Example floating
Example floating
KABAR SENTANI

DPRD Kabupaten Jayapura Gelar Rapat Pengusulan Pemberhentian Bupati Jayapura

144
×

DPRD Kabupaten Jayapura Gelar Rapat Pengusulan Pemberhentian Bupati Jayapura

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

Paraparatv.id | Sentani | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura menggelar Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jayapura Dalam Rangka Pengumuman Pengusulan Pemberhentian Bupati Jayapura dan Wakil Bupati Jayapura Masa Jabatan Periode 2017-2022.

Rapat Paripurna berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPDR Kabupaten Jayapura, Kompleks Gunung Merah Sentani, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Klemens Hamo, didampingi Wakil Ketua I Muhammad Amin dan Wakil Ketua II Partinus Sorontouw, Senin (7/11).

Dalam laporannya, Sekretaris DPRD (Sekwan) Kabupaten Jayapura Timothius Wouw mengatakan rapat paripurna digelar dengan merujuk Surat Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) Nomor 131/2.188/Otda tanggal 28 Maret 2022 tentang Usul Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Yang Masa Jabatannya Berakhir Tahun 2022 dan Surat Gubernur Papua Nomor 131/3.642/Set tanggal 28 Maret 2022 Tentang Usul Pemberhentian Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota Yang Masa Jabatannya Berakhir Tahun 2022.

Ketua DPRD Kabupaten Jayapura, Klemens Hamo kepada wartawan mengatakan, rapat paripurna ini merupakan prosedur yang harus dijalani oleh kepala daerah dalam hal ini bupati Jayapura dan wakil bupati Jayapura yang masa jabatannya akan berakhir di Bulan Desember ini.

“Sesuai aturan yang berlaku sebelum 30 hari masa jabatan kepala daerah berakhir, kita sudah harus melakukan paripurna pengusulan pemberhentian bupati dan wakil bupati Jayapura,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Klemens Hamo, Senin (7/11) siang.

Sedangkan untuk pengusulan Penjabat (Pj) Bupati, Klemens Hamo menegaskan hal itu belum dilakukan karena masih dalam tahap persiapan pembahasan di level pimpinan dewan.

“Pengusulan sampai saat ini belum, karena kita hari ini baru melakukan paripurna pemberhentian dan mengusulkan pemberhentian ini ke provinsi untuk dilanjutkan ke Pusat, setelah itu baru akan ditunjuk Penjabat Bupati,” jelasnya.

Berkaitan dengan hal ini, pihaknya meminta kepada masyarakat warga Kabupaten Jayapura untuk tidak berpolemik tentang nama-nama yang beredar di media-media sosial.

“Belum ada keputusan, karena kami pimpinan dewan belum menetapkan itu, nanti Ketua bersama Waket I dan Waket II akan mendiskusikan hal itu, kemudian tepatnya tanggal 12 November baru kami mengusulkan,” tegas Klemen Hamo.

Ia menyebutkan, dalam berapa hari ke depan sudah mulai membangun diskusi untuk menyatukan persepsi bersama anggota dewan yang lain.

“Saya juga mengajak anggota dewan yang lain, mari lupakan kepentingan pribadi, siapapun yang nanti diputuskan tentu demi kemajuan Kabupaten Jayapura, dan keputusan terakhir ada di Mendagri bukan kita,” pungkasnya.

Sesuai Surat Kemendagri, DPRD kabupaten Jayapura diperbolehkan mengusulkan 3 nama atau figur calon Penjabat Bupati. Setelah itu, nama-nama tersebut kemudian diusulkan melalui Gubernur Papua untuk diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri di Jakarta. (RZR)

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *