Paraparatv.id | Intan Jaya | Bupati Intan Jaya, Aner Maisini, menegaskan pentingnya Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sebagai dasar pemerintah daerah dalam menangani potensi bencana sekaligus memperoleh dukungan dari pemerintah pusat.
Hal itu disampaikan saat sosialisasi penyusunan Dokumen KRB Kabupaten Intan Jaya. Menurutnya, Intan Jaya memiliki kondisi geografis pegunungan dengan potensi bencana seperti tanah longsor, gempa bumi dan cuaca ekstrem. Kamis (13/8).
Aner mengungkapkan, Intan Jaya sempat berpeluang mendapatkan bantuan pemerintah pusat sekitar Rp193 miliar, namun tidak terealisasi karena data teknis dan dokumen pendukung tidak lengkap.
“Kalau proposal atau pengajuan kebutuhan kita tidak ada dokumen, pemerintah pusat tidak akan melihat. Mereka tidak tahu kondisi Intan Jaya kalau bukan kita yang menyampaikan data,” tegasnya.
Karena itu, ia meminta BPBD dan seluruh OPD terkait memperkuat sinergi serta melengkapi data kebencanaan. Penyusunan KRB, menurutnya, bukan hanya tanggung jawab BPBD, tetapi tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah.
Bupati juga meminta BPBD lebih proaktif turun ke lapangan untuk mendata dan melaporkan setiap kejadian bencana agar masyarakat dapat segera memperoleh penanganan maupun dukungan dari pemerintah provinsi dan pusat.
“Kalau BPBD tidak proaktif melihat kondisi, kesempatan dan peluang bantuan tidak akan didapat. Kasihan masyarakat kita,” pungkasnya.(VN).
