Paraparatv.id | Jayapura | Bupati Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoy, SE., M.Si., menghadiri Rapat Koordinasi Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Papua yang dihadiri Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Wakil Menteri PUPR, para gubernur, bupati dan wali kota se-Tanah Papua, serta jajaran kementerian/lembaga terkait.
Kegiatan ini telah berlangsung di Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Jumat, (18/9).
Gubernur Papua Matius D. Fakhiri dalam sambutannya meminta pemerintah pusat memperkuat dukungan pembangunan infrastruktur di Tanah Papua, terutama konektivitas antarwilayah yang dinilai menjadi kunci membuka akses masyarakat di daerah pedalaman.
Menurut Fakhri, Forum Rakor ini dapat menjadi ruang strategis bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah di enam provinsi serta 42 kabupaten/kota se-Tanah Papua untuk menyamakan pandangan mengenai potensi, tantangan, serta arah kebijakan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan.
”Kehadiran Bapak Menko dan rombongan adalah kehormatan besar, sekaligus bukti nyata perhatian pemerintah pusat terhadap percepatan pembangunan Tanah Papua,” ujar Fakhiri.
Pembangunan Papua menghadapi tantangan yang kompleks setelah pembentukan sejumlah Daerah Otonomi Baru (DOB). Karena itu, dibutuhkan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan seluruh pemerintah daerah agar pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Fakhiri menyebut terdapat tujuh isu strategis yang menjadi perhatian dalam pembangunan Papua. Isu tersebut meliputi ketimpangan antarwilayah dan tingginya angka kemiskinan, akses dan kualitas layanan publik, perlindungan hak ulayat serta ruang hidup masyarakat adat, keterbatasan konektivitas, potensi bencana, lambatnya perkembangan pusat pertumbuhan wilayah, serta belum meratanya pembangunan ekonomi yang dirasakan masyarakat.
Untuk menjawab persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Papua mendorong sejumlah kebijakan, terutama percepatan konektivitas dan pengurangan ketimpangan antarwilayah.
”Jika Papua bisa segera dibangun, jalur transportasi darat bisa segera tembus, ini akan membantu seluruh saudara-saudara kita yang ada di daerah pedalaman,” katanya.
Selain infrastruktur konektivitas, Fakhiri menekankan pentingnya pemerataan layanan dasar melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan serta kesehatan.
Pemerintah daerah juga akan mendorong pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru melalui keterkaitan ekonomi hulu dengan hilirisasi industri, termasuk sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata dan pengembangan pasar masyarakat.
Di sisi lain, kebijakan afirmatif bagi Orang Asli Papua (OAP) juga dinilai penting. Fakhiri mendorong peningkatan kemampuan masyarakat dalam menghasilkan komoditas unggulan lokal sekaligus memperkuat kelembagaan masyarakat.
”Yang tidak kalah penting adalah penguatan tata kelola dan sinergi pendanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, kabupaten/kota di Tanah Papua,” jelasnya.
Fakhiri juga menyoroti posisi Provinsi Papua sebagai salah satu pusat aktivitas pendidikan dan ekonomi bagi masyarakat dari lima provinsi lainnya.
Menurutnya, banyak generasi muda dari berbagai wilayah Papua yang datang ke Jayapura untuk mengakses pendidikan.
Karena itu, ia berharap dukungan pemerintah pusat dapat memperkuat layanan pendidikan, kesehatan dan penyediaan lapangan kerja bagi generasi muda Papua.
Dalam forum rakor ini, Fakhiri berharap koordinasi yang dilakukan tidak berhenti pada pembahasan, tetapi dilanjutkan dengan langkah implementatif dan program konkret yang dapat dirasakan masyarakat.(VN)
