Paraparatv. id | Jayapura | Harga ikan di Kota Jayapura mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, mulai dari kondisi alam yang tidak bersahabat hingga dampak pemutusan rumpon yang berdampak langsung pada aktivitas penangkapan nelayan.
Kepala Dinas Perikanan Kota Jayapura, Matheys Sibi, menjelaskan bahwa tingginya gelombang laut menjadi kendala utama yang menyebabkan banyak nelayan tidak dapat melaut.
“Hari ini kondisi perairan kita gelombangnya cukup tinggi, sehingga berdampak pada aktivitas nelayan. Banyak yang tidak melaut karena faktor keselamatan,” ujar Matheys.
Kondisi perairan yang tidak menentu ini secara langsung menurunkan jumlah pasokan ikan yang masuk ke pasar, sehingga harga di tingkat konsumen ikut melonjak. Dampak Pemutusan Rumpon Selain faktor cuaca.
Matheys juga mengungkapkan bahwa situasi ini diperparah dengan adanya pemutusan rumpon (alat bantu penangkapan ikan) yang dilakukan beberapa waktu lalu berdasarkan survei Kementerian SDM.
Padahal, keberadaan rumpon sangat membantu nelayan dalam menentukan lokasi ikan yang lebih pasti. Tanpa adanya titik penangkapan tersebut, nelayan terpaksa harus mencari area yang lebih jauh dan tidak menentu.
“Pemutusan rumpon memberikan dampak besar. Mereka kehilangan titik-titik penangkapan ikan, sehingga harus melaut lebih jauh. Ini tentu menambah biaya operasional dan risiko,” jelasnya.
Akibat berkurangnya pasokan sementara permintaan tetap tinggi, harga ikan pun merangkak naik. Matheys memperkirakan kondisi harga tinggi ini masih akan berlangsung dalam kurun waktu satu hingga dua bulan ke depan, tergantung perbaikan cuaca dan stabilitas aktivitas nelayan.
Minta Intervensi Harga di PPI Hamadi Menanggapi situasi ini, Pemerintah Kota Jayapura mendorong adanya intervensi pasar guna menjaga stabilitas harga.
Salah satu langkah strategis yang diharapkan adalah adanya ketegasan dari Pemerintah Provinsi Papua dalam mengatur harga di Pelabuhan Perikanan Indonesia (PPI) Hamadi.
“Pengelolaan PPI Hamadi berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi. Karena itu, kami berharap ada pengaturan harga yang jelas, baik Harga Eceran Terendah (HET) maupun tertinggi, sehingga harga tetap stabil meskipun pasokan berkurang,” tegasnya.
Koordinasi antar pemerintah daerah dinilai sangat penting untuk menjaga keseimbangan pasar serta melindungi masyarakat dari lonjakan harga yang tidak terkendali. Pasalnya, kenaikan harga ikan berpotensi memicu inflasi daerah mengingat komoditas ini merupakan bahan pangan utama masyarakat Jayapura.
