Paraparatv.id | Jayapura | Ketua Partai Gelora Kabupaten Jayapura, Edison Awoitauw mengakui Paulus Waterpauw punya nama besar, berpengalaman di birokrasi saat menjabat sebagai Penjabat Gubernur Papua Barat dan saat ini terus menuai dukungan sehingga layak didukung menjadi calon gubernur Papua.
“Dari semua calon yang muncul hari ini, semuanya belum pernah menduduki jabatan gubernur. Sementara Kaka Besar sudah pernah menjabat sebagai Penjabat Gubernur Papua Barat, sehingga sudah punya pengalaman di birokrasi,” katanya, Selasa (30/4/2024).
Edison menyebutkan Paulus juga memiliki kemampuan mumpuni di bidang kepolisian. Mulai dari jabatan Kapolda di Papua dua kali, Kapolda Papua Barat, Kapolda Sumatera Utara hingga jabatan terakhir Kabaintelkam Polri dengan pangkat bintang tiga.
“Kalau Bapak Paulus Waterpauw menjadi Gubernur Papua, maka masyarakat akan mendapatkan jaminan keamanan,” jelasnya.
Menurutnya, kondisi Papua saat ini tidak baik-baik saja sehingga kita butuh pemimpin yang berlatar belakang Polri seperti beliau agar memberikan jaminan keamanan kepada seluruh masyarakat di Provinsi Papua.
Kata Edison, penduduk Papua heterogen, masyarakat dari Sabang sampai Merauke ada di pulau ini. masyarakat ingin adanya keamanan, baik dalam ekonomi, berdagang, berkantor, beraktivitas, pendidikan, membutuhkan kenyamanan.
“Maka sosok Kaka Besar PW bisa atau mampu memberikan jaminan keamanan itu. beliau sangat layak dan masyarakat Papua harus memberikan kepercayaan kepada Kaka Besar PW untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan di Papua,” kata mantan Ketua DPRD Kabupaten Jayapura itu.
Dia menekankan, siapapun anak asli Papua dari Sorong sampai Merauke yang memiliki kemampuan berhak untuk mencalonkan dan dicalonkan sebagai Gubernur Papua.
“Kita memilih gubernur yang memimpin semua orang di Papua, bukan memilih kepala suku atau ondoafi. Jadi semua anak-anak Papua yang ada di Tanah Papua berhak mencalonkan dan dicalonkan sebagai gubernur, bupati, walikota. Tidak boleh mengkotak-kotakan anak Papua karena semua punya hak untuk membangun daerah,” katanya.
Apalagi saat ini dengan adanya pemekaran Papua, bukan berarti dimekarkan secara adat, budaya dan masyarakatnya, namun yang dimekarkan adalah daerah arbitrasi.
Maka, siapa saja berhak mencalonkan dan dicalonkan menjadi Gubernur Papua. Entah dia dari Meepago, Lapago, Animha atau daerah Papua lainnya. Jika sosok yang dicalonkan atau mencalonkan punya kemampuan memimpin dan mendengarkan aspirasi rakyat, bisa dicalonkan menjadi Gubernur Papua.
“Kita memilih gubernur yang memimpin rakyat, bukan memilih kepala suku atau ondoafi. Tapi kita memilih gubernur yang akan memimpin semua orang di Provinsi Papua. Jadi semua anak-anak Papua yang ada di Tanah Papua dari Sorong sampai Merauke berhak mencalonkan dan dicalonkan sebagai gubernur, bupati, walikota. Tidak boleh mengkotak-kotakan anak Papua karena semua punya hak untuk membangun daerah. **(redaksi)
