Example floating
Example floating
BERITA

BMP Minta Aparat Kawal Ketat Pembukaan Kotak Suara di KPU Kabupaten Jayapura

52
×

BMP Minta Aparat Kawal Ketat Pembukaan Kotak Suara di KPU Kabupaten Jayapura

Sebarkan artikel ini
Sekretaris Jenderal Barisan Merah Putih Republik Indonesia, Ali Kabiay. Foto : Istimewa
Example 468x60

Paraparatv.id |Sentani| Beberapa hari lalu, KPU Kabupaten Jayapura mengeluarkan undangan dengan Nomor : /PL.02.1/9103/2023. Undangan tersebut diterbitkan untuk mengundang seluruh penyelenggaran di tingkat distrik yang ada di Kabupaten Jayapura untuk memberikan C Salinan dan D Rekap hasil Pemilu 14 Februari 2024.

Undangan yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Jayapura, John F. Saman itu viral dan telah dibagikan ke sejumlah Whats App Grup yang ada di Provinsi Papua.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Barisan Merah Putih Republik Indonesia, Ali Kabiay meminta agar proses pembukaan Kotak Suara hasil dari Pemilu 14 Februari 2024 yang dilaksanakan dapat dikawal ketat oleh Aparat Kepolisian yang berada di bawah wilayah hukum Polres Jayapura.

Hal ini disampaikannya karena menurutnya, pembukaan Kotak Suara adalah suatu hal yang sangat riskan dimana, sebelumnya KPU Kabupaten Jayapura telah menetapkan hasil Pleno Pemilu tahun 2024.

“Perlu di kawal ketat. Permintaan ini saya sampaikan agar pihak keamanan dapat mengantisipasi segala kemungkinan yang dapat terjadi saat Kota Suara hasil Pemilu itu dibuka” kata Ali dalam sambungan telepon, Rabu (27/03) malam.

Menurut dia Kotak Suara hanya dapat dibuka oleh KPU berdasarkan permintaan dari Mahkamah Konsitusi (MK) dan juga Bawaslu baik di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat.

Perihal surat atau undangan yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Jayapura, menurutnya hal itu bukanlah suatu permasalahan karena Komisioner KPU periode sebelumnya telah demisioner sehingga kata dia adalah hal yang wajar jika tugas dan fungsi Komisioner KPU dijalankan sementara oleh sekretaris dari lembaga tersebut.

“Tidak menjadi masalah kalau surat itu ditandatangani oleh sekretaris karena komisioner sebelumnya masa jabatannya kan sudah habis. Cuma yang perlu saya sampaikan adalah KPU, khususnya KPU Kabupaten Jayapura jangan sampai mendahului kewenangan dari Mahkamah Konstitusi” ucapnya.

Sekali lagi Ali meminta agar Aparat Kepolisian di Kabupaten Jayapura dapat mengawal proses ini untuk menghindari segala kemungkinan yang bisa saja terjadi. (Arie)

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *