Ini Tanggapan Pemkab Soal Dugaan penyalagunaan Dana Banjir Bandang di Sentani yang masih di lidik Kejati

0
113
Salah Satu bangunan Rumah Bantuan kepada Korban Bencana Banjir Bandang Sentani.

Paraparatv.id | Sentani | Menanggapi beberapa statmen yang berkembang soal Pengusutan dugaan penyalaggunaan Dana Banjir bandang di Sentani Kabupaten Jayapura, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jayapura Hana Hikoyabi angkat bicara.

Menurut Sekda Hana Hikoyabi dari sisi pemeriksaan laporan keuangan pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura sudah di lakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), tehadap Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Jayapura pada tahun 2020 lalu artinya pemeriksaan tersebut menurut Sekda sudah selesai atau final,

”hasilnya sudah ada ke pemerintah daerah bahwa tidak ada penyalagunaan, mungkin kekeuarangan bukti-bukti saja yang mereka lengkapi, semua sudah final tapi dia berkembang seperti ini baru di media lagi,“ ungkap Sekda Hana Hikoyabi saat di wawancarai via telepon, Kamis, 21 Januari 2021

Mantan Anggota MRP ini meminta agar jangan pemerintah daerah Kabupaten Jayapura di pojokan, sehingga dirinya memintah agar mengikuti semua prosedur yang berlaku di Negara ini, dirinya mangaku soal dana banjir Bandang beberapa pihak di Pemkab sudah di periksa, baik dari BPBD, Kepala-kepala Seksi

“Kalau ada kesalahan penggunaan pasti ada kesalahan penggunaan pasti ada laporan ke kita, bahwa ini ada kekuarangan ini harus di kembalikan, sepanjang ini kan belum ada laporan, “ ujarnya.

Dirinya meminta kepada Kejati Papua jika ada proses penyelidikan, harus melalui pemerintah daerah di Gunung merah Sentani, bukannya memberikan statmen lewat media masa yang sudah banyak tersebar luas

“ Kalau penyelidikan kepada siapa, kalau penyelidikan ke gunung merah sini to, bukan penyelidikan lewat kata-kata di media tapi selidiki orang di tempat sini jangan berkembang di luar ini nama pemerintah daerah, “ katanya

Dirinya bahkan menyinggung soal kerja sama yang dibangun oleh Pemerintah Daerah kabupaten Jayapura dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua, kalau ada hal-hal subtansial yang di keluarkan, tampa berkordinasi dengan pihak Pemkab,

”kalau ada hal-hal yang kurang wajar orang kerja tidak sempurna,tapi kalau ada ketidak sempurnaan ya bicara kedalam kenapa di folouw up begitu, kita bukan kriminal kita penyelenggara Negara yang bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran negara di Kabupaten ini, “ tegasnya.

Hana Bahkan membeberkan bahwa pihaknya sudah berusaha memutus rantai penyalagunaan uang di Kabupaten Jayapura.

Sebelumnya Pihak Kejaksaan Tinggi Papua melalui Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus)  Alexander Sinuraya ketika di konfirmasi  mengakui pihaknya telah menerima laporan adanya dugaan Korupsi Dana Bantuan Bencana Alam Banjir Bandang yang terjadi di Kabupaten Jayapura  namun masih sebatas penyelidikan

“Penyelidikan ada yang banjir bandang,masih dalam proses penelidikan tapi bukan berasal dari APBD tapi dari bantuan, “ kata Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Papua Sinuraya.

Total yang dimaksud jelas Aspidsus yakni mencapai 4 Miliar Rupiah Lebih, yang bukan bersal dari APBD Kabupaten Jayapura melainkan bantuan Bencana Banjir Bandang yang terjadi di kabupaten Jayapura 2019 lalu.

”Kalau saya tidak salah itu totalnya 4 miliar, untuk bantuan banjir bandang itu, “ tutur Sinuraya .

Dari laporan dugaan korupsi tersebut kata Aspidsus sementara saksi yang telah menjalani Pemeriksaan yakni Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jayapura Nainggolan

“Masih dari pihak Dinas BPBD saja yang kita periksa, kepala Dinas BPBD satu kali saja masih penyelidikan, “ ujarnya. (Nesta)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here