Paraparatv.id | Jayapura | Pemerintah Kota Jayapura menggelar konsultasi publik terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kampung Skow Mabo, Distrik Muara Tami, pada Rabu (19/8/2026). Kegiatan ini menjadi tahapan krusial sebelum pembangunan dimulai, guna memastikan seluruh aspek pembangunan memperhatikan dampak lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, serta kepentingan masyarakat di sekitar lokasi.
Wakil Wali Kota Jayapura, Dr. Ir. H. Rustan Saru, MM., menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan investasi strategis bagi masa depan pendidikan anak-anak Kota Jayapura. Oleh karena itu, perencanaan harus dilakukan secara matang dan berbasis kajian dampak lingkungan yang komprehensif.
“Pembangunan Sekolah Rakyat ini untuk masa depan anak-anak kita. Karena itu, dilakukan konsultasi publik berkaitan dengan analisis dampak lingkungan sebelum sekolah dibangun. Kajian AMDAL diperlukan untuk memastikan pembangunan sekolah dapat berjalan secara ramah lingkungan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar,” ujar Wakil Wali Kota.
Wakil Wali Kota menekankan bahwa pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada berdirinya bangunan fisik semata, melainkan juga harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kondisi sosial masyarakat. Proses pembangunan harus mencerminkan prinsip ramah lingkungan dan tidak merugikan warga sekitar.
“Kita harus mengetahui bagaimana proses pembangunan yang mencerminkan ramah lingkungan dan tidak berdampak negatif terhadap lingkungan sekitar,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya memasukkan unsur kearifan lokal dalam perencanaan dan pengelolaan Sekolah Rakyat. Mengingat sekolah ini nantinya dirancang dengan pola asrama, aspek keamanan, kenyamanan, pengelolaan lingkungan, dan kehidupan sosial peserta didik harus menjadi prioritas utama.
“Sekolah merupakan rumah kedua bagi anak-anak sehingga harus mampu memberikan rasa aman, nyaman, dan mendukung proses pendidikan secara optimal,” tambahnya.
Dalam konsultasi publik ini, pemerintah mengharapkan keterlibatan aktif berbagai unsur masyarakat, termasuk tokoh adat, tokoh agama, dan warga sekitar. Sejumlah aspek yang dinilai penting untuk dikaji dalam AMDAL meliputi: ketersediaan dan pengelolaan air bersih, pengelolaan limbah, kondisi sosial dan budaya masyarakat, dampak ekonomi, hingga pengaturan lalu lintas di sekitar kawasan sekolah.
Wakil Wali Kota juga berharap keberadaan Sekolah Rakyat dapat memberikan manfaat ekonomi nyata bagi warga sekitar. Kebutuhan dasar sekolah sedapat mungkin dapat dipenuhi melalui produk lokal masyarakat, sehingga keberadaan sekolah turut menggerakkan perekonomian setempat.
“Paling tidak kebutuhan-kebutuhan dasar sekolah bisa bersumber dari produk lokal setempat, sehingga siklus ekonomi berjalan. Sekolah hadir, tetapi tetap ramah lingkungan dan produktif,” ujarnya.
Sekolah Rakyat diharapkan menjadi ruang pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang mengalami keterbatasan ekonomi. Dengan demikian, anak-anak yang memenuhi kriteria dapat memperoleh kesempatan bersekolah tanpa terbebani persoalan biaya.
Seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam konsultasi publik ini akan dihimpun secara menyeluruh — baik dari sisi adat, budaya, teknis, sosial, maupun lingkungan — kemudian dirangkum dalam dokumen AMDAL yang resmi. Dokumen tersebut nantinya akan menjadi pedoman penting dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan Sekolah Rakyat.
“Harapan saya, dalam sosialisasi AMDAL ini semua aspirasi, baik dari sisi adat, budaya maupun teknis, bisa dirangkum menjadi satu dokumen AMDAL yang resmi sebagai pedoman dalam membangun sekolah,”tutup Rustan. (CL)
