Penulis : Irfan
Sentani | Paraparatv.id | Puluhan tenaga kontrak mewakili ratusan tenaga kontrak yang bekerja di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura meminta agar ada kebijakan khusus kepada mereka yang bisa diterapkan oleh Pemeritah Daerah Kabupaten Jayapura.
Karena sudah belasan tahun mengabdi sebagai tenaga kontrak di sejumlah OPD namun sampai saat ini belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selasa, 25 Agustus 2020 para tenaga kontrak mendatangi kantor DPRD Kabupaten Jayapura dan langsung menemui Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Klemens Hamo, S.IP, agar mendapatkan dukungan dari wakil rakyat.
“Kami datang ke DPRD untuk meminta dukungan wakil kami agar aspirasi kami dapat diperjuangkan. Karena kami ini sudah mengabdi lebih dari 10 tahun bahkan ada yang sudah 15 tahun mengabdi disini. Oleh karena itu, kami minta surat aspirasi yang kami serahkan ke DPR ini agar meneruskan aspirasi kami ini,” ungkap perwakilan pegawai kontrak yang sudah mengabdi 10 tahun lebih di Pemda Kabupaten Jayapura, Yosep Luna Ondi kepada wartawan usai menyerahkan dokumen aspirasi kepada Ketua DPRD kabupaten Jayapura, Klemens Hamo, di kantor DPRD Kabupaten Jayapura.
Menurut Yosep Ondi, ada sekitar 800-an tenaga kontrak yang saat ini masih mengabdi di sejumlah OPD di lingkup Pemda Kabupaten Jayapura. Mereka meminta DPRD kabupaten Jayapura bisa memperjuangkan masalah ini, bila perlu bisa membentuk satu panitia khusus (Pansus) terkait persoalan tenaga honorer yang sampai saat ini statusnya belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), meskipun sudah mengabdi sekian lama.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Jayapura, Klemens Hamo, SIP, mengungkapkan pihaknya akan berusaha untuk memperjuangkan aspirasi tenaga kontrak tersebut.
“Kami juga akan berusaha dengan komisi yang bersangkutan dan dan semua anggota kita harus rapat menghadirkan SKPD yang bersangkutan. Aspirasi yang kita terima kita akan sampaikan juga dan kita salurkan kepada pihak terkait bagaimana dengan nasib mereka.
Lebih lanjut dia mengatakan sangat mengapresiasi langkah yang sebenarnya sudah mulai diambil oleh Bupati Jayapura yang sudah menyurat secara resmi ke pusat sehubungan dengan sejumlah pegawai kontrak yang ada di Kabupaten Jayapura yang masih berstatus honorer.
“Pemerintah juga meminta dukungan dari DPR dan DPR juga sudah menyurat untuk mendukung upaya Bupati Jayapura. Mudah-mudahan kedepannya bisa terwujud,” ungkap politisi partai NasDem itu. **
