Paraparatv.id ǀ Sentani ǀ Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Jayapura menggelar Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN – KIS) Bersama BPJS Kesehatan Kedeputian XII Kantor Cabang Jayapura dan Wakil Ketua Komisi IX DPR-RI Tahun 2023.
Acara berlangsung di Gedung Serbaguna Megantara Lanud Silas Papare/Jayapura, Kemiri Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Kamis (16/2/2023).
Kegiatan dihadiri Wakil Ketua Komisi IX DPR-RI Emanuel Melkiades Laka Lena, Kepala Deputi Direksi Wilayah BPJS Kesehatan XII Papua Mangisi Raja Simarmata, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Jayapura Deny Jermy Putra Mase, Sekda Kabupaten Jayapura Hana Salomina Hikoyabi, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jayapura Arry Ronny Deda, Sekretaris Dinkes Edward Sihotang, Sekretaris Disdukcapil Sarah Nursidah, TNI-Polri, paguyuban dan pelaku usaha di Kabupaten Jayapura.
Wakil Ketua Komisi IX DPR-RI yang akrab disapa Melki Laka Lena menjelaskan, kehadirannya dalam rangka untuk melaksanakan tugas kemitraan terkait sosialisasi program JKN-KIS di Tanah Papua, khususnya di Kabupaten Jayapura.
“Program ini penting karena Presiden Jokowi melalui Inpres Nomor 1 tahun 2020 yang lalu ingin ada perluasan kepesertaan di akhir periode beliau sebagai presiden di 2024 nanti untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC) artinya seluruh warga Indonesia dari seluruh penjuru negeri, harapannya sebanyak 97-98 persen dari total penduduk kita,” ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR-RI Melki Laka Lena, Kamis (16/2) siang.
Dikatakatan, melalui acara ini, memang pihaknya ingin mengajak seluruh pihak di Tanah Papua, Kabupaten Jayapura dan semua warga masyarakat untuk bisa mendaftarkan menjadi peserta melalui program JKN-KIS ini, baik yang memang harus dibantu melalui program pemerintah atau seseorang yang mendapat PBI (Penerima Bantuan Iuran).
“Artinya Pemerintah Pusat, Provinsi atau Kabupaten/Kota membantu membayar iuran dari pesertanya yang memang warga yang tidak mampu, atau bagi yang tidak mampu itu dia mendaftar dengan membayar sendiri atau dibayarkan oleh perusahaannya,” ungkapnya.
Ini penting karena di Papua ini termasuk daerah yang endemis berbagai penyakit, seperti malaria, TB yang masih tinggi dan juga penyakit-penyakit lain yang kasat di Tanah Papua, andaikata yang bersangkutan menjadi anggota BPJS Kesehatan, jika mengalami sakit bisa mengakses dengan mudah (layanan kesehatan) dan akan dibayarkan (ditanggung biaya pengobatannya) oleh BPJS Kesehatan.
“Kalau kita sakit itu, BPJS Kesehatan ini akan sangat berguna karena biaya pengobatan kita akan menjadi seminimal mungkin bahkan bisa gratis, jadi kami dorong betul agar semua teman-teman di Tanah Papua ini segera bisa mendaftar karena mendaftar jadi peserta BPJS Kesehatan ini sangat mudah dan sederhana,” ajaknya.
Masih kata Melki, untuk pendaftaran dan berobat saat ini sudah jauh lebih mudah dibandingkan dengan dulu sebelum era digital. Dimana melalui berbagai aplikasi BPJS Kesehatan sudah bisa mendaftar dan jauh lebih mudah, juga bisa membayar iuran dan bisa berobat pun jauh lebih mudah.
“Sekarang tugas kita bagaimana mengintegrasikan antara KPS (Kartu Papua Sehat) dan BPJS Kesehatan, sehingga harus kita cari pola-pola yang lebih aplikatif ke depan agar lebih mudah dipakai di Tanah Papua ini.” pungkasnya.
Di tempat yang sama Kepala Deputi Direksi Wilayah BPJS Kesehatan XII Mangisi Raja Simarmata menjelaskan masih harus terus menggaungkan lagi apa yang sudah dirancang oleh DPR terkait dengan meningkatkan kepesertaan BPJS Kesehatan.
“Kemudian terkait dengan apa yang dialami oleh masyarakat di Tanah Papua, kita akan dorong semua untuk menjadi peserta JKN, bisa mendaftar sendiri dan atau didaftarkan perusahaan atau pemberi kerja dan bisa juga dibayarkan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah,” jelasnya.
Dikatakan, secara umum di Papua sebagian besar penduduknya sudah menjadi peserta JKN namun di sisi lain masih ada juga masyarakat di luar provinsi induk, seperti dari wilayah DOB yang datang, sehingga sering mengalami kendala.
“Jadi harapannya setelah dilakukan inisiasi, di Papua Tengah harus ada UHC non cut off tingkat provinsi DOB. Dengan PKS (Perjanjian Kerja Sama) non cut off ini, peserta yang telah mendaftar bisa langsung mendapatkan pelayanan tanpa harus menunggu 14 hari atau bulan depan,” ungkapnya.
Simarmata menambahkan kelebihan sistem ini, yaitu peserta hanya berbekal NIK saja langsung bisa didaftarkan hari itu juga dan langsung aktif kepesertaannya.
“Ini bisa menjadi salah satu solusi yang bisa diadopsi di wilayah-wilayah DOB di seluruh Papua.” tutupnya. (RZR)
