Paraparatv.id | Jayapura | Pj Walikota Jayapura Frans Pekey menanggapi Rekomendasi Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Jayapura kepada pihak eksekutif/pemerintah pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura Masa Persidangan III Tahun 2023 dengan agenda Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jayapura TA 2022. Senin sore (3/7/2023) di ruang sidang DPRD Kota Jayapura.
Frans Pekey mengatakan untuk penggunaan langsung Pendapatan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi dan Pendapatan Retribusi pelayanan kesehatan,dapat dijelaskan eksekutif bahwa untuk Dana JKN Non Kapitasi dan retribusi pelayanan kesehatan telah disetor ke Kas Daerah.
Untuk belanja Beasiswa pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura tidak tepat sasaran,dapat dijelaskan bahwa Eksekutif ditahun 2023 sudah dibentuk tim monitoring dan evaluasi dan sudah melakukan verifikasi atas status lima mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW).
“Sehingga dibtahun 2023 mereka sudah tidak menerima lagi bantuan sosial pendidikan.”Ungkapnya
Sementara terkait Standar Satuan Harga (SSH) pada perjalanan dinas dan biaya kegaiatan paket rapat diluar kantor belum mempedomani Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020, Frans Pekey mengatakan dibTahun 2023 Eksekutif sudah mengeluarkan surat edaran No 790.04/1215 tanggal 9 Juni 2023 tentang tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI terkait perjalanan dinas Dalam Negeri dan sedang menindaklanjuti dengan marasionalisasi biaya uang harian pada perjalanan Dinas Luar Daerah di semua Organisasi Perangkat Daerah.
Sementara terkait temuan kekurangan volume tersebut sudah dilakukan penyetoran sebesar Rp.50.000.000,00.
“Selanjutnya Pemerintah Kota Jayapura melalui Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah akan menyurat kepada pihak penyedia Jasa untuk segera melakukan pengembalian sisa kekurangan volume ke kas daerah kota Jayapura.Selain itu, Pemerintah Kota Jayapura melalui Inspektorat Kota Jayapura akan mengawasi dan melaporkan setiap tindak lanjut atas temuan tersebut.”Pungkasnya.
Untuk rekomendasi terkait PUPN,Frans Pekey mengatakan upaya yang telah dan akan dilakukan oleh pemerintah Kota Jayapura dalam rangka merealisasikan bagian lancar tagihan Penjualan Angsuran adalah dengan membentuk tim untuk melakukan penagihan ke masing-masing wajib bayar.
“Selain itu pemerintah Kota Jayapura juga akan melakukan koordinasi kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) untuk melakukan pengalihan pengurusan penagihan.”
Ia menambahkan Upaya pengaman aset yang telah dan akan dilakukan Pemerintah Kota Jayapura adalah sertifikasi tanah-tanah milik pemerintah Kota Jayapura. Selain itu Pemerintah Kota Jayapura juga terus berupaya untuk menertibkan penatausahaan aset salah satunya melalui sensus aset dan penghapusan asek-aset rusak berat.
Frans Pekey mengatakan harapan Banggar terkait realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2022 yang dibawa target jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2021 mengalami kenaikan sehingga dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun mendatang,pihak Eksekutif berterima kasih menurutnya hal ini sudah menjadi komitmen Eksekutif untuk terus meningkatkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya peningkatan realisasi pendapatan Asli Daerah (PAD) di Tahun 2022 sebesar 20,06 persen dibandingkan dengan tahun 2021.”Ungkapnya.(Er)
