Paraparatv.id | Jayapura | Pelayanan pasien dengan Kartu Papua Sehat (KPS) saat ini dihentikan bagi pasien yang akan berobat disebabkan karena anggaran.
Komisi V DPR Papua bidang Pendidikan dan Kesehatan, Kamasan Jakobus Komboy
mengharapkan adanya campur tangan dari Pemerintah Pusat, terkait kekurangan anggaran yang berdampak pada dunia pendidikan dan kesehatan.
“Terkait pelayanan KPS yang dihentikan saya juga sudah membahas hal tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan 3 rumah sakit, yaitu RSUD Jayapura, RSUD Abepura, dan RS Jiwa Abepura. Situasi yang terjadi saat ini ialah terjadi pengurangan anggaran pasca perubahan UU Otsus Jilid II dan DOB, maka dunia pendidikan dan kesehatan berimbas,” ucapnya saat diwawancarai wartawan di salah satu hotel di Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua, Kamis (2/2).
“Kamis kemarin komisi mengundang untuk bagaimana mengetahui situasi terkini setelah kita menetapkan APBD 2023 dan di bulan Januari, Februari hingga Maret 2023 ini APBD tersebut harus melangkah, seperti yang diketahui bersama ada perubahan Undang-undang Otsus, dana urusan bersama sudah ada di kabupaten kota, kemudian dana Otsus itu dibagi terhadap DOB yang ada, sehingga akhirnya anggaran di Provinsi Papua turun,”ujarnya.
Jakobus Komboy menambahkan Itulah yang sebetulnya berimbas dan menjadi masalah baik di bidang pendidikan dan kesehatan, terutama pelayanan kesehatannya langsung yang berada di RSUD Jayapura.
“Seperti yang disampaikan para direktur di dalam rapat soal penghentian layanan KPS oleh rumah sakit, karena itulah kenyataan yang terjadi di lapangan. Jadi saat rapat, kami mengambil kesimpulan bahwa harus sesegera mungkin ada kerjasama-kerjasama antara rumah sakit rujukan utama, yakni RSUD Jayapura dan Abepura dengan kabupaten atau kota serta pemerintah provinsi di 3 DOB,” pungkasnya.
Dirinya berharap dengan adanya jalinan kerjasama ada jaminan untuk pasien yang akan dirujuk di RSUD Jayapura dan RSUD Abepura dari daerah masing-masing.
“Itu langkah yang mungkin bisa diambil, sehingga mereka yang berobat dapat ditangani oleh pihak rumah sakit karena mempunyai jaminan untuk klaim pembayaran,”kata Jakobus
“Saya juga berharap ada perhatian dan segera melakukan rapat dengan DPR untuk membahas lebih lanjut hal tersebut, jangan sampai pasien tidak dirawat atau ditelantarkan karena tugas rumah sakit ialah merawat pasien,”ujarnya.
“Inti dari permasalahan saat ini yaitu ketidaktersediaan anggaran dan butuh sebuah jaminan pembayaran. Makanya itu, harus ada solusi terhadap pembiayaan untuk proses pelayanan tetap berjalan karena setiap saat pasti ada pasien yang datang berobat, saya juga meminta agar bagaimana supaya pemerintah provinsi masing-masing DOB di Papua juga dapat menaruh perhatian lebih, sehingga rumah sakit tetap terus eksis,”tegas Jakobus.
“Langkah-langkah solutif yang bisa diambil ialah memakai dana cadangan apabila tersedia, karena lagi-lagi ini merupakan situasi urgent sehingga pelayanan harus tetap berjalan, saya meminta dengan sangat, para kepala daerah kabupaten atau kota dan DOB di Papua punya rasa peduli yang sama. Supaya warga yang berasal dari daerah masing-masing dan dikirim berobat ke rumah sakit dapat diberikan jaminan,” tutupnya.(*/SIL)
