Paraparatv.id |Sentani| — Wakil Ketua II DPRK Jayapura, Petrus Hamokwarong, angkat bicara terkait pemalangan yang terjadi di SD Negeri Inpres Harapan, Sentani Timur. Ia menegaskan bahwa DPRK sebagai wakil rakyat akan segera mengambil langkah koordinasi dengan instansi terkait untuk mencari solusi atas persoalan tersebut.
Menurutnya, DPRK akan berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait, khususnya bagian hukum, Dinas Pendidikan, serta dinas yang menangani perumahan dan pertanahan. Selain itu, pihaknya juga akan melakukan pengecekan langsung terhadap status tanah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) guna mengetahui sejauh mana proses penyelesaiannya.
“Kami juga akan menelusuri dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tanah tersebut, termasuk apakah persoalan ini sudah pernah diseriusi oleh pemerintah daerah pada kepemimpinan sebelumnya,” ujarnya di Sentani, Kamis 17 April 2026.
Ia menegaskan bahwa hak masyarakat sebagai pemilik lahan tetap harus dihormati dan tidak dapat diintervensi oleh pemerintah. Namun demikian, proses kepemilikan harus dikaji secara detail dan sah secara hukum. Jika terdapat ketidakpuasan dari pihak tertentu, maka jalur hukum melalui pengadilan menjadi langkah yang tepat untuk mendapatkan keputusan yang berkekuatan hukum tetap.
Dari informasi yang beredar, sengketa tanah tersebut telah berlangsung sekitar 40 tahun tanpa penyelesaian yang jelas. Petrus menyebut bahwa Pemerintah Kabupaten Jayapura pada prinsipnya selalu terbuka dalam menyikapi berbagai persoalan, mulai dari masa kepemimpinan Habel Melkias Suwae, Mathius Awoitauw, para penjabat bupati, hingga kepemimpinan saat ini di bawah Bupati Yunus Wonda dan Wakil Bupati Haris Yocku.
Ia pun mengajak seluruh pihak, baik pemilik lahan, tokoh adat, maupun tokoh masyarakat, untuk duduk bersama dan menyelesaikan persoalan tersebut secara baik-baik demi mencapai titik temu.
Petrus menyayangkan dampak pemalangan tersebut terhadap proses pendidikan. Ia menilai, sekolah tersebut digunakan oleh anak-anak di sekitar lokasi, yang kemungkinan juga memiliki hubungan kekerabatan dengan pemilik lahan.
“Anak-anak menjadi korban. Mereka harus menumpang di sekolah lain dan berbagi kelas dengan siswa SMP dan SMA. Ini tentu membuat proses pembelajaran tidak efektif, apalagi dalam waktu dekat siswa kelas 6 akan menghadapi ujian akhir,” katanya.
Ia juga mengimbau agar tindakan pemalangan dapat dihentikan demi kepentingan pendidikan anak-anak. Selain itu, ia meminta para Ondofolo atau kepala suku di Sentani Timur untuk turut mengambil peran aktif dalam menyelesaikan persoalan ini.
“Jangan menutup mata. Anak-anak yang sekolah di sana adalah generasi penerus yang berhak mendapatkan pendidikan yang layak,” tutupnya. (Arie)
