Bupati Jayapura Terima 48 Sertifikat KIK dan KIP dari Kememkumham

Paraparatv. id | Jayapura | Bupati Jayapura terima sertifikat Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) dan Kekayaan Intelektual Personal (KIP) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusiawi (HAM).

Sebanyak 42 surat pencatatan inventaris KIK kabupaten Jayapura dan 6 surat Pencatatan ciptaan UMKM kabupaten Jayapura  diserahkan Staff Khusus Kementerian Hukum dan HAM bidang transformasi digital kepada Bupati kabupaten Jayapura , dalam rapat koordinasi pembentukan produk hukum daerah dengan instansi terkait, Kamis 17/3/2022 di victory ballroom grand abe hotel.

Dalam sambutannya,  Bupati mengapresiasi Kanwil Kumham yang proaktif dengan dukungan staf yang luar biasa.

Kabupaten Jayapura  tahun 2021 telah menginventaris dan melakukan pencatatan  KIK, dari data base  KIK Dirjen Kekayaan Intelektual sebanyak 93 pemohon yang terdiri dari 17 ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional sebanyak 29,potensi indikasi geografi sebanyak 26 ,sumber daya genetik 21 sementara untuk pendaftaran hak cipta sebanyak 6 pemohon yang terdiri dari karya seni batik berjumlah 4,buku modul bahasa sentani sebanyak 1,tringel sentani indonesia ingris sebanyak 1.

“Dari KIK dan KIP yang didaftarkan telah terbit 48 sertifikat yang diserahkan hari ini , ini merupakan bagian visi. Misi. Kab Jayapura .sejak 2012 sampai tahun 2022 saya harus konsisten  seperti janji yang pernah saya kampanyekan tentang hak masyarakat  adat papua. Karena itu dengan diterbitkan sertifikat ini salah satu bagian perjuangan  untuk pemenuhan hak-hak asli papua,” kata Bupati Kabupaten Jayapura,Mathius Awaitouw

Sementara itu Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM papua,  Anthonius Mathius Ayorbaba mengatakan bahwa sejak 6 Januari tahun 2022  lalu menteri hukum dan HAM, melaunching inovasi baru yang dikelola dirjen kekayaan intelektual yakni pencatatan otomatis pendaftaran hak cipta (POP-HC) hingga kanwil akan berkolaborasi untuk membangun  sinergitas dengan kabupaten dan kota  serta pimpinan daerah untuk memproses semua baik untuk KIK dan KIP lebih khusus hak cipta.

“Dengan inovasi ini proses pencatatan dan pengeluaran sertifikat hanya dapat ditempuh hanya durasi waktu 5-10 menit kalau persyaratan lengkap,” ujar Ayorbaba.

Pada kesempatan itu juga hadir staff khusus kementerian  Hukum dan HAM bidang transformadi digital yang hadir sebagai penguatan reformasi menuju wbk wbm di kanwil kumham

” Ini merupakan bagian dari unit utama di Kementerian Hukum dan HAM. Sehingga memberikan juga penguatan kepada jajaran perancang yang ada di divisi pelayanan hukum untuk mengawal harmonisasi dan produk naskah akademik diseluruh  pemda dan legislatif,” ujar Staff khusus kementerian hukum dan HAM bidang transformasi digital,Fajar Lasse

Rapat koordinasi yang di laksanakan tersebut merupakan upaya untuk membuat produk hukum yang harmonis tidak bertentangan dengan produk hukum di atasnya dan ada kepastian hukum sehingga masyarakat juga tidak melanggar hukum. (FB/SRI)