Paraparatv.id | Mimika | Honai Adat Pengusaha Amungme-Kamoro (HAPAK) menegaskan tuntutan agar masyarakat adat Amungme dan Kamoro memperoleh keterwakilan nyata dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya PT Mimika Abadi Sejahtera (PT MAS).
HAPAK menekankan bahwa masyarakat asli tidak boleh hanya menjadi penerima manfaat atau objek pemberdayaan, melainkan harus memiliki ruang dalam pengambilan keputusan pengelolaan ekonomi daerah.
HAPAK menilai Amungme dan Kamoro adalah masyarakat adat asli Kabupaten Mimika yang memiliki hubungan sejarah, adat, sosial, budaya, dan tradisional yang tak terpisahkan dari tanah Amungsa dan bumi Kamoro. Oleh karena itu, keterlibatan mereka harus diwujudkan secara nyata dalam struktur pengelolaan BUMD.
Dalam pernyataan sikapnya, yang disampaikan pada 14 Agustus 2026, HAPAK menyampaikan sembilan poin tuntutan utama:
1. Memberikan ruang bagi putra-putri asli Amungme dan Kamoro untuk menduduki posisi Komisaris dan Direksi PT MAS, sepanjang memenuhi syarat kompetensi, integritas, pendidikan, pengalaman, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Masyarakat asli tidak boleh hanya menjadi penonton; harus diberi ruang ikut mengambil keputusan, mengelola, mengawasi, dan menentukan arah pembangunan ekonomi daerah.
3. Prinsip profesionalisme harus berjalan beriringan dengan kebijakan afirmatif terhadap Orang Asli Papua sesuai semangat Otonomi Khusus.
4. Meminta Bupati Mimika melakukan evaluasi terhadap komposisi serta ketersediaan SDM Amungme-Kamoro yang memenuhi standar profesional untuk posisi strategis di BUMD.
5. Proses seleksi Komisaris dan Direksi PT MAS harus berjalan transparan, terbuka, profesional, akuntabel, sekaligus memberikan ruang afirmatif bagi calon Orang Asli Amungme-Kamoro yang memenuhi syarat.
6. Meminta Bupati Mimika segera membuka ruang dialog resmi bersama HAPAK untuk membahas keterlibatan masyarakat asli dalam kebijakan strategis PT MAS maupun BUMD lainnya.
7. HAPAK siap mengusulkan dan merekomendasikan putra-putri terbaik Amungme-Kamoro yang berkompeten untuk mengikuti mekanisme seleksi sesuai ketentuan hukum berlaku.
8. Keterlibatan tidak cukup hanya di jajaran direksi, melainkan harus diperluas melalui kemitraan usaha, pengadaan barang jasa, pengembangan vendor lokal, peningkatan kapasitas pengusaha asli, serta pembentukan rantai ekonomi yang memberi manfaat nyata.
9. Seluruh tuntutan ini memiliki dasar konstitusional dan sejalan dengan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua terkait pengakuan masyarakat hukum adat, hak tradisional, serta kebijakan afirmatif bagi Orang Asli Papua.
Makna “Hak Kesulungan Amungme-Kamoro”
HAPAK juga menjelaskan istilah “Hak Kesulungan” yang digunakan sebagai penegasan nilai adat: Amungme dan Kamoro adalah masyarakat asli serta pemilik negeri secara historis di wilayah Mimika. Hak ini bukan berarti menutup ruang bagi pihak lain, melainkan menjadi dasar moral agar kebijakan daerah mencerminkan keberpihakan nyata — memberikan kesempatan adil untuk memimpin, mengelola usaha, mengakses pengadaan, dan memperoleh manfaat ekonomi di tanah adat sendiri.
Siap Tempuh Langkah Advokasi Konstitusional
Jika Pemerintah Kabupaten Mimika tidak merespons dengan membuka dialog dan tanggapan yang memadai, HAPAK menyatakan siap menempuh langkah advokasi yang damai, konstitusional, dan berdasar hukum melalui DPR Kabupaten Mimika, Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Majelis Rakyat Papua, Pemerintah Pusat, serta lembaga terkait lainnya.
“Tuntutan ini bukan sekadar soal jabatan atau kursi. Ini soal memastikan masyarakat asli punya ruang setara menentukan masa depan ekonominya sendiri. HAPAK tidak meminta belas kasihan, kami menuntut pengakuan, keadilan, kesempatan, dan ketertiban yang bermartabat. Orang Asli Amungme-Kamoro tidak boleh hanya menjadi penonton di atas negerinya sendiri. Pemerintah Kabupaten Mimika harus hadir sebagai sumber keadilan ekonomi bagi masyarakat asli Mimika,” tegas pernyataan HAPAK.(*Orinus)

















