Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
BERITA

Dewan Gereja Papua Minta Egianus Bebaskan Pilot

×

Dewan Gereja Papua Minta Egianus Bebaskan Pilot

Sebarkan artikel ini
Dewan Gereja Papua (DGP),Pdt. Benny Giay(Kanan),dan Pdt.Socrates Yoman.
Example 468x60

Paraparatv.id | Sentani | Dewan Gereja Papua (DGP) meminta Egianus Kogeya Cs selaku Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) untuk membebaskan Pilot Susi Air Philip Mark Mahrtens yang disandera pada Selasa 07/02/2023 di Bandara Distrik Paro, Kabupaten Nduga, Papua.

Permintaan itu disampaikan dalam Surat gembala yang ditandatangani oleh Pdt Benny Giyai tertanggal 17 Februari 2023 dengan Nomor 02/DGP/II/23. Surat tersebut ditujukan kepada Tuan Egianus Kogeya TPNPB. Antara lain meminta Egianus Kogoya Cs membebaskan sandera dan memilih Juru Runding  demi aspek  kemanusiaan dari sang pilot.

“Kami meminta tuan Egianus Kogeya mulai segera menunjuk tim juru runding untuk membebaskan pilot. Ini kami usulkan untuk mencegah genosida merangkak,”tulis Benny Giyai.

Dewan Gereja Papua dalam isi surat tersebut memahami bahwa apa yang dilakukan Egianus Kogeya dengan kawan-kawan dilatar belakangi berbagai persoalan sejarah, antara lain: penderitaan bangsa Papua yang dialami sejak 1960 hingga hari ini yang membuat Egianus Kogeya cs memilih jalan perlawanan Gerilya.

“Sebagai pemimpin TPN PB,dia (Egianus) harus melihat dari sisi kemanusiaan bahwa dengan menyandera pilot secara psikologi pilot dan keluarga nya istri dan anak terganggu,kalau dia melepas pilot itu akan mendapat simpati luar biasa,” ujarnya

Ditingkat Tanah Papua, kata Benny Giyai dalam isi surat tersebut menjelaskan pemekaran Provinsi Papua dan Papua Barat menjadi 6 Provinsi tanpa persetujuan MRP dan DPRP yang akan mendatangkan belasan juta pegawai, pembangunan institusi keamanan di semua tingkatan mempersiapkan orang asli Papua menghadapi perubahan.

Penyanderaan pilot Susi Air, kata Benny dalam suratnya terjadi beberapa hari setelah Pemerintah Indonesia secara sepihak mencabut kesepakatan Jeda Kemanusiaan yang ditandatangani bulan November 2022 lalu.Jeda Kemanusiaan’ ini ditanda tangani oleh: MRP & ULMWP mewakili Papua dan KOMNAS RI mewakili Pemerintah RI. Pertemuan untuk menjajaki perundingan damai ini dimulai 15 Juni 2022. Tetapi pemerintah RI diwakili KOMNAS HAM RI mencabut diri dari kesepakatan dalam surat 7 Februari didukung oleh petinggi keamanan, yang kami lihat sebagai cara pemerintah mempermainkan dan mempermalukan bangsa kami Papua.
Sementara itu pendeta Dr.Socrates Yoman mengatakan penyanderaan pilot ini seperti permainan,kita perlu lihat hal ini secara utuh,konflik panjang sejak tahun 1960 an,sayang nya tidak ada tim runding untuk menyelesaikan masalah termasuk upaya untuk membebaskan sandera,karena ity harus di bentuk tim ini untuk jadi moderator,” ujarnya(FB)

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *