Paraparatv.id | Jayapura | Dinamika internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, kembali mencuat.
Mantan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Yahukimo, Yorim Momiake S IP, menyatakan keberatan terhadap proses Musyawarah Cabang (Muscab) dan penetapan calon Ketua DPC yang menurutnya tidak berjalan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta petunjuk teknis (juknis) dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB.
Yorim mengaku telah mengikuti seluruh tahapan Muscab yang dilaksanakan PKB di Papua Pegunungan. Namun, ia menilai pelaksanaan proses penjaringan dan penetapan calon di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Papua Pegunungan tidak berjalan sesuai aturan organisasi.
“Kami mengikuti seluruh tahapan yang ditetapkan DPP. Tetapi dalam pelaksanaannya, banyak proses yang menurut kami tidak sesuai dengan juknis dan aturan organisasi yang berlaku,” kata Yorim saat diwawancarai, Rabu (25/6).
Menurutnya, pada proses penjaringan Ketua DPC PKB Yahukimo terdapat tiga calon, yakni dirinya, Rulan Banal, dan Amsal Siep. Namun ia mempertanyakan penetapan Amsal Siep sebagai calon karena yang bersangkutan disebut masih tercatat aktif sebagai Bendahara disalah satu partai di Papua Pegunungan.
Yorim mengaku telah menyampaikan keberatan sejak tahap pemberkasan, penetapan calon hingga pelaksanaan Muscab. Namun keberatan tersebut, menurutnya, tidak mendapat perhatian dari panitia maupun pengurus DPW.
“Saya mengetahui bahwa yang bersangkutan masih aktif di partai lain. Karena itu saya mempertanyakan bagaimana proses verifikasi administrasi dilakukan,” ujarnya.
Selain menyoroti proses administrasi, Yorim juga mengaku kecewa karena adanya isu denominasi gereja yang menurutnya sempat digunakan sebagai pertimbangan dalam dinamika politik internal partai.
Menurut dia, PKB seharusnya menjadi rumah bersama bagi seluruh kader tanpa membedakan latar belakang gereja maupun kelompok tertentu.
“Partai politik tidak boleh dibangun berdasarkan sekat-sekat seperti itu. Semua kader memiliki hak yang sama untuk berkompetisi secara sehat sesuai aturan organisasi,” katanya.
“Saya menghormati mekanisme organisasi, tetapi penilaian terhadap kader semestinya didasarkan pada kinerja dan kontribusi nyata. Jika capaian saya sebagai sistem manajemen dan struktur partai berada di angka 97 persen dan diakui oleh DPP, maka seharusnya hal itu menjadi bagian penting dalam evaluasi. Saya berharap ke depan tidak ada pencampuran kepentingan atau pendekatan yang membawa institusi gereja ke dalam urusan politik praktis dan pengambilan keputusan di tubuh partai.”ungkapnya.
Lebih lanjut, Yorim mengungkapkan bahwa dirinya telah dua kali mengajukan surat keberatan kepada DPP PKB di Jakarta. Surat pertama disampaikan setelah pembacaan hasil Muscab, sedangkan surat kedua kembali diajukan beberapa waktu lalu sebagai bentuk permintaan evaluasi terhadap seluruh proses yang telah berlangsung.
Hingga saat ini, ia mengaku masih menunggu tanggapan resmi dari DPP PKB.
“Saya memilih menempuh mekanisme organisasi. Saat ini saya menunggu keputusan DPP karena saya percaya DPP akan melihat persoalan ini secara objektif dan berdasarkan fakta yang ada,” ujarnya.
Yorim juga menegaskan bahwa keberatan yang diajukan bukan semata-mata soal jabatan, tetapi terkait penghargaan terhadap kaderisasi dan rekam jejak kader yang selama ini bekerja membesarkan partai.
Ia mengklaim telah berkontribusi dalam membangun struktur dan aktivitas partai di Yahukimo, termasuk saat membantu proses rekrutmen calon legislatif yang sebelumnya mengalami kendala.
Menurutnya, kader yang telah lama bekerja dan menunjukkan kinerja nyata seharusnya menjadi bagian penting dalam proses regenerasi kepemimpinan partai.
“Kami ingin aturan organisasi ditegakkan dan kader yang bekerja untuk partai dihargai. Harapan saya, keputusan yang diambil nantinya benar-benar berdasarkan aturan dan demi masa depan PKB yang lebih baik,” katanya.
Ia juga menambahkan bahwa Ketua DPC terpilih, Amsal Siep, saat ini menempati rumah dinas ASN yang dijadikan sebagai kantor sekretariat partai. Karena itu, ia meminta Bawaslu dan KPU Kabupaten Yahukimo untuk mencermati kondisi tersebut secara cermat dan menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangan masing-masing.(Redaksi/VN)
