Paraparatv.id | Jayapura | Forum peduli masyarakat adat port numbay meminta dengan tegas kepada pimpinan sementara majelis rakyat papua (MRP) Provinsi Papua untuk melakukan pemilihan pimpinan definitif dari Pokja Adat dan menetapkan pimpinan definitif MRP Provinsi Papua.
Ketua Aksi Alberth Merauje mengatakan Masyarakat Adat Tabi dan masayarakat Adat Saireri menyampaikan aspirasi pernyataan sikap menyikapi tarik ulurnya pemilihan pimpinan definitif Wakil Ketua II dari Pokja Adat dan penetapan hasil pleno pemilihan ketua definitif terpilih.
“Aspirasi dasar hukum yang pertama adalah undang-undang otsus jilid 2 undang-undang otsus itu menyampaikan untuk bagaimana dibentuk MRP. Pokja adat itu sangat penting karena itu berkaitan dengan undang-undang lain terutama mengenai yang berkaitan dengan kursi adat, sehingga kalau MRP tidak bekerja cepat dan tidak pemilihan pimpinan pokja adat maka itu akan terganggu semua sistem,”ucap Alberth Merauje kepada Media di Jayapura. Senin, (22/1/2024).
Lebih lanjut ia menjelaskan Aspirasi yang pihaknya sampaikan intinya agar pokja adat segera dipilih dan dibentuk karena sudah terkatung katung.
“Hampir dua bulan lebih mereka sudah terpilih dan terjadi juga kesalahpahaman dan lain-lain tidak sesuai dengan mekanisme, kalau di hitung-hitung sudah menghabiskan anggaran sebesar Rp.1.5 miliar keluar dalam rapat-rapat saja tetapi tidak ada hasil. Untuk itu kami ambil sikap untuk demo hari ini harus putusan,”pungkas Alberth
Pemilihan pimpinan definitif dari Pokja Adat harus dipercepat karena Pokja adat berkaitan dengan kursi adat yang ada di DPRK kota Jayapura dan DPRK provinsi ada 14 dan 10 kursi dan akan mendapat rekomendasi dari pokja adat, tanggal 14 Februari 2024 pemilihan umum secara langsung akan dilaksanakan.
“Jadi MRP harus cepat karenapelantikannya nanti bersamaan,”ujarnya.
Sementara itu ditempat yang sama, Ketua Sementara MRP Provinsi Papua, Frits Yonathan Mambrasar saat rapat pleno penetapan keputusan MRP menerima aspirasi dari Forum peduli masyarakat adat port numbay, dirinya menyampaikan ada mekanisme yang ditempuh ada tata tertib yang dilalui.
“Sudah saya sering sampaikan bahwa ketika rapat berlangsung ada kemelut kemelut ini kan hal yang biasa di dalam rapat orang menyampaikan pikirannya sehingga ada waktu yang terpaksa harus kita tunda dan ini mekanisme dan harus dihormati,”ucapnya
Ia menjelaskan Keputusan tertinggi di dalam MRP adalah pleno dan tujuan utamanya harus sukseskan pleno.
“Kita harus tahu dalam pleno itu sudah diputuskan bahwa lanjutan pemilihan di pokja adat itu keputusan pleno dan apapun yang terjadi tetap kita lakukan dan kenapa harus ada keterlambatan karena itu ada mekanisme yang kita lalui untuk itu jadi tertunda sampai dengan hari ini,”ujarnya
Pleno akan dilanjutkan pada hari kamis, 25 Januari 2024 akan dilakukan pemilihan ulang di pokja adat.(VN)
