Paraparatv.id | Nabire | Ratusan masyarakat dari delapan Kabupaten di Provinsi Papua Tengah yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Orang Asli Papua Tengah (AM OAPT) kembali menggelar aksi demo damai di Depan LPP RRI Nabire, Kamis (14/3/2024).
Kali ini, massa aksi kembali menduduki jalan depan Kantor LPP RRI Nabire mulai sekitar pukul 3.30 WIT. Sebelumnya, penyelenggara dalam hal ini KPU dan Bawaslu Provinsi pilih Aula RRI Nabire sebagai tempat pelaksaan rapat pleno rekapitulasi dan Penetapan Perhitungan Hasil Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Provinsi Papua Tengah.
Dalam demo ini, massa membentangkan spanduk bertuliskan “Segara Kembalikan Hak Sulungan Orang Asli Papua Tengah Kursi DPR RI, Yang Telah Diserahkan Secara Noken Oleh Orang Asli Papua Tengah.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Yohanes Degei menyampaikan, aksi demo damai yang ketiga kali ini dilakukan karena belum ada respon positif dari KPU provinsi terkait desakan pengembalian suara masyarakat OAP yang menjadi hak sulung.
“Aksi kedua ini kami minta respon KPU dan Bawaslu Papua Tengah. Karena, jawaban KPU dan Bawaslu Papua Tengah kemarin itu, kami sangat tidak puas karena tidak sesuai dengan tuntutan kami, sehingga aksi kedua ini kami minta KPU dan Bawaslu harus memberikan tanggapan yang pasti terkait permintaan kami,”ungkap dia.
Degei mengatakan, aksi damai kedua ini bertujuan meminta tanggapan KPU Papua Tengah terkait desakan pengembalian suara masyarakat OAP yang menjadi hak sulung tunggal yang dilayangkan saat aksi demo pada, Selasa (12/3).
“Kami datang meminta kembalikan hak sulungan kami,”katanya.
Dengan ketidakhadiran KPU dan Bawaslu Papua Tengah tersebut, massa menduga ada indikasi keterlibatan KPU dalam tim sukses para Caleg non OAP
“Karena semua bukti jelas, bahwa masyarakat sudah ikat suara dengan sistem noken tetapi sampai pada tingkat pleno provinsi, suara-suara milik OAP ini hilang tiba-tiba. Ini kan jelas KPU terima uang dan sudah pasti dialihkan suaranya,”jelasnya.
Untuk itu, massa berharap agar KPU segera merespons sesuai dengan permintaan massa saat aksi demo pertama bahwa hak sulung atau suara murni OAP harus dikembalikan.
“Dari awal masyarakat kan meminta untuk kembalikan suara mereka jadi KPU harus respon itu dengan cara KPU harus kembalikan semua suara masyarakat OAP. Karena masyarakat ikat semua suara itu untuk OAP yang maju DPR RI tetapi tiba-tiba suaranya hilang dari KPU. Ada permainan apa dibalik itu ? Dan siapa yang main semua ini? Pasti KPU dan Bawaslu jadi harus bertanggungjawab,”tegasnya.
Sementara itu, Kepala Suku Moni Kabupaten Intan Jaya, Rofinus Sondegau menambahkan bahwa, pihanya tidak pernah memberikan suara kepada non OAP. Menurutnya, suara mereka disalurkan kepada dua sosok terbaik Papua Tengah yaitu Natalis Tabuni dan Isaias Douw secara sistem ikat atau noken.
“Suara-suara yang kami isi dalam noken itu KPU kemanakan, kami minta semuanya harus dikembalikan kepada pemilik suara yaitu kami masyatakat. Kami mau memberikan kepada anak-anak kami, bukan orang pendatang,”tegas dia.
Untuk diketahui, yang digelar oleh Aliansi Masyarakat Orang Asli Papua Tengah pada, Kamis (14/3/2024) ini merupakan desakan ketiga. Namun pengelenggara dalam hal ini KPU dan Bawaslu Papua Tengah tidak direspon sesuai permintaan masyarakat. Aksi demo ini juga dikawal ketat oleh aparat kepolisian setempat. (redaksi)
