Paraparatv.id | Jayapura | Kesenjangan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya imunisasi rutin dan Polio menjadi salah satu tantangan dalam meningkatkan cakupan imunisasi di Papua.
Kondisi tersebut mendorong Dinas Kesehatan Provinsi Papua bersama UNICEF memperkuat strategi komunikasi kesehatan yang lebih sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan bahasa masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan RI–Papua Nugini (PNG).
Upaya tersebut dibahas dalam Workshop Penguatan Strategi Komunikasi dan Penyusunan Media KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) Berbasis Konteks Lokal yang digelar di Jayapura, (01 September 2026).
Workshop ini merupakan salah satu respons terhadap hasil Survei Cepat Komunitas (SCK) Polio 2026 di Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom yang menunjukkan masih adanya kesenjangan pengetahuan masyarakat terkait imunisasi rutin dan Polio.
Survei yang dilakukan di 8 kampung perbatasan dan melibatkan 165 rumah tangga itu menemukan bahwa hanya sekitar 40 persen responden yang mengetahui penyakit Polio, dan kurang dari 15 persen yang mengetahui jadwal imunisasi Polio dengan benar. Bahkan, sekitar separuh responden tidak mengetahui bahwa Polio masih ada di Indonesia.
Melalui kegiatan ini, peserta didorong tidak hanya menyampaikan informasi imunisasi, tetapi juga mengembangkan pendekatan komunikasi yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat. Strategi tersebut mencakup pemilihan bahasa, pesan, media, serta pihak yang dipercaya masyarakat untuk menyampaikan informasi kesehatan.
Kegiatan melibatkan lintas program dan lintas sektor, termasuk tenaga kesehatan, kader, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta unsur yang memiliki peran dalam pengawasan kesehatan di wilayah perbatasan.
Ketua Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Orang, Kegawatdaruratan dan Situasi Khusus Balai Karantina Kesehatan Kelas I Jayapura, dr. Danur Widjura, mengatakan keterlibatan pihaknya penting karena karakteristik masyarakat di wilayah perbatasan membutuhkan pendekatan komunikasi yang tidak dapat diseragamkan.
“Kami ini vertikal dari Kementerian Kesehatan, dari Ditjen P2. Kami diundang karena kapasitas kami di perbatasan, terutama terkait vaksinasi,” kata Danur.
Menurutnya, salah satu tantangan di wilayah perbatasan adalah keberagaman bahasa yang digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini turut tercermin dalam temuan SCK, di mana kendala bahasa Pidgin menjadi salah satu hambatan nyata dalam pelayanan posyandu, khususnya di wilayah Moso yang berbatasan langsung dengan PNG. Karena itu, penyampaian informasi kesehatan perlu mempertimbangkan konteks lokal agar pesan imunisasi dapat dipahami dengan baik.
“Sekarang bagaimana cara kita menyusun media komunikasi yang dilakukan petugas kepada masyarakat. Kalau kami di perbatasan, bahasanya juga berbeda, bukan Bahasa Indonesia,” jelasnya.
Danur mengatakan pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa komunikasi imunisasi perlu dilakukan melalui berbagai saluran dan melibatkan jejaring pelayanan kesehatan. Sebelumnya, sosialisasi mengenai cakupan imunisasi polio dan Measles-Rubella antara lain dilakukan melalui spanduk dan leaflet, disertai koordinasi dengan Puskesmas.
Namun, menurutnya, penguatan komunikasi perlu dilakukan secara lebih strategis agar pesan yang disampaikan tidak hanya menjangkau masyarakat, tetapi juga mampu mendorong pemahaman dan tindakan.
Ia berharap pendekatan komunikasi yang dikembangkan melalui workshop dapat membantu meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap imunisasi dan pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan cakupan imunisasi di Papua.
“Tujuannya supaya peningkatan target capaian cakupan imunisasi bisa terpenuhi. Imbasnya, kemungkinan terjadinya penularan dan penyebaran penyakit dapat diminimalisir,” ujarnya
Pendekatan berbasis konteks lokal juga diharapkan dapat memperkuat peran tenaga kesehatan, kader, tokoh agama, dan tokoh masyarakat sebagai sumber informasi yang dipercaya masyarakat.
Dengan strategi komunikasi yang lebih tepat sasaran, pesan mengenai manfaat imunisasi diharapkan tidak berhenti pada penyampaian informasi, tetapi dapat mendorong keluarga untuk memastikan anak mendapatkan imunisasi sesuai jadwal.
Penguatan komunikasi ini menjadi semakin penting bagi Papua, terutama di wilayah dengan mobilitas penduduk dan karakteristik sosial, budaya, serta bahasa yang beragam, termasuk kawasan perbatasan RI–PNG.
“Harapannya cakupan imunisasi bisa tercapai sesuai target, sehingga Papua ini sehat dan risiko munculnya penyakit seminimal mungkin,” tutup Danur.
Sementara itu, Akademisi Universitas Cenderawasih (Uncen), Handro Lekito, menilai kegiatan penguatan komunikasi kesehatan sangat penting untuk menjangkau masyarakat di wilayah perbatasan Papua Nugini dan Indonesia, khususnya Skouw, Waris, Senggi, Keerom hingga Kota Jayapura.
Menurutnya, masih banyak anak-anak di daerah jauh yang belum mengikuti imunisasi. Kondisi ini dinilai menjadi ancaman karena anak yang tidak mendapatkan imunisasi rentan terhadap penyakit seperti polio.
“Harapannya apa yang dibahas hari ini bisa segera ditindaklanjuti dan bisa diterapkan di masyarakat. Hingga masyarakat bisa mengerti pentingnya imunisasi bagi generasi bangsa, terutama anak-anak yang ada di wilayah perbatasan diantara Papua dan Papua Nugini,” ujar Handro.
Ia juga menekankan pentingnya pendekatan budaya dalam komunikasi kesehatan. Menurutnya, masyarakat Papua memiliki banyak suku dengan bahasa dan budaya yang berbeda.
Handro menegaskan, pendekatan kesehatan yang melupakan budaya merupakan kesalahan fatal. Karena itu, komunikasi kesehatan di Papua harus disesuaikan dengan kondisi dan budaya masyarakat setempat.(VN)
