Paraparatv.id | Sentani | Badan Pengurus Daerah – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD HIPMI) Kabupaten Jayapura turut menyuarakan agar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jayapura dicopot dari jabatannya.
Bukan tanpa alasan, BPD HIPMI Kabupaten Jayapura mencatat sejumlah poin mengapa hal itu pantas dilakukan oleh Penjabat Bupati Jayapura Triwarno Purnomo.
Desakan itu disampaikan langsung oleh Ketua BPD HIPMI Kabupaten Jayapura Nelson Yohosua Ondi, ketika memberikan keterangan pers di Kota Sentani, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Rabu, 25 Januari 2023 malam.
Ketua BPD HIPMI Kabupaten Jayapura Nelson Yohosua Ondi mengatakan, pihaknya tidak mengintervensi, tetapi pihaknya hanya memberikan saran dan juga masukan kepada Pj Bupati Jayapura untuk segera mencopot Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Kabupaten Jayapura Esau Awoitauw.
“Adapun alasan-alasan yang saya utarakan disini, apalagi saat ini kita lagi gencar-gencarnya bicara tentang bonus demografi 2030. Di mana, ekonomi digital itu menjadi pintu akses jembatan emas menuju ke era bonus demografi dan Indonesia Emas 2045. Tentunya, untuk menunjang bagaimana kita bisa ada di dalam bonus demografi itu kita butuh soft skill dari kawula muda, anak-anak muda (Millenial) kita maupun generasi alpa,” kata Nelson Yohosua Ondi.
Namun sampai saat ini di Kabupaten Jayapura, dirinya menuturkan, jumlah angka pengangguran semakin meningkat (naik) dan jumlah tenaga soft skill makin sedikit (berkurang). Banyak potensi-potensi pengembangan dunia usaha yang membutuhkan soft skill dari anak-anak asli Papua di Kabupaten Jayapura itu tidak terpakai, karena di daerah ini tidak punya tenaga soft skill yang baik.
“Hal itu tidak pernah diutarakan oleh kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi karena tidak inovatif,” tutur pria yang juga Ketua Pemuda Panca Marga Kabupaten Jayapura ini.
Seharusnya, menurutnya, sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bisa menyikapi usulan pihaknya dengan cara mengakomodir, karena ini demi kepentingan orang banyak.”
“Ada beberapa hal juga yang pernah kami usulkan itu tidak pernah diakomodir, apalagi itu berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Tetapi, kami ucapkan Alhamdulillah dan Puji Tuhan kemarin bisa diakomodir oleh ibu Sekda. Seharusnya ini diakomodir oleh kepala Dinas Tenaga Kerja, tetapi malah tidak pernah diakomodir oleh kepala Disnakertrans,” akunya.
“Namun ketika kita presentasikan kepada ibu Sekda dan beliau memahami hal itu, karena berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Contohnya, pelatihan-pelatihan tenaga jasa keamanan, karena itu membutuhkan tenaga kerja yang berlisensi dan harus pro aktif. Jadi, ketika ada peluang-peluang usaha yang membutuhkan tenaga kerja itu Disnaker harus bergerak cepat. Disitu kan ada aplikasi-aplikasi yang bisa Disnaker siapkan secara daring ataupun potensi-potensi tenaga kerja yang lain,” sambungnya.
Salah satunya yang disesalinya, sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dia sangat lemah dan tidak mempunyai komunikasi yang bagus dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
“Karena di Kemenakertrans itu ada program BLK Komunitas, yang sudah berjalan sejak tahun lalu. Bahkan saya mendapatkan informasi, bahwa di Kabupaten Jayapura ada mendapat bantuan. Namun sangat disayangkan bantuan itu turun bukan kepada pihak pemerintah dalam hal ini Disnakertrans Kabupaten Jayapura, malah bantuan itu turun ke pihak swasta atau ke pihak organisasi keagamaan. Jadi, inikan potensi dan sebenarnya Disnaker punya jalur dengan pihak kementerian ketika mempunyai komunikasi yang baik,” katanya.
Dalam waktu dekat pihak BPD HIPMI Kabupaten Jayapura juga akan beraudiensi dengan DPRD Kabupaten Jayapura untuk membuat rekomendasi kepada Pj Bupati Jayapura Triwarno Purnomo soal pencopotan kepala Disnakertrans.
NYO, sapaan akrabnya, juga menyampaikan ini menjadi acuan yang kuat untuk meminta kepala Disnakertrans bisa diganti atau dicopot dari jabatannya.
“Secepatnya dia diganti dengan orang yang lebih kompeten. Yakni, orang yang bisa menguasai dan memahami tentang ketenagakerjaan di Kabupaten Jayapura ini. Jadi, segala permasalahan tenaga kerja ini bisa berjalan dengan efektif. Karena kedepannya banyak program-program dari HIPMI yang akan kami lakukan kerjasama dan berkolaborasi dengan Disnaker, apabila orang yang kompeten menjabat sebagai Kepala Disnaker,” pungkas NYO. (Irf)
