Example floating
BERITAHukum dan KriminalPeristiwa

Yan C. Warinusi Nilai Keterangan Ahli dalam Sidang Praperadilan Kasus Kematian Yanto Idorway Belum Buktikan Ketidakabsahan Penetapan Tersangka

4
×

Yan C. Warinusi Nilai Keterangan Ahli dalam Sidang Praperadilan Kasus Kematian Yanto Idorway Belum Buktikan Ketidakabsahan Penetapan Tersangka

Sebarkan artikel ini

Paraparatv.id | Manokwari | Koordinator Tim Advokasi Kematian Almarhum Yanto Idorway, Yan C. Warinusi, SH, menilai keterangan ahli hukum acara praperadilan yang dihadirkan pihak pemohon belum mampu membuktikan adanya ketidakabsahan penetapan tersangka terhadap Petra Timotius Pattipeilohy dan Desty Marenska Thenu.

Penilaian tersebut disampaikan Warinusi setelah memantau langsung jalannya sidang praperadilan Nomor 13/Pidpra/2026/PN.Mnk di Pengadilan Negeri Manokwari Kelas I A, Kamis (19/11/2026).

Dalam persidangan yang dipimpin Hakim Tunggal Muslim Muhayamin Ash Shiddiq, SH, pihak pemohon menghadirkan ahli hukum acara praperadilan, Dr. Selamat Lumban Gaol, SH, MH, dari Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

Menurut Warinusi, keterangan ahli yang disampaikan dalam persidangan belum menunjukkan dasar hukum yang kuat untuk menyatakan penetapan tersangka terhadap kedua pemohon oleh penyidik Polda Papua Barat tidak sah.

“Saya melihat keterangan ahli tersebut belum mampu menunjukkan letak ketidakabsahan penetapan tersangka terhadap Petra Timotius Pattipeilohy dan Desty Marenska Thenu,” ujar Warinusi.

Ia juga menilai ahli belum dapat membuktikan adanya pelanggaran hukum dalam tindakan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat yang melakukan perpanjangan penahanan terhadap kedua tersangka untuk kepentingan penyidikan.

Warinusi menjelaskan, persoalan pemberian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Jaksa Penuntut Umum tanpa tembusan kepada kedua tersangka tidak serta-merta membuat proses penyidikan menjadi tidak sah.

Menurutnya, keterangan ahli seharusnya didukung dengan dasar hukum dan contoh perkara yang relevan agar dapat membuktikan adanya ketidakabsahan tindakan penyidik.

Ia menegaskan bahwa tindakan penyidik Polda Papua Barat dalam melakukan penyelidikan hingga penyidikan memiliki landasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 89 dan Pasal 90 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Selain itu, Warinusi menyebut tindakan penyidik juga mengacu pada Pasal 235 ayat (1) KUHAP 2025. Sementara perpanjangan penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum, menurutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 102 ayat (2) KUHAP 2025.

Atas dasar tersebut, ia berpandangan bahwa proses penegakan hukum yang dilakukan penyidik Polda Papua Barat dan Penuntut Umum Kejati Papua Barat masih memiliki landasan hukum.

Warinusi berharap proses persidangan praperadilan dapat berjalan secara objektif dengan mempertimbangkan seluruh keterangan, bukti, serta ketentuan hukum yang berlaku.

Perkara ini berkaitan dengan peristiwa kematian Yanto Idorway yang terjadi pada Sabtu, 18 Juli 2026, di kawasan Air Terjun Memti, Kampung Sisrang, Distrik Anggi Gida, Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat.

Tim Advokasi Kematian Yanto Idorway menyatakan akan terus memantau jalannya proses hukum guna memastikan penanganan perkara tersebut berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan. (Nesta)

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *