Paraparatv.id | Jayapura | Tokoh Kesehatan Papua, Constant Karma, mengungkapkan kekhawatiran atas meningkatnya kasus HIV/AIDS di Papua dalam beberapa tahun terakhir.
Mantan Ketua Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Papua ini mengemukakan bahwa pada tahun 2013, refinisi HIV sebesar 2,3 persen untuk survei yang dibiayai oleh bank dunia dengan dikerjakan oleh Departemen Kesehatan dan Kementerian Sosial.
“Jadi sampai tahun 2013, kita bisa menahan dari laju penularan HIV/AIDS. Kemudian ke atas ini belum ada survei, surveinya sekarang baru jalan,” kata Karma di Jayapura.
Survei seperti ini, Karma melanjutkan, tengah berjalan di Kabupaten Tolikara oleh Universitas Indonesia kerja sama dengan salah satu lembaga. “Jadi waktu yang lalu kita bisa menahan laju penularan HIV/AIDS,” terangnya.
HIV/AIDS Beda dengan COVID-19
Menurut pria yang pernah menjabat Penjabat Gubernur Papua, HIV-AIDS tidak sama seperti COVID-19.
COVID-19, lanjutnya, kategori penyakit akut. Penyakit ini memiliki penularan yang cepat sekali. Penderita yang sakit dapat cepat sembuh, namun juga cepat meninggal dunia, kalau tidak memiliki fisik yang kuat.
“Penyakit akut, seperti COVID-19 itu kita hitung hari hitung mingguan ya, kalau HIV-AIDS itu bukan seperti itu. HIV/AIDS itu penyakit kronis,” jelasnya.
Penularan HIV/AIDS, bermula dari hubungan seks bebas. Biasanya, penderita suka berganti-ganti pasangan saat berhubungan seks.
“Kalau hari ini ada yang terinfeksi mengganti-ganti pasangan, 4 bulan ke depan dia belum kena HIV masih negatif. Tes di atas 4 bulan, kalau dia positif, baru bisa positif, kalau tidak ya tidak,” bebernya.
“Kalau memang positif, berarti dia akan hidup dengan HIV positif. Nanti 4-5 tahun kemudian baru dia akan jadi AIDS,” sambungnya sembari menjelaskan.
Untuk menangani kasus HIV/AIDS, ada kebijakan dari depertemen kesehatan adalah bahwa kalau nanti orang itu positif langsung mendapat obat. Tujuannya agar penderita tidak menularkan pada orang lain.
Berdasarkan hasil tes Dinas Kesehatan Kota Jayapura pada 2024, cukup banyak temuan hingga mencapai 1.278 kasus baru.
“Pada tahun kemarin 2024 yang positif itu langsung dikasih obat HIV supaya jangan menularkan. Jadi perbedaan penting antara COVID dan HIV/AIDS itu ya penyakit tahunan,” ucapnya.
Karma menjabarkan bahwa HIV/AIDS paling banyak karena hubungan seks, ada juga melalui transfusi darah, namun belum pernah ada laporan.
Berbeda dengan COVID-19 yang penularannya melalui udara, atau saat bertatap muka. “Jadi disini (Papua) banyak melalui hubungan seks yang berisiko,” kata Karma.
Program Pemerintah Tangani Kasus HIV/AIDS
Constant Karma menyebut ada 2 program besar untuk mencegah penularan HIV/AIDS. Program ini diperuntukan bagi masyarakat yang belum tertular.
Pertama adalah pencegahan untuk orang sehat. “Ini harus dicegah, jangan kena HIV,” cetusnya.
Kedua adalah penanggulangan yaitu orang yang hidup dengan HIV harus mendapat pengobatan yang baik.
Adapun program pencegahan dilakukan melalui beberapa tes HIV, sosialisasi hingga kampanyekan kondom.
“Kalau nekat berhubungan seks harus pakai kondom supaya jangan tertular penyakit HIV-AIDS. Lalu, sirkumsisi atau sunat,” ungkapnya.
