Paraparatv.id | Jayapura | Sejumlah Tokoh Adat dan Pengurus Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) baik pengurus Harian Daerah PHD AMAN dan Dewan Aman Nasionas (DAMANAS) Region Papua, berharap Rakernas VIII Aliansi Masyarakat Adat Nusantara tahun 2025 yang di gelar di Desa Kedang Ipil Kecamatan Kota Bangun Darat Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur 14-16 april 2025, dapat memastikan keberlangsungan hidup masyarakat adat di tengah gempuran proyek strategis nasional di Tanah Papua.
Ketua Dewan AMAN Nasional (DAMANAS) Region Papua Dorince Mehue menyampaikan bahwa dalam proses -proses pembahasan di Rakernas VIII Aliansi Masyarakat adat Nusantara 14-16 april 2025 yang berlagsung di Desa Kedang Ipil Kutai Kartanegara, banyak sekali usulan dan program kerja yang di sampaikan oleh masing-masing utusan Masyarakat adat dari setiap region, salah satunya dari region Papua yang cukup serius menyoroti keberadaan proyek strategis nasional yang mencakup jutaan hektar tanah dan hutan masyarakat adat.
Gelombang protes besar-besaran yang di lakukan oleh masyarakat adat Malind, Awyu dan, Muyu, Mandobo di Papua Selatan terhadap proyek 2 juta hektar lahan yang di gusur oleh pemerintah pusat untuk kepentingan Proyek Strategis Nasional (PSN), guna cetak sawah, perkebunan tebu, perkebunan sawit, dan berbagai kegiatan pertanian yang katanya sebagai program ketahanan pangan nasional.
Selain itu proyek Food Easted di kabupaten keerom sudah berjalan sejak 2023 lalu, dengan cakupan lahan seluas 500 hektar, yang di tanami jagung oleh presiden Jokowi kala itu, namun sayang kondisinya tidak jelas.
Dorince Mehue mengatakan AMAN tetap berkomitmen mendampingi masyarakat adat nusantara di dalam mempertahankan hak-hak mereka, yaitu ha katas tanah, hutan dan sumberdaya alam dan berbagai program pemerintah yang dapat menolong Masyarakat adat.
“dalam kapasitas kami sebagai pembela hak Masyarakat adat , berharap kepada pemerintah berkolaborasi dengan Masyarakat adat sehingga tidak terjadi ancaman terhadap eksistensi Masyarakat adat “ ujar Ketua DAMANAS Region Papua Dorince Mehue
Di Rakernas VIII Aliansi Masyarakat Adat Nusantara tahun 2025 yang berlangsung di Desa Kedang Ipil Kutai Karta Negara.
Dorince Mehue mengungkapkan berbagai isu yang di bahas condong menyoroti program pemerintah yang tidak pro masyarakat adat, sehingga aman berharap kepada NGO, Pemerintah dan semua pihak yang berkepentingan untuk melihat persoalan Masyarakat adat sebagai isu global yang perlu di selesaikan Bersama.
“ ada berbagai isu, sehingga semua pihak harus serius melihat keluh kesah Masyarakat adat Nusantara sebagai bagian dari warga negara dan memberikan Solusi terbaik bagi Masyarakat adat“ katanya.
Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) ini berharap, pemerintah lebih mengedepankan kolaborasi bersama masyarakat adat, dalam menentukan program strategis yang melibatkan masyarakat adat sebagai objek utama.
Menyikapi persoalan Masyarakat adat yang semakin pelik di tanah Papua, Ketua PD AMAN Jayapura Benhur Wally mengungkapkan bahwa soal proyek food easted di wilayah Merauke Papua Selatan, memang kompleks apa lagi sampai saat ini belum ada pemetaan wilayah adat juga pemetaan basis data sosial dan kepemlikan yang sah , sehingga ini menjadi scenario negara untuk menjadikan wilayah tersebut sebagai lumbung pangan nasional.
