Paraparatv.id | Jayapura | Pemerintah daerah di empat provinsi di Tanah Papua bersama Bank Indonesia sepakat memperkuat sinergi pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi daerah menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Komitmen itu ditandatangani dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan yang digelar di Jayapura, Senin (16/11).
Untuk pertama kalinya, HLM TPID dan TP2DD menghadirkan keempat provinsi tersebut beserta pemerintah kabupaten/kota dalam satu forum. Wakil Gubernur Papua Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen dalam sambutannya menegaskan semangat “Satu untuk Papua”. Menurutnya, meskipun kini berada di provinsi yang berbeda, seluruh daerah tetap merupakan satu keluarga besar di Tanah Papua. Semangat itu diwujudkan melalui penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD), di mana daerah surplus memasok daerah yang kekurangan sehingga ketergantungan pada pasokan dari luar Papua dapat dikurangi.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua menyampaikan bahwa pengendalian inflasi dan digitalisasi daerah merupakan dua agenda strategis yang harus berjalan beriringan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Secara bulanan, seluruh provinsi di wilayah kerja KPw BI Provinsi Papua mengalami inflasi pada Oktober 2026. Inflasi tertinggi tercatat di Papua Selatan sebesar 1,12% (mtm), diikuti Papua Tengah 0,98% (mtm), Papua Pegunungan 0,77% (mtm), dan Papua 0,67% (mtm). Kenaikan itu terutama didorong oleh harga komoditas pangan bergejolak seperti cabai rawit dan sayuran.
Ke depan, risiko inflasi yang perlu diwaspadai antara lain peningkatan permintaan menjelang Natal dan Tahun Baru, dampak El Nino, serta tingginya biaya angkut akibat kenaikan harga avtur. Untuk merespons risiko tersebut, KPw BI Provinsi Papua bersama TPID terus memperkuat implementasi strategi 4K, yaitu menjaga keterjangkauan harga melalui Gerakan Pangan Murah (GPM), ketersediaan pasokan melalui KAD dan pengembangan kapasitas produksi petani, kelancaran distribusi melalui Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), serta komunikasi efektif.
Sinergi tersebut membuahkan berbagai capaian pada 2026, antara lain penghargaan TPID berkinerja terbaik bagi Provinsi Papua dan Kota Jayapura, serta penghargaan upaya pengendalian inflasi terbaik bagi Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Kota Jayapura, Kabupaten Merauke, dan Kabupaten Biak Numfor.
Dari sisi digitalisasi daerah, hasil survei Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Semester I 2026 menunjukkan jumlah Pemda berstatus Digital di empat provinsi wilayah kerja KPw BI Provinsi Papua meningkat dari 9 menjadi 19 Pemda, atau 58% dari 33 TP2DD. Provinsi Papua mencatatkan indeks ETPD sebesar 97,3%. TP2DD di wilayah Papua juga meraih empat penghargaan dalam Championship TP2DD 2026, yaitu Peringkat Kedua TP2DD Provinsi (Provinsi Papua), Peringkat Kedua TP2DD Kota (Kota Jayapura), serta dua penghargaan KATALIS P2DD.
Meski demikian, pemerataan digitalisasi masih menjadi tantangan. Pangsa kanal digital pada penerimaan pajak daerah baru mencapai 46,53%, sedangkan pembayaran retribusi daerah masih didominasi kanal konvensional melalui teller dengan pangsa 85,22%.
Sebagai tindak lanjut, para kepala daerah dan Bank Indonesia menyepakati sejumlah langkah strategis. Di bidang pengendalian inflasi, kesepakatan meliputi pelaksanaan GPM dan sidak pasar menjelang Nataru, penerbitan produk hukum kepala daerah untuk mitigasi risiko inflasi, pemutakhiran neraca pangan daerah secara berkala sebagai dasar KAD dan FDP, serta penguatan produksi pangan yang adaptif terhadap perubahan iklim. Di bidang digitalisasi, kesepakatan mencakup perluasan kanal pembayaran digital pada pajak dan retribusi daerah, optimalisasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) Segmen Pemerintah dan integrasi SIPD dengan e-katalog, serta perluasan infrastruktur pembayaran digital dengan memperhatikan kondisi geografis Papua.
HLM dilanjutkan dengan diskusi panel bersama narasumber dari BPS Provinsi Papua, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua, Badan Pangan Nasional, dan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua. Ke depan, KPw BI Provinsi Papua akan terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan agar inflasi di Tanah Papua tetap terkendali dalam sasaran nasional, sekaligus mempercepat digitalisasi daerah guna mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel menuju Papua yang maju, mandiri, dan sejahtera.(*).

















