Paraparatv.id | Jayapura | Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Jayapura menuai sorotan. Hingga April 2026, siswa SMK Negeri 9 Energi dan Pertambangan Kota Jayapura yang berada di Kotaraja belum juga mendapatkan manfaat program tersebut, meskipun siswa di lokasi Angkasa-Base G, Kec. Jayapura Utara sudah menerimanya sejak Februari 2025.
Kepala SMK Negeri 9 Energi dan Pertambangan Kota Jayapura, Petrus S. Merauje, menjelaskan bahwa sekolahnya memiliki dua lokasi kegiatan belajar, yakni di Angkasa dan Kotaraja. Secara keseluruhan, jumlah siswa mencapai 288 orang, dengan 120 siswa berada di Angkasa dan siswa lainnya berada di Kotaraja.
Menurutnya, pelaksanaan MBG hingga kini belum merata karena hanya menyasar siswa di Angkasa. Sementara itu, siswa di Kotaraja belum terlayani dengan alasan teknis distribusi.
“Program MBG mulai kami terima pada Februari 2025, tetapi hanya untuk siswa di Angkasa. Sampai sekarang, siswa di Kotaraja belum mendapatkan layanan tersebut,” ungkap Petrus di Jayapura, Rabu (22/4).
Ia menjelaskan, kendala utama terletak pada keberadaan dapur penyedia makanan yang masih berada di wilayah Angkasa. Jarak distribusi ke Kotaraja dinilai menjadi hambatan, sehingga hingga kini belum ada realisasi penyaluran.
“Alasannya karena dapur masih berada di lokasi Angkasa, sementara untuk Kotaraja masih dicari lokasi dapur yang bisa melayani. Namun sampai sekarang belum ada kepastian,” jelasnya.
Pihak sekolah, lanjut Petrus, telah berulang kali melaporkan kondisi ini kepada Dinas Pendidikan, baik di tingkat kota maupun provinsi. Namun, hingga kini belum ada tindak lanjut konkret.
“Kami sudah menyampaikan ke dinas terkait, tetapi belum ada realisasi sampai sekarang,” katanya.
Kondisi tersebut turut berdampak pada psikologis siswa, terutama ketika mereka melihat sekolah lain telah menerima program MBG. Siswa di Kotaraja hanya bisa menyaksikan tanpa merasakan manfaat yang sama.
“Anak-anak berharap mereka juga bisa mendapatkan bagian yang sama. Ketika mereka melihat sekolah SMK 3/STM Negeri Kotaraja yang satu halaman mereka dapat MBG akan tetapi SMK Negeri 9 tidak dapat, mereka hanya bisa menonton,” ujarnya
Ia juga menambahkan bahwa mayoritas siswa di Kotaraja merupakan Orang Asli Papua (OAP), dengan persentase mencapai sekitar 90 persen dari total siswa di lokasi tersebut.
Selain persoalan MBG, SMK Negeri 9 juga menghadapi keterbatasan tenaga pengajar, khususnya guru kejuruan. Saat ini, sebagian besar tenaga pengajar diisi oleh guru honorer, sementara kebutuhan guru tetap masih sangat kurang.
Sebagai sekolah kejuruan, SMK Negeri 9 memiliki lima kompetensi keahlian, yakni Geologi Pertambangan, Teknik Pendinginan dan Tata Udara, serta Teknik Energi Surya, Hidro, dan Angin yang berada di Kotaraja. Sementara di Angkasa terdapat dua kompetensi keahlian, yaitu Teknik Instalasi Tenaga Listrik dan Rekayasa Perangkat Lunak (RPL).
Menanggapi kondisi tersebut, Anggota DPR Papua dari Fraksi Partai NasDem, Dr. Ir. Alberth Merauje, A.Md.Tek., S.T., M.T., IPM, menilai pelaksanaan program MBG di Kota Jayapura perlu segera dievaluasi secara menyeluruh.
Ia menegaskan bahwa hingga April 2026 masih ada sekolah yang belum mendapatkan MBG, contohnya SMK Negeri 9 yang berlokasi di Kotaraja dengan berbagai alasan seperti transportasi dan keterbatasan operasional. Namun, menurutnya alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, terutama untuk wilayah dalam satu kota.
“Ini harus dievaluasi. Tidak boleh ada alasan transportasi dalam satu wilayah kota Jayapura. Apalagi kita bicara sekolah dengan mayoritas siswa Orang Asli Papua,” tegasnya.
Alberth juga menyoroti besarnya anggaran yang dialokasikan pemerintah pusat untuk program MBG yang mencapai Rp335 triliun. Dengan anggaran sebesar itu, ia menilai distribusi harus dilakukan secara adil dan merata.
“Dengan anggaran sebesar itu, pelaksanaannya harus tepat sasaran. Sekolah-sekolah yang mayoritas siswanya OAP, apalagi di atas 70 persen, harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Albert menambahkan bahwa, MBG merupakan program nasional, namun Papua memiliki Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus). Karena itu, dalam pelaksanaannya, sekolah-sekolah dengan mayoritas siswa Orang Asli Papus harus menjadi prioritas utama. Salah satunya di SMK Negeri 9 yang berlokasi di Kotaraja, yang hingga kini belum tersentuh program tersebut, sementara lokasi Angkasa dalam sekolah yang sama sudah menerima.
“Ini satu kota, tapi kenapa bisa berbeda perlakuan? Jangan jadikan alasan jarak yang jauh atau transportasi. Ini tidak masuk akal,” katanya.
Alberth meminta Pemerintah Kota Jayapura, dinas terkait, serta pihak penyedia dapur MBG untuk segera melakukan evaluasi dan peninjauan ulang terhadap distribusi program.
“Saya berharap Wali Kota, Dinas Pendidikan, dan pihak penyedia dapur bisa melihat kembali kondisi di lapangan. Jangan sampai ada kesan diskriminasi,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa program MBG bukan sekadar program biasa, melainkan menyangkut hak dasar anak-anak, khususnya generasi muda Papua.
“Ini soal keadilan. Jangan sampai anak-anak Papua hanya menjadi penonton. Mereka juga berhak mendapatkan makanan bergizi yang sama,” pungkasnya.(VN)
