Pemangilan KPK, Gubernur Papua Lukas Enembe Mengedepankan Sikap Kooperatif

Gubernur Papua Lukas Enembe (kiri)

Paraparatv.id | Jayapura | Sejak ditetapkannya Gubernur Papua, Lukas Enembe menjadi tersangka oleh KPK, Pemerintahan Provinsi Papua hingga saat ini masih berjalan kondusif dan melakukan kegiatan pelayanan publik seperti biasa. Hal ini dijelaskan Juru Bicara Gubernur Papua, Rivai Darus di Jayapura, Senin (19/9).

Gubernur Papua, Lukas Enembe juga memberikan arahan kepada seluruh pegawai Pemprov Papua untuk tetap dapat bekerja maksimal dan berkontribusi aktif terhadap jalannya pemerintahan.

“Gubernur Papua Lukas Enembe terus mengedepankan sikap kooperatif terkait kasus hukum yang dituduhkan terhadapnya, beliau berupaya untuk selalu patuh dan taat terhadap asas hukum yang berlaku serta juga menjamin bahwa beliau akan menghadapi persoalan ini dan tidak melarikan diri”ujarnya.

“Beliau yakin dan percaya bahwa dukungan dari rakyat memberikan semangat kepada beliau untuk bertanggungjawab dan menjawab kekeliruan atas ragam tuduhan yang diberikan kepadanya”ucap Rivai

Ditambahkan Juru Bicara Gubernur Papua,
Saat ini Gubernur Lukas Enembe masih menjalani proses pemulihan kesehatan yang sudah berlangsung sejak tahun lalu “Untuk itu Gubernur Papua juga memohon kepada seluruh pihak terkait untuk menghargai dan menghormati hak asasi yang melekat pada diri Lukas Enembe selaku seorang warga negara yang dijamin oleh Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya” tambahnya.

“Oleh karena itu, upaya pemulihan kesehatan yang sedang dijalani oleh Gubernur Papua adalah mekanisme pertahanan atas kehidupannya. Terkait pernyataan yang baru saja disampaikan oleh Menkopolhukam pada tanggal 19 September 2022 yang berisikan sejumlah opini dan sangkaan terhadap Gubernur Papua, Bapak Lukas Enembe menyatakan bahwa hal tersebut merupakan pembunuhan karakter”pungkasnya.

Lebih lanjut, Gubernur Papua sampaikan bahwa menjadi suatu hal yang tidak etis apabila seorang pejabat negara berupaya mendahului proses hukum yang sedang berlangsung. Hal ini ditakutkan akan menggiring opini publik dan besar kemungkinan akan terjadi trial by the press, padahal dalam sistem peradilan pidana kita mengetahui salah satu asas yang penting ialah asas presumption of innocence atau praduga tak bersalah.

“Perlu untuk diketahui bahwa Pemerintah Provinsi Papua dibawah kepemimpinan Gubernur Lukas Enembe dalam waktu dekat juga dijadwalkan untuk menerima penghargaan oleh pemerintah yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan selama 8 kali secara berturut-turut, termasuk WTP 2021 yang akan diumumkan pada bulan September 2022 ini”terang Rivai.

“Semoga dengan diraihnya opini WTP dapat menjadi penyemangat bagi seluruh pemangku kepentingan di Papua untuk dapat mewujudkan good governance sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami ingin memastikan agar seluruh rangkaian proses hukum yang dijalani oleh Lukas Enembe dapat kondusif dan efektif dalam rangka menegakkan proses penegakan hukum secara bebas (free), adil (fair), dan tidak memihak (impartial). Bahwa setiap Hak dan Upaya Hukum Bapak Lukas Enembe sudah diserahkan kepada Kuasa Hukum beliau untuk mendampingi beliau dalam proses pemeriksaan”ujarnya.

Menjelang masa jabatan Gubernur Lukas Enembe berakhir, proses penetapan tersangka dan tuduhan-tuduhan baru yang disangkakan kepada beliau terindikasi sebagai peristiwa kriminalisasi.

“Upaya kriminalisasi ini merupakan lanjutan dari sejumlah kasus yang pernah dicoba oleh “sekelompok oknum” yang terus menerus berupaya menjatuhkan Lukas Enembe dari pucuk pimpinan Pemprov Papua. Oleh karena itu, Gubernur memohon doa dan dukungan dari masyarakat Papua untuk menjaga kasus ini agar tetap berada dalam koridor hukum dan keadilan serta tidak melukai akal sehat”tutupnya. (SIL)

banner 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.