Paraparatv.id | Jayapura | Pemerintah Kota Jayapura melalui Bagian Pertanahan Setda Kota Jayapura menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pertanahan Tahun 2026, yang secara resmi dibuka oleh Wakil Wali Kota Jayapura, Dr. Ir. H. Rustan Saru, MM, di salah satu hotel di Kota Jayapura, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan tersebut melibatkan kurang lebih 25 peserta yang terdiri dari kepala sekolah, kepala puskesmas, perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, BPKAD, serta pihak kelurahan..
Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Rustan Saru menegaskan kepada seluruh peserta untuk mengikuti Rakornis dengan baik dan benar. Karena bagi Rustan Saru, ini kesempatan untuk saling berkoordinasi. Jangan hanya datang duduk tanpa ada hasil nyata ke depannya.
“Perlu diigat bahwa Rakornis ini memberikan rekomendasi apa yang perlu di tuntaskan di 2027. Sehingga tahun 2026 ini, kita arahnya ke situ,” Ucap Rustan.
Menurut Rustan Saru, persoalan pertanahan di Kota Jayapura memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi. Sebab, persoalan tanah tidak hanya menyangkut kepemilikan sertifikat, tetapi juga berkaitan dengan hak ulayat, tanah adat serta hubungan masyarakat dengan wilayah yang diwariskan secara turun-temurun.
“Di kota ini ada hak ulayat, ada tanah adat dan masyarakat lokal dari masing-masing kampung yang memiliki hak atas wilayahnya. Ada kepemilikan, ada pelepasan, sehingga persoalan ini juga menyangkut nama baik, harga diri dan jati diri masyarakat adat yang memiliki wilayah tersebut,” ungkap Rustan.
Ia menilai, kondisi tersebut membuat tugas pemerintah dalam menangani administrasi pertanahan menjadi cukup berat. Terlebih, masih ditemukan persoalan tumpang tindih kepemilikan, termasuk adanya tanah yang memiliki lebih dari satu sertifikat. Karena itu, penanganannya membutuhkan ketelitian, koordinasi dan pendekatan yang memperhatikan hak masyarakat adat.
Rustan Saru juga mengingatkan agar pelaksanaan Rakornis tidak sekadar menjadi kegiatan rutin yang menghasilkan laporan administrasi tanpa tindak lanjut nyata. Menurutnya, setiap kegiatan harus memiliki target dan hasil yang bisa diukur, sehingga persoalan yang dibahas tidak kembali berulang pada tahun berikutnya.
“Yang kita butuhkan bukan hanya output dari kegiatan, tetapi hasil nyata setelah kegiatan ini selesai. Harus ada target penyelesaian, sehingga persoalan pertanahan di Kota Jayapura ini diharapkan bisa dituntaskan pada tahun 2027,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Pertanahan Setda Kota Jayapura, Hamled Yomungga, dalam laporannya menjelaskan, Rakornis kali ini secara khusus diarahkan untuk membahas status tanah fasilitas umum milik pemerintah, terutama yang digunakan oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan.
“Selama ini ada beberapa fasilitas yang masih bermasalah terkait sertifikat maupun proses pelepasan tanah yang belum diselesaikan, sehingga mendapatkan komplain dari pihak masyarakat adat,” jelas Hamled.
Ia mengatakan, melalui kegiatan tersebut, pihaknya menghadirkan narasumber dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Jayapura serta elemen masyarakat adat Port Numbay. Materi yang diberikan diharapkan dapat membantu OPD memahami proses administrasi pertanahan sekaligus mencari solusi terhadap persoalan yang dihadapi masing-masing fasilitas umum.
Hamled menambahkan, tindak lanjut Rakornis akan diarahkan pada pendataan fasilitas umum di setiap distrik yang belum memiliki kelengkapan dokumen pertanahan. Penyelesaiannya juga membutuhkan koordinasi lintas instansi, terutama dengan bidang aset BPKAD Kota Jayapura.
Melalui Rakornis tersebut, Pemerintah Kota Jayapura berharap persoalan legalitas tanah fasilitas umum dapat dipetakan secara menyeluruh dan ditindaklanjuti secara bertahap. Dengan demikian, kepastian administrasi dan status kepemilikan tanah untuk fasilitas pelayanan publik dapat diperjelas, sekaligus mencegah munculnya konflik pertanahan dengan masyarakat adat di kemudian hari.
Di tempat yang sama, Sekretaris Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Port Numbay sekaligus Anggota DPR Kota Jayapura jalur Otonomi Khusus, Edy Ohoiwutun, meminta pemerintah merapikan data aset fasilitas umum, khususnya sekolah dan puskesmas yang belum memiliki sertifikat, serta melakukan pemetaan secara jelas untuk memastikan status kepemilikan dan wilayah adatnya.
Menurut Edy, pemerintah perlu membangun komunikasi dan negosiasi dengan pemilik hak ulayat melalui ondoafi maupun kepala suku guna mencapai kesepakatan terkait penyelesaian hak atas tanah yang telah digunakan untuk fasilitas publik.
Selain itu, ia mendorong adanya Peraturan Wali Kota (Perwal) atau Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tata cara pelepasan tanah adat, termasuk pihak yang berwenang menandatangani dokumen pelepasan.
“Harus ada prosedur yang memiliki kekuatan hukum, sehingga tidak ada lagi penandatanganan pelepasan tanah di lokasi yang sama. Ini penting untuk melindungi hak pembeli maupun pemilik tanah,” tegasnya.
Edy berharap seluruh data pertanahan yang dimiliki pemerintah segera ditindaklanjuti melalui pemetaan yang lebih jelas dan menyeluruh.(VN).