Sementara itu, bagi penderita atau yang kerap disebut akan mendapat pengobatan. Pengobatan ini masuk dalam proses dalam menangani kasus HIV/AIDS.
“Saya baru saja mendapatkan kontak dengan Dr. Lindang dari Dinas Kesehatan Provinsi selaku Kepala Seksi AIDS di dinas kesehatan. Biasanya dokter kasih obat HIV AIDS ini kepada ODHA 2 bulan, nanti balik lagi ambil, tapi banyak yang tidak balik ambil obat,” katanya.
Namun ada hal yang mengejutkan, kata Karma, dark data dari seorang dokter yang bertugas di Dinas Kesehatan bahwa ODHA yang teratur minum obat HIV hanya 26 persen.
Untuk yang tidak melanjutkan pengobat mencapai 35 persen, sedangkan sisanya tidak berobat dan tidak teratur.
“Kalau putus obat berarti risikonya tinggi, karena virusnya sudah ada dalam tubuh. Kalau tidak minum obat, timbul cepat sekali hanya hitung minum dia drop. Kalau sudah drop susah kembali itu tentang penanggulangan,” terangnya.
Peran KDS dan Puskesmas
Untuk menekan penularan, kata Karma, telah terbentuk KDS. KDS adalah Kelompok Dukungan Sebaya.
“KDS itu kami bentuk dari komunitas ODHA, mereka punya komunitas, kenapa karena mereka senasib hidup dengan HIV/AIDS ini,” ungkapnya.
Sebenarnya, KDS terbentuk agar penderita saling mengingatkan untuk minum obat HIV/AIDS. “Kami juga bisa bertemu dengan mereka lewat KDS-nya untuk komunikasi, sosialisasi bertemu dengan KDS-nya,” katanya.
Selain peran KDS, Karma menyambut gembira keterlibatan aktif petugas puskesmas secara langsung. Hal ini dapat memacu penderita agar rutin mengonsumsi obat HIV/AIDS.
“Puskesmas sekarang bawa obat mencari ODHA untuk pemberian obat untuk 2 bulan. Nanti habis, dong (mereka) balik lagi, jadi komunikasi puskesmas dengan ODHA ini sudah jauh lebih baik, sehingga menekan kematian,” katanya.
Menurut dia, peran aktif puskesmas membawa kemajuan besar. Tentunya peran puskesmas sangat membantu dalam program penanggulangan.
“Ini kemajuan besar yang sudah ada untuk kita kendalikan ODHA. Itu tentang penanggulangan tadi. Penanggulangan ini yang penting adalah jangan putus obat, yang sudah positif ODHA ini jangan putus obat. Karena data yang saya dengar ini 35% terlalu besar,” bebernya lagi.
Pemicu Kasus HIV/AIDS Naik
Constant Karma menilai penyebab utama naiknya kasus HIV/AIDS di Papua adalah kepemimpinan KPA setelah dirinya yang sempat tersandung masalah hukum.
Kondisi tersebut diperparah dengan masuknya COVID-19 pada 2021. Dimana pandemi terjadi selama 3 tahun hingga praktis 5 tahun HIV tidak terurus.
Berdasarkan data Desember 2023, jumlah kasus HIV/AIDS mencapai 54 ribu, dan diperkirakan naik menjadi 56 ribu pada 2024. Setelah pemekaran, Provinsi Papua mencatat memiliki 21 ribu kasus.
Karma pun mengingatkan masyarakat, terutama anak muda untuk waspada dalam menggunakan aplikasi kencan digital yang dapat memicu perilaku seks berisiko.
Ia juga mengajak semua pihak terkait, masyarakat, untuk bergandengan tangan menanggulangi HIV/AIDS.
“Kita hidup di tengah epidemi HIV/AIDS. Jangan anggap remeh. Jaga perilaku dan rutin tes. Kalau sudah positif, jangan putus obat. Tahun 2030 baru WHO akan evaluasi lebih lanjut, tapi sekarang kita harus bertindak,” pungkasnya. (Er)