Sehingga aman mendesak pemerintah daerah wajib melakukan pemetaan partisipatif, agar memberikan hak kepada Masyarakat adat yang memiliki tanah tersebut dan mendapatkan keuntungan dari program nasional yang jalankan pemerintah.
“ kita di hadapkan pada undang-undang yang sangat krusial, baik uu omnibuslaw dan RUU TNI, sampai saat ini RUU Masyarakat adat belum kelar, dua uu yang keluar membuat Masyarakat adat semakin kawatir keberlangsungan mereka “ tegas Benhur Wally.
Anggota DPR Provinsi Papua dari partai Nasdem tersebut menegaskan menolak program Food Easted, PSN dan transmigrasi di tanah Papua, karena kekawatiran akan ruang hidup Masyarakat adat terancam dengan sismtem yang di jalankan negara.
“ ini yang snagat membuat kekawatiran bagi kami di tanah papua, kami menolak segala bentuk proyek yang menyengsarakan Masyarakat adat “ tegasnya.
Ketua Dewan AMAN Daerah (DAMANDA) Barito Utara, Putes Lekas pada Rapat Kerja Tahunan RAKERNAS VIII Aliansi Masyarakat Adat Nusantara tahun 2025 yang berlangsung di Desa Kedang Ipil Komunitae Kutai Lawas Sumping Layang Kutai Kartanegara Negara Kalimantan Timur, belum lama ini. sangat berempati dengan perjuangan masyarakat adat Papua yang terus memperjuangkan hak-hak mereka. Masyarakat Adat termasuk perjuangan mempertahankan tanah, hutan dan sumber daya alam Papua, dari gempuran investasi yang masuk serta merusak hutan.
Dengan lantang Dewan AMAN Daerah (DAMANDA ) Barito Utara itu bahkan mengingatkan kepada pemerintah pusat dan pemerintahan provinsi di Tanah Papua, bahwa cukup Kalimantan yang hutan yang dihajar habis oleh investor, mulai dari kayu, batu bara, sawit dan investasi lainya. sehingga hal tersebut tidak boleh lagi terjadi di Tanah Papua.
“Pemerintah ingat ! cukup Kalimantan saja yang kalian rusak hutannya, jangan lagi saudara- saudaraku di Papua, merasakan hal yang sama, ” tegas Putes Lekas Ketua DAMANDA Barito Utara.
Proyek Food Easted yang katanya dijadikan pemerintah sebagai strategi lumbung pangan Nasional, namun kenyataanya jauh dari harapan masyarakat adat, sehingga dirinya mengingatkan masyarakat adat bahwa Kalimantan sudah merasakan buruknya food Easted.
“Kami siap terjun bersama pasukan kami ke Papua, bersama- sama masyarakat adat Papua, kami siap untuk berjuang bersama orang Papua mempertahankan tanahnya.” ujarnya.
Kebijakan Pemerintah Pusat untuk menjadikan papua sebagai salah satu target Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan berbagai program pangan yang telah di laksanakan di beberapa wilayah di tanah Papua, bagaimana dampak sosialnya kepada masyarakat adat sebagai objek utama yang merasakan langsung dampak buruk dan negatif program nasional tersebut.
Salah satu yang paling di sorot pada program ambisius yang di lakukan pemerintahan era Jokowi dan Prabowo itu adalah, status penggunaan lahan yang di caplok oleh pemerintah di atas jutaan hektar tanah dan hutan milik Masyarakat adat, tampa ada negosiasi awal yang melibatkan mereka sebagai pemilik sah warisan leluhur itu.
Seperti program PSN dua juta hektar lahan di Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan, Dimana Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke yang memengaruhi hutan adat, terutama di daerah Ilwayab, berdampak pada Suku Malind Anim dan Suku Khimahima.
Selain proyek itu juga berdampak kepada suku-suku sekitar seperti suku Asmat,dan Awyu dan suku-suku sekitar Dimana hutan mereka telah di rampas dan di rusak oleh mereka yang merasa berkepentingan atas program nasional yang katanya sebagai bagian dari program ketahanan pangan nasional.(Nesta)
