumah. Menurut mereka, masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan perbaikan rumah, namun belum mendapatkan program tersebut. “Kalau bisa pemerintah perhatikan kami di Kampung Tiba-Tiba. Banyak warga yang membutuhkan bantuan rehab rumah,” ujarnya.
Persoalan keamanan turut menjadi perhatian warga. Mereka menyebut tingkat kriminalitas di wilayah tersebut masih cukup tinggi sehingga berharap adanya pos polisi di Kampung Tiba-Tiba untuk meningkatkan keamanan sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat. Di bidang pendidikan, warga meminta pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap anak-anak Kampung Tiba-Tiba. Bantuan pendidikan maupun beasiswa dinilai penting untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat Papua. “Kami berharap pemerintah memperhatikan masalah pendidikan kami di sini. Kalau ada beasiswa, kami berharap anak-anak dari Kampung Tiba-Tiba juga diperhatikan,” kata warga.
Selain persoalan tersebut, warga juga menyampaikan masalah administrasi pertanahan, khususnya terkait surat pelepasan tanah adat dan sertifikat. Stepanus Nian berharap pemerintah membantu masyarakat melakukan pemetaan wilayah Kampung Tiba-Tiba sehingga ke depan tidak terjadi persoalan akibat saling klaim kepemilikan tanah.
Warga juga menyoroti penyaluran bantuan sosial yang dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran. Mereka mengeluhkan masih adanya warga, khususnya janda, yang belum mendapatkan bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial (bansos), maupun bantuan langsung tunai (BLT). “Selama ini kami melihat yang menerima bantuan hanya orang-orang tertentu, sementara kami yang lain tidak mendapat bantuan. Padahal kami ibu-ibu janda. Jadi tolong pemerintah memperhatikan betul siapa yang menerima bantuan,” keluh salah seorang warga.
Persoalan kebersihan lingkungan juga menjadi perhatian. Warga mengaku kondisi permukiman yang berada di kawasan Kali dinilai membuat mereka kerap menjadi sasaran pembuangan sampah dari masyarakat lain.
Menyikapi seluruh aspirasi tersebut, Alberth mengatakan seluruh masukan warga akan menjadi catatan untuk diperjuangkan melalui lembaga legislatif. Aspirasi tersebut nantinya akan dipilah berdasarkan kewenangan pemerintah provinsi maupun pemerintah kota.
“Masukan-masukan ini akan menjadi catatan bagi kami di DPR. Mana yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dan mana yang menjadi tanggung jawab pemerintah kota akan kami pilah agar pemerintah bisa bekerja secara maksimal untuk masyarakat,” pungkasnya. (Redaksi)
