Paraparatv.id |Jayapura | Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPR) Komisi V menggelar rapat kerja, membahas Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2022.
Rapat Kerja mengagendakan pembahasan angaran pada mitra-mitra Komisi V DPR Papua bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah (PPAD) Provinsi Papua, Protasius Lobya, Kepala Dinas Sosial Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua, Dr. Ribka Haluk, S.Sos.,MM dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua, Aryoko AF Rumaropen, SP,M.Eng Rapat diselenggarakan di salah satu hotel di Abepura, Kamis (4/8).
Dalam rapat tersebut Sekretaris Komisi V DPR Papua, Fauzun Nihayah, SHI,MH Menekankan kejelasan rasionalisasi penggunaan anggaran dari mitra-mitra Komisi V DPR Papua.
“Komisi V pada dasarnya mensuport adanya perubahan untuk penambahan anggaran tetapi penggunaannya harus jelas, harus dengan perencanaan yang matang, dan harus di pertanggung jawabkan”pungkasnya.
Untuk Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) masih ada masalah, capaian yang masih minim “Komisi V mendorong untuk segera ditingkatkan karena bantuan itu semua berbasis NIK artinya jangan sampai saudara-saudara kita yang berada di pegunungan tidak mendapatkan haknya karena belum mempunyai E-KTP”ujarnya.
Kepala DPPAD, Protasius Lobya menyampaikan hasil rapat dengan Komisi V DPR Papua membicarakan terkait dengan anggaran 2022 baik realisasi anggaran induk maupun usulan perubahan.
“Soal dak minggu ini diproses untuk penagihan 25% baik yang konstruksi maupun yang pengadaan peralatan, usulan kita untuk perubahan kita diberikan plafon dana Rp. 10 miliar dari TAPD itu yang kita jelaskan kegiatan-kegiatan dan ada tambahan yang kami usulkan dan masalah talud Sekolah Menengah Negeri Khusus Olahraga (SMANKOR) harus segera diatasi”ungkapnya.
Dr. Ribka Haluk, S.Sos.,MM, mengatakan hasil rapat prioritas pembahasannya menjelang Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) 2024 wajib berbasis E-KTP, Papua dalam perekaman E-KTP masih minim sekali untuk saat ini sudah 43 persen perekaman E-KTP, dua tahun ini kita harus kerja extra dan cepat menjelang Pemilu.
“Budget untuk perekaman E-KTP sangat terbatas, kita berharap khusus untuk Dukcapil Kabupaten/Kota agar diperhatikan dan harus ada dukungan dana dari para Bupati. Beberapa Kabupaten dalam perekaman E-KTP sudah mencapai 99 persen, ada yang sudah mencapai target hanya Kabupaten seperti daerah konflik misalnya Nduga, Intan Jaya daerah-daerah konflik masih rendah. Warga harus diberikan pemahaman jangan hanya dukcapil tetapi tokoh masyarakat, tokoh agama juga harus memberikan pemahaman mengenai E-KTP Karena untuk sekarang bantuan sosial, pelayanan RS, pembelian tiket memerlukan E-KTP, untuk itu E-KTP penting menjadi kebutuhan dasar untuk semua hal”ujarnya.
Aryoko AF Rumaropen, SP,M.Eng menjelaskan point penting dalam rapat ini membahs pengelolaan administrasi beasiswa otonomi khusus (otsus) pemerintah provinsi Papua.
“Karena di Tahun 2022 ini ada perubahan regulasi terkait dengan undang-undang Otsus dan turunannya sehingga yang kami diskusikan adalah keberlanjutan dari program ini kedepan baik untuk alokasi kecukupan pembiayaan ditahun 2022 maupun langkah-langkah apa yang disiapkan untuk keberlanjutan di tahun 2023 nanti”ucapnya.
Saat ini jumlah penerima beasiswa untuk diluar negeri berjumlah kurang lebih 490 mahasiswa yang tersebar di 14 negara dan untuk yang di dalam negeri berjumlah kurang lebih 2.900 mahasiswa, alokasi anggaran yang dibutuhkan cukup besar tetapi itulah kebutuhan yang real, yang direncanakan untuk sisa empat bulan kedepan, kalaupun perhitungannya lebih dari yang disiapkan itu untuk kebutuhan awal tahun depan. (SIL)
