Example floating
BERITAKABAR KOTA JAYAPURA

Rakor PAD 2026, Abisai Rollo Dorong Pengelolaan Pendapatan Daerah Lebih Optimal

97
×

Rakor PAD 2026, Abisai Rollo Dorong Pengelolaan Pendapatan Daerah Lebih Optimal

Sebarkan artikel ini

Paraparatv.id | Jayapura | Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pemangku kepentingan untuk meningkatkan kinerja dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jayapura.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Jayapura Dr. Abisai Rollo, S.H., M.H., dalam Rapat Koordinasi Pendapatan Asli Daerah (Rakor PAD) Tahun 2026 yang digelar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Jayapura, Selasa (8/9/2026).

Rakor tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Jayapura Ir. Rustan Saru, Ketua Panja PAD DPRK Kota Jayapura Ismael Bepa, serta Plt. Sekda Kota Jayapura. Kegiatan membahas evaluasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah sekaligus penyusunan target PAD Kota Jayapura Tahun Anggaran 2027.

Abisai mengatakan, tahun 2026 merupakan tahun keempat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan diberlakukannya regulasi tersebut, struktur pendapatan daerah tidak lagi berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah tidak berlaku.

“Dengan demikian struktur pendapatan daerah kita sudah tidak lagi berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah karena sudah tidak berlaku lagi,” ujar Abisai.

Ia menjelaskan, terdapat sejumlah jenis pajak dan retribusi yang sebelumnya dapat dipungut pemerintah daerah, namun kini sudah tidak dapat dipungut lagi. Di sisi lain, dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 terdapat perubahan persentase tarif, baik yang mengalami kenaikan maupun penurunan.

Menurutnya, Rakor PAD menjadi momentum untuk menyamakan persepsi seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan pendapatan daerah.

“Biasanya kita melakukan rapat koordinasi pendapatan asli daerah, kita duduk, berbicara dan mendengar bersama untuk mencari jalan keluar terkait semua pengelolaan pendapatan asli daerah. Dengan kata lain, kita sama-sama menyamakan persepsi, saling berkoordinasi, berintegrasi dan bersinergi demi mencapai kemajuan dan modernisasi membangun Kota Jayapura sebagai kota jasa yang maju dan mandiri,” katanya.

Abisai menyebutkan, pertumbuhan target PAD Kota Jayapura dalam lima tahun terakhir, yakni 2021-2025, cukup tinggi dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 31,55 persen.

Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah persoalan, terutama dalam sektor pajak dan retribusi daerah yang perlu terus dibenahi.
Untuk itu, Pemkot Jayapura akan melakukan sejumlah langkah, di antaranya mengevaluasi peraturan daerah yang sudah tidak sesuai, melakukan intensifikasi pengelolaan PAD melalui pendataan, penagihan, pembukuan dan pelaporan yang transparan.

Selain itu, pemerintah juga akan terus memanfaatkan perkembangan teknologi informasi, termasuk sistem pembayaran pajak secara online untuk sektor hotel, restoran, hiburan dan parkir.

Langkah lainnya adalah meningkatkan sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat wajib pajak, memperluas kerja sama dengan berbagai pihak, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan.

Abisai mengatakan, sektor jasa dan perdagangan masih menjadi potensi utama PAD Kota Jayapura.

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022, terdapat 11 jenis penerimaan yang berkontribusi terhadap PAD Kota Jayapura, yakni Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), PBJT makanan dan minuman, PBJT jasa hotel, PBJT jasa parkir, PBJT jasa kesenian dan hiburan, PBJT tenaga listrik, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, serta opsen PKB dan BBNKB.

Ia juga menyoroti kontribusi retribusi daerah yang belakangan dinilai relatif melemah. Karena itu, Abisai meminta OPD teknis pengelola retribusi daerah memberikan penjelasan mengenai kendala yang dihadapi sekaligus langkah penyelesaiannya.

“Kita kaji bersama permasalahannya. Hari ini saya butuh jawaban dari para kepala OPD pengelola retribusi daerah, karena retribusi daerah dikelola oleh OPD teknis,” tegasnya.

Dalam evaluasi tersebut, Abisai meminta agar kinerja masing-masing OPD dalam mengelola pajak dan retribusi daerah ditampilkan secara terbuka, termasuk OPD yang memiliki kinerja baik, sangat baik maupun yang penerimaannya masih rendah.

Ia menekankan pentingnya keterbukaan dan transparansi setiap pimpinan OPD dalam menyampaikan kendala, peluang, tantangan dan hambatan yang dihadapi, sekaligus merumuskan solusi agar pengelolaan PAD memberikan hasil nyata bagi pembangunan daerah.

“Semua pimpinan OPD harus terbuka dan transparan apa yang menjadi kendala, peluang, tantangan dan hambatan serta solusi sehingga mendapatkan output, outcome dan impact yang bermanfaat dalam pembangunan di Kota Jayapura,” katanya.

Sementara itu, berdasarkan laporan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura, rencana target PAD Kota Jayapura tahun 2027 sesuai RPJMD ditetapkan sebesar Rp316 miliar.

Abisai meminta seluruh kepala OPD pengelola pajak dan retribusi daerah untuk bersama-sama membahas rencana target PAD dalam penyusunan APBD Kota Jayapura Tahun Anggaran 2027.

Ia menegaskan, penetapan target PAD tahun 2027 harus dilakukan secara realistis dengan mempertimbangkan target dan realisasi penerimaan hingga bulan berjalan, serta kondisi sosial, ekonomi dan keamanan daerah.

“Dalam perencanaan target PAD tahun 2027, kita mempertimbangkan beberapa aspek, seperti target dan realisasi sampai bulan ini dan aspek kondisi ekonomi, sosial dan keamanan yang kondusif,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura, Rory Cony Huwae, dalam laporannya menjelaskan Rakor-PAD 2026 memiliki sejumlah tujuan utama.

Pertama, meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antarinstansi serta OPD pengelola PAD di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura, termasuk BUMN dan BUMD yang melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah. Kedua, menyatukan persepsi mengenai strategi optimalisasi pengelolaan PAD sebagai landasan untuk merealisasikan target PAD Tahun 2026, dengan mempertimbangkan sisa waktu efektif sekitar tiga bulan.

Ketiga, mengevaluasi berbagai permasalahan yang dihadapi setiap OPD pemungut dalam pengelolaan PAD untuk kemudian dicarikan solusi. Keempat, menyatukan persepsi dan membangun kesepakatan seluruh pemangku kepentingan pengelola PAD dalam menentukan target PAD Kota Jayapura.

Huwae menyebut target PAD Kota Jayapura Tahun 2026 sebelum perubahan anggaran terdiri atas pajak daerah sebesar Rp259,97 miliar, retribusi daerah Rp31,98 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp9,54 miliar, serta lain-lain PAD yang sah sebesar Rp6,06 miliar.

Dengan demikian, total target PAD mencapai Rp307,57 miliar. Namun, setelah perubahan anggaran, terdapat penyesuaian target sebesar Rp6,09 miliar, sehingga target PAD Kota Jayapura berubah menjadi sekitar Rp313,66 miliar.

“Target awal PAD mengalami perubahan menjadi Rp313.666.365.110,” jelas Huwae.

Rakor tersebut juga membahas rencana target PAD Kota Jayapura untuk Tahun Anggaran 2027. Pembahasan dilakukan dengan melihat struktur pendapatan daerah, khususnya sektor pajak daerah dan retribusi daerah.(VN)

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *